* Satgas Imbau Vaksinasi Jadi Program Rutinitas

Cegah Pungli, Pemda Diminta Sosialisasikan Vaksin Corona Gratis

* Tidak Ada Alasan Tidak Dapat Menerima Vaksin

407 view
Cegah Pungli, Pemda Diminta Sosialisasikan Vaksin Corona Gratis
Foto: MPR
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta (SIB)

Mencegah terjadinya penipuan atau pungli (pungutan liar) Pemda (Pemerintah Daerah) diminta harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerahnya terkait bebas biaya vaksinasi virus corona yang akan diberikan kepada semua masyarakat.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Kamis (17/12) mengapresiasi keputusan pemerintah yang membebaskan semua elemen rakyat dari beban biaya vaksinasi Corona. Dengan keputusan populis itu, ia menilai seluruh elemen rakyat dapat melihat dan merasakan langsung kehadiran serta peran negara melindungi semua orang.

"Dengan pemerintah menanggung semua beban pembiayaan vaksinasi, keputusan itu menjadi aktualisasi dari politik hukum negara yang menempatkan kesehatan dan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi di masa pandemi. Semua institusi negara harus mengamankan keputusan ini, agar pada waktunya nanti vaksinasi corona oleh negara tepat guna dan tepat sasaran," ujar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, masyarakat di berbagai daerah sangat ingin mengetahui rencana program vaksinasi yang dirancang pemerintah. Khususnya tentang jadwal, tempat atau fasilitas kesehatan yang resmi ditunjuk hingga tata cara mendapatkan hak vaksinasi itu.

"Karena vaksinasi corona sudah dipastikan gratis, semua pemerintah daerah harus mensosialisasikan informasi itu kepada masyarakat di daerahnya masing-masing hingga ke level rukun tetangga (RT), termasuk warga pedesaan. Masyarakat harus tahu tentang bebas biaya vaksinasi untuk mencegah penipuan atau pungutan liar," pungkas Bamsoet.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi setiap penduduk untuk tidak dapat menerima vaksin.

Namun demikian, kata dia, harus diakui di sisi lain masih ada saja kalangan masyarakat yang menolak divaksin karena sejumlah alasan. Ini karena dianggap kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat vaksin.

"Survei tentang persepsi masyarakat mengenai vaksin Covid-19 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan, WHO, dan UNICEF, mencatat 64,8% keluarga mau ikut vaksinasi. Sementara 27,6% mengatakan belum tahu dan 7,6% tidak mau divaksin. Di sinilah peran penting setiap anggota MPR RI," ujar Bamsoet.

Program Prioritas

Satgas mengimbau agar program vaksinasi Corona menjadi program prioritas. Satgas juga mengingatkan supaya semua pihak menghindari asumsi yang bersifat kontraproduktif dengan tujuan program vaksinasi Corona.

"Semua instansi, pemerintah pusat atau daerah, juga perlu menindaklanjuti program vaksinasi agar menjadi program prioritas sehingga program dapat berjalan dengan baik," kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/12).

Wiku mengatakan, yang terpenting dalam program vaksinasi Corona adalah komunikasi publik. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak menghindar dari asumsi yang sifatnya kontraproduktif dengan program ini.

"Hal terpenting program vaksinasi termasuk juga komunikasi publik dapat berjalan dengan terstruktur. Dan sesuai dengan tahapannya. Hindari membuat asumsi atau pernyataan yang bersifat kontraproduktif dengan tujuan program vaksinasi," tuturnya.

Wiku menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Maka dari itu, menurutnya, program vaksinasi ini juga memiliki kontribusi dalam menciptakan kekebalan komunitas global.

"Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Maka pemberian vaksin secara gratis kepada seluruh masyarakat, juga dapat berkontribusi besar dalam menciptakan kekebalan komunitas secara global," ungkapnya.

Kendati demikian, Wiku mengatakan pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menyelenggarakan program vaksinasi Corona. Program ini akan dilaksanakan dengan bertanggung jawab.

"Walaupun demikian, pemerintah tidak akan terburu-terburu dalam menyelenggarakan program vaksinasi. Program vaksinasi akan diselenggarakan secara bertanggung jawab dan tetap mematuhi tahapan-tahapan pengembangan vaksin. Sehingga nantinya vaksin yang digunakan itu betul-betul aman dan berkhasiat bagi masyarakat," ujar Wiku. (detikcom/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com