Cilegon Ranking 92 Kota Toleran di RI, Disesalkan Wali Kota Tolak Pembangunan Gereja


227 view
Cilegon Ranking 92 Kota Toleran di RI, Disesalkan Wali Kota Tolak Pembangunan Gereja
Foto: Unsplash/Jeff Sheldon
Ilustrasi. 

Jakarta (SIB)


Setara Institute merilis laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2021 di Indonesia. Laporan tersebut menunjukkan IKT Cilegon menduduki peringkat 10 paling bawah atau tepatnya berada pada ranking 92 di atas Banda Aceh serta Depok. Padahal, polemik pembangunan gereja yang baru-baru ini mencuat belum terjadi.

"Ya di dua tahun terakhir selalu di peringkat 10 ke bawah, persisnya saya lupa di angka berapa. Nah tentu saja kalau kita dalami secara kualitatif, memang di kota Cilegon semua memenuhi syarat kurang konstruktif, untuk mencapai derajat kota toleran," ujar Ismail Hasani Direktur Eksekutif Setara Institute kepada tim Sudut Pandang , Minggu (25/9).

Ismail mengatakan, peringkat tersebut diperoleh dari hasil riset Indeks Kota Toleran tiap tahunnya. Laporan tersebut menempatkan empat variabel dan delapan indikator sebagai tolok ukur, salah satunya pernyataan pejabat kunci atau kepala daerah.

"Saya harus katakan kalau kita bandingkan dengan peringkat 10 teratas, Walikotanya tidak pernah mengeluarkan pernyataan terbuka yang tidak konstruktif, ini penting dicatat. Dalam riset kami, kita mengenalkan apa disebut condoning. Condoning itu satu pernyataan publik yang berpotensi menyulut peristiwa kekerasan. Karena dia posisi pejabat publik, maka dia tidak boleh mengatakan atau menyampaikan pernyataan seperti itu," jelasnya.

Ismail menyesalkan sikap Wali Kota Cilegon Helldy Agustian yang akhirnya juga ikut memberi dukungan penolakan pembangunan rumah ibadah. Sejatinya, sebagai pemimpin daerah, ia harus mampu melindungi hak seluruh masyarakat di wilayahnya.

"Ya satu peragaan kurang tepat bagi wali kota, karena wali kota pejabat publik. Pejabat publik harus bekerja melayani semua warga, lalu yang kedua di level sosial terjadi penolakan secara nyata, penolakan secara nyata yang ini menggambarkan regulasi sosial di Kota Cilegon kurang konstruktif kemajuan toleransi," imbuhnya.

Selain sikap dan pernyataan Wali kota Cilegon, Ismail juga menyoroti regulasi atau dasar penolakan gereja, karena adanya keputusan kepala daerah sebelum terpecah jadi Kota Cilegon. Dasar itu tidak jadi relevan lagi pada saat ini.

Halaman :
1
2
Semua
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar