Anies Tarik Rem Darurat

DKI Jakarta PSBB Ketat Mulai 11-25 Januari


420 view
DKI Jakarta PSBB Ketat Mulai 11-25 Januari
Foto: Screenshot YoutubePikiranRakyat
PAPARKAN: Gubernur DKI Anies Baswedan memaparkan alasan mengapa kembali menarik rem darurat dengan PSBB Ketat di Jakarta mulai 11-25 Januari 2021.
Jakarta (SIB)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat untuk menekan laju penularan Covid-19. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat kembali diberlakukan di Ibu Kota selama dua minggu ke depan.

"Saat ini, kita sedang berada di titik kasus aktif tertinggi selama ini, yaitu di kisaran angka 17.383. Kasus aktif adalah jumlah orang yang saat ini berstatus positif Covid-19 dan belum dinyatakan sembuh, baik yang dirawat di fasilitas kesehatan maupun di dalam isolasi mandiri," kata Anies dalam keterangan pers di situs Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (9/1).

Keputusan pemberlakuan PSBB ketat ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021. PSBB yang diterapkan dari 11-25 Januari 2021 ini juga sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat.

Anies mengatakan, keputusan untuk kembali memperketat PSBB dilatarbelakangi situasi Covid-19 di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir yang cenderung mengkhawatirkan.

Dia mengungkapkan, pada saat pemberlakuan PSBB ketat pada September 2020, kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta dapat diturunkan secara signifikan. Saat itu terjadi lonjakan jumlah kasus setelah ada libur panjang tahun baru Islam pada pertengahan Agustus.

"Kita ingat pada pertengahan bulan Agustus, ada libur panjang tahun baru Islam. Dua minggu sesudah libur panjang itu, pertambahan kasus harian dan pertambahan kasus aktif melonjak sangat cepat. Maka, pada saat itu, kita memutuskan menarik rem darurat di pertengahan bulan September," jelasnya.

"Beberapa waktu sesudah rem darurat ditarik, tampak kasus aktif menurun pesat, bahkan kembali ke titik awal sebelum kenaikan. Turun sampai 50 persen, hingga kita bisa kembalikan ke PSBB transisi. Artinya, pengetatan pembatasan sosial itu benar-benar efektif menurunkan kasus aktif," tambah Anies.

Libur panjang kerap menjadi pemicu terjadinya lonjakan jumlah kasus Corona. Terlebih, pada Desember 2020, terdapat libur panjang Natal dan tahun baru. Kondisi ini memicu terjadinya kenaikan kasus aktif dan berpotensi mendekati ambang batas kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU di rumah sakit.

"Sebenarnya, mengapa pembatasan diperlukan? Karena, kecepatan pemerintah menambah kapasitas fasilitas kesehatan tidak boleh lebih lambat daripada kecepatan penambahan kasus. Dan setiap penambahan kapasitas tempat tidur membutuhkan penambahan tenaga kesehatan, penambahan peralatan, dan obat-obatan," ungkap Anies.

Klaster Keluarga
Libur Natal dan Tahun baru 2021 menjadi salah satu penyebab bertambahnya kasus positif Corona di Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut, ada 33 kecamatan yang melaporkan adanya klaster Corona.

Tercatat, ada 111 klaster keluarga. Data tersebut tercatat selama periode 3-8 Januari 2021.

"Sebanyak 33 dari 44 Kecamatan di DKI Jakarta sudah melaporkan adanya klaster keluarga pasca libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Berdasarkan data yang dihimpun pada 3 - 8 Januari untuk klaster keluarga pasca libur Nataru di mana sebagian warga beraktivitas ke luar DKI Jakarta, terdapat 111 klaster keluarga dengan total 351 kasus positif teridentifikasi," tulis situs PPID Pemprov DKI Jakarta seperti dilihat detikcom, Kamis (8/1).

Dalam situs itu juga disebutkan mengenai prediksi puncak penambahan kasus baru efek libur Natal dan Tahun Baru 2021. Dinkes DKI Jakarta meminta masyarakat untuk waspada dengan adanya klaster keluarga.

"Adapun puncak penambahan kasus efek libur Nataru (efek langsung/generasi pertama) diprediksi 14 hari sesudah libur, yakni pada 17 Januari - 31 Januari 2021. Untuk itu, perlu diwaspadai adanya peningkatan pada klaster keluarga," ucapnya.

DKI Berlakukan PSBB Ketat 2 Pekan
Ada sejumlah kegiatan yang diperketat selama dua pekan PSBB ketat ini diberlakukan.

Ada 10 poin utama pembatasan aktivitas luar rumah dalam masa PSBB ketat. Poin-poin ini dijelaskan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 tahun 2021 tentang Pemberlakuan, Jangka Waktu, dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar.

1. Tempat kerja atau perkantoran pemerintah, BUMN, BUMD, maupun swasta melakukan 75% Work From Home;
2. Kegiatan sektor esensial seperti sektor energi, komunikasi, IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan objek vital nasional. Selain itu pasar, swalayan, supermarket bisa bisa berjalan 100% dengan prokes ketat;
3. Kegiatan konstruksi bisa berjalan 100% dengan prokes ketat;
4. Kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara jarak jauh;
5. Kegiatan restoran hanya boleh menerima dine-in sampai pukul 19.00 WIB dengan kapasitas 25%. Namun, boleh take away 24 jam atau sesuai jam operasional;
6. Kegiatan pusat perbelanjaan jam operasional sampai pukul 19.00 WIB;
7. Kegiatan peribadatan tetap diberi batasan kapasitas 50%;
8. Kegiatan fasilitas kesehatan bisa tetap berjalan 100% dengan protokol kesehatan;
9. Kegiatan area publik di fasilitas umum dan semua kegiatan sosial budaya sementara ini dihentikan;
10. Kegiatan pada moda transportasi: kendaraan umum kamsimal 50%, dan ojek online/pangkalan dibolehkan dengan syarat penerapan protokol kesehatan. (detikcom/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com