Medan (SIB)
Penasehat Fraksi Nusantara DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga menegaskan, ancaman Mendagri Muhammad Tito Karnavian mencopot pejabat (Pj) kepala daerah yang tidak bisa mengendalikan inflasi di daerahnya jangan hanya sekedar "gertak sambal", tapi harus diwujudnyatakan, untuk memacu kinerja para pejabat di daerah.
"Saya kira ancaman Mendagri tersebut memiliki efek positif, jika benar-benar dilaksanakan. Tapi jangan hanya sekedar ancaman yang sudah dianggap biasa para pejabat," tegas Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Rabu (25/1) di DPRD Sumut.
Pernyataan itu disampaikan Bendahara DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumut ini, menanggapi ancaman Mendagri Muhammad Tito Karnavian terhadap Pj kepala daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
"Kalau ada (Pj kepala daerah) yang sampai 3 kali berturut-turut inflasi (daerah)-nya di atas nasional, udahlah pasti akan out saja, pasti saya akan out-kan. Saya akan lapor presiden, ganti kemudian. Tapi sebaliknya rekan-rekan yang bisa mengendalikan inflasi dan relatif bagus, mau digoyang seperti apa kita akan pertahankan," tegas Tito dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (24/1).
KEBIJAKAN
Namun Zeira Salim juga mengingatkan Mendagri agar jangan hanya Pj kepala daerah yang diberi ancaman pencopotan, tapi juga para kepala daerah yang defenitif yang tidak bisa mengendalikan inflasi di daerah, juga perlu diperlakukan hal yang sama.
"Dalam hal ini, pemerintah pusat harus memiliki kebijakan yang sama dengan daerah dalam mengendalikan tingkat inflasi, karena daerah tidak bisa jalan sendiri mengendalikannya, sebab kebijakan yang terbatas membuat kepala daerah tidak bisa melakukan kebijakan secara maksimal," tandas anggota Komisi C ini.
Anggota dewan Dapil Labuhanbatu, Labusel dan Labura ini mencontohkan terkait kenaikan harga pangan, efek naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berasal dari impor.
"Tentunya semua itu merupakan kebijakan pusat yang dapat memberikan implikasi terhadap kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok. Belum lagi ongkos distribusi saat ini berpengaruh kepada harga pangan," tandas Zeira Salim.
Di akhir keterangannya, politisi vokal ini berharap kepada pemerintah pusat, agar memberikan konsep yang jelas dalam mengendalikan inflasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasinya, sehingga terlihat ada sinergi yang jelas serta tanggung jawab secara bersama.(A4/c).
