Medan (SIB)
Ketua F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba menegaskan, buruknya kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam mengeksekusi program Gubernur Sumut Edy Rahmayadi membuat jalannya roda pembangunan di lingkungan Pemprov Sumut stagnan, sehingga visi "Sumut Bermartabat" terancam gagal.
"Sesungguhnya gubernur sudah kecolongan, karena menganggap kinerja OPD nya baik-baik saja. Padahal parameternya sudah jelas, kinerja Pemprov Sumut sangat buruk, sesuai rekomendasi Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur TA 2019," ujar Mangapul Purba kepada wartawan, Jumat (19/6) di DPRD Sumut.
Berkaitan dengan itu, Mangapul mendesak Gubernur Sumut untuk segera mengevaluasi seluruh OPD di lingkungan Pemrov Sumut. Jika tidak, Sumut akan semakin terpuruk serta tak jelas arah dan tujuan "Sumut Bermartabat".
Mangapul juga mengingatkan gubernur, jangan terlalu cepat percaya dengan laporan bawahan tanpa diverifikasi kebenarannya.
"Kalau cuma dengar laporan tanpa ada verifikasi, Sumut akan hancur," tegas anggota dewan Dapil Pematangsiantar - Simalungun ini.
COPOT KADIS SOSIAL
Dalam kesempatan itu, Mangapul juga berharap kepada gubernur untuk merealisasikan usulan fraksi PDI Perjuangan untuk segera mencopot Kepala Dinas Sosial Sumut Razali dari jabatannya, karena kinerjanya sangat buruk.
"Kami melihat urusan wajib sosial yang ditangani Dinsos sepanjang tahun 2019 masih sangat buruk, terbukti tidak memiliki data yang valid tentang masyarakat miskin dan miskin baru di Sumut akibat terdampak pandemi Covid-19," jelas Mangapul sembari menambahkan, Kadis Sosial juga tidak bisa menjelaskan ke Pansus Covid-19 tentang jumlah donatur yang memberi bantuan ke GTPP Covid-19 Sumut.
Akibat buruknya kinerja Kadis Sosial ini, tegas Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini, pendistribusian bantuan sosial dilakukan berbasis kepada data terpadu kesejahteraan sosial yang diterbitkan Kemensos berdasarkan data lama, sehingga banyak masyarakat miskin tidak dapat bantuan.
"Pendistribusian bantuan sosial kepada Pemkab/Pemko berdasarkan kuota perkiraan, bukan pada data ril kebutuhan masyarakat, sehingga terjadi tumpang-tindih serta tidak tepat sasaran, sehingga masih banyak masyarakat miskin tidak terdata," tegasnya.
Dari fakta-fakta tersebut, katanya, cerminan nyata kinerja OPD gagal memenuhi ekspektasi, sehingga Kadis yang tidak bisa menerjemahkan "denyut nadi" masyarakat harus segera diganti dengan figur yang berkualitas, agar "Sumut Bermartabat" bisa terealisasi. (M03/c)
