* Direktur PT PSU: Memang Harus Diaudit

DPRD SU Desak BPK RI Audit Investigasi Penyertaan Modal Rp 80 M ke PT PSU

* Pengelolaan PT PSU Sangat “Amburadul”, Manajemennya Perlu Segera Dievaluasi Total

331 view
DPRD SU Desak BPK RI Audit Investigasi Penyertaan Modal Rp 80 M ke PT PSU
Foto: Ist/harianSIB.com
DPRD Sumut.

Medan (SIB)

Wakil Ketua Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mendesak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI segera melakukan audit Investigasi terhadap penggunaan dana penyertaan modal dari APBD Sumut TA 2021 sebesar Rp80 miliar ke PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), karena diduga penggunaannya tidak maksimal.


"Penggunaan dana penyertaan modal itu harus dilakukan audit total, untuk menyelamatkan uang rakyat yang disalurkan melalui APBD Sumut," tandas Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Rabu (27/4) di DPRD Sumut menanggapi tidak maksimalnya penggunaan dana penyertaan modal Rp80 miliar ke PT PSU.


Zeira menyampaikan ketidakyakinannya atas laporan PT PSU yang mengaku setiap tahun terus merugi, sehingga tetap meminta penyertaan modal ke APBD Sumut, sebab perusahaan milik daerah ini memiliki puluhan ribu hektar lebih perkebunan kelapa sawit dan 2 pabrik crude palm oil (CPO) di Tanjung Kasau Kabupaten Batubara dan Madina.


"Saat tim Pansus PAD melakukan kunjungan kerja ke perkebunan kelapa sawit dan pabrik CPO PT PSU di Tanjung Kasau Kabupaten Batubara, kondisinya sangat memprihatinkan dan pengelolaannya juga diduga sangat "amburadul", sehingga wajar manajemennya dievaluasi total atau secara menyeluruh, mulai dari Dewan Komisaris hingga jajaran Direksi," tandasnya.


Menurut Bendahara DPW PKB Sumut ini, dari fakta-fakta yang ditemui di lapangan, operasional perkebunan sawit dan produksi CPO itu, sepertinya hidup segan mati tak mau, sehingga Gubernur Sumut Edy Rahmayadi harus bergerak cepat untuk menyelamatkannya, agar jangan jadi benalu bagi APBD Sumut dan uang rakyat tidak seperti membuang "garam" ke laut.


Zeira mengindikasikan perusahaan milik Pemprov Sumut tersebut dikelola main-main atau tidak serius, sehingga tidak bisa memberikan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) kepada Pemprov Sumut. Padahal pada tahun 2021, anggaran yang dikucurkan untuk penyertaan modal jumlahnya sangat besar.


"Ke mana saja anggaran itu digunakan?. Ini yang perlu ditelusuri dan diaudit BPK RI. Jangan-jangan, PT PSU dikelola untuk kepentingan petinggi perusahaan semata, sehingga terus merugi," tandas Zeira sembari menambahkan, Pansus berencana untuk memanggil jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT PSU dalam rapat dengar pendapat, untuk mempertanyakan perihal tersebut.


Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi B ini juga meminta kepada Gubernur Sumut untuk memperbaiki carut-marutnya tata pengelolaan PT PSU saat ini. Jika perlu, langsung diambil-alih pengelolaannya, agar ke depan bisa lebih efektif untuk menambah PAD bagi Sumut.


Tidak Menjawab

Ketika diupayakan konfirmasi ke pihak Pemprov Sumut melalui Plt Kadiskominfo Sumut Kaiman Turnip lewat telepon dan pesan WhatsApp, hingga pukul 21.45 WIB pesan tidak ada jawaban.


Wajar dan Harus

Sementara Direktur Keuangan PT PSU, Hidayat mengatakan, desakan DPRD Sumut agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit investigasi terhadap penggunaan anggaran penyertaan modal dari APBD Sumut TA 2021 sebesar Rp80 miliar ke PT PSU merupakan hal wajar dan harus dilakukan BPK.


"Penggunaan anggaran di PT PSU memang harus diaudit total oleh BPK RI dan BPKP dan hal itu wajib dilakukan sehingga diketahui ke mana saja digunakan dana tersebut dan tidak terjadi penyalah gunaan dana penyertaan modal Rp80 miliar dari APBD tesebut," kata Hidayat kepada SIB, Rabu (27/4) malam.


Dijelaskan, desakan DPRD Sumut untuk BPK audit total penyertaan modal ke PT PSU itu merupakan keharusan dan wajib dilakukan. "Kita mendukung DPRD Sumut ini sehingga kinerja PT PSU dapat lebih bagus ke depan.


Audit total wajib dilakukan, bukan karena ada desakan tetapi keharusan karena semua penggunaan dana APBD harus diaudit BPK, demikian juga penyertaan modal PT PSU harus terus diawasi sehingga dapat berkinerja baik untuk meningkatkan PAD dan memajukan perusahaan milik Pemprov Sumut itu," tutupnya. (A4/A13/d)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com