DPRD SU Habiskan Anggaran Sosialisasi Perda Rp 96 Miliar/Tahun

* Ketua Fraksi Nusantara: Hati-hati Gunakan Anggaran, Jangan Sampai Dituduh Korupsi Berjemaah

330 view
DPRD SU Habiskan Anggaran Sosialisasi Perda Rp 96 Miliar/Tahun
Foto Kolase/harianSIB.com
Toni Togatorop SE MMZeira Salim Ritonga
Medan (SIB)
DPRD Sumut sejak awal tahun 2020 telah memiliki program baru, yakni berupa Sosialisasi Perda (Sosper) dengan menghabiskan anggaran dari APBD Sumut TA 2021 sebesar Rp96 miliar.

Dalam kegiatan Sosper tersebut, setiap anggota dewan memperoleh anggaran Rp40 juta sekali Sosper dan keseluruhan anggota dewan itu mendapatkan jatah yang sama, yakni setiap orang berhak mengadakan Sosper 24 kali setahun.

Kegiatan Sosper ini hampir mirip dengan kegiatan Reses, sama-sama mengumpulkan massa minimal 50 - 100 orang. Tapi bedanya, kalau Sosper, dihadirkan pembicara dengan topik yang disesuaikan dengan Perda yang disosialisasikan.

Setelah pembicara menjelaskan terkait dengan Perda yang disosialisasikan, sesi berikutnya dilakukan tanya jawab dengan masyarakat dan di acara penutup dibagi-bagi kue, nasi kotak dan amplop yang berisi uang Rp30 ribu - Rp50 ribu kepada masyarakat sesuai absen yang sudah diisi.

HATI-HATI
Menanggapi hal itu, mantan Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut Toni Togatorop SE MM mengingatkan seluruh anggota dewan agar hati-hati menggunakan anggaran, jangan sampai dituduh melakukan korupsi berjemaah, karena dengan anggaran Rp40 juta sekali Sosper dianggap terlalu besar.

"Kita ingatkan anggota dewan, jangan terlalu gegabah menggunakan anggaran tanpa memiliki landasan hukum yang jelas. Bisa nanti dituduh korupsi secara bersama-sama oleh aparat penegak hukum, seperti kejaksaan maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," tegasnya kepada wartawan, Kamis (2/12) di Medan

Landasan Hukum
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Ketua Fraksi Nusantara Zeira Salim Ritonga mengakui, setiap dewan memperoleh anggaran Rp40 juta sekali Sosper dan setiap anggota dewan mendapatkan hak 24 kali Sosper setahun.

"Yang pastinya anggaran Sosper itu tidak segitu (maksudnya Rp40 juta), tapi hanya Rp39 juta lebih sebelum potong pajak. Tapi itu kita gunakan dalam rangka mensosialisasikan setiap Perda yang merupakan produk DPRD Sumut," katanya.

Landasan hukum Sosper itu, tambah Zeira, Pergub Sumut No50/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut TA 2021 dan keputusan pimpinan DPRD Sumut No02/KP/2020 tentang pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD Sumut dalam rangka penyebarluasan produk hukum daerah.

Sementara itu, anggota FP Golkar Viktor Silaen mengatakan, kegiatan Sosper itu merupakan bagian dari tugas dan fungsi dewan sebagai legislasi (pembuat Perda), penganggaran dan pengawasan, sehingga wajib mensosialisasikannya kepada masyarakat.

"Tapi saya tidak sampai 24 kali mengadakan Sosper dalam setahun, cukup hanya 12 kali. Yang wajar-wajar sajalah, " ujar Viktor Silaen ketika dihubungi melalui telepon saat menggelar kegiatan Sosialisasi Perda No1/2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Tapanuli Utara.(A4/c).

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com