DPRD SU Kritisi Penanggulangan Covid-19 Belum Menunjukkan Dampak Signifikan


333 view
DPRD SU Kritisi Penanggulangan Covid-19 Belum Menunjukkan Dampak Signifikan
Foto SIB/Firdaus Peranginangin
Serahkan: Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut dr Poaradda Nababan SpB saat menyerahkan pemandangan umum fraksinya terhadap Ranperda P-APBD Sumut TA 2020 kepada Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting pada rapat paripurna dewan, Senin (21/9) di DPRD Sumut. 
Medan (SIB)
Fraksi-fraksi di DPRD Sumut mengkritisi Pemprov Sumut terkait penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 di Sumut yang dialokasikan di APBD Sumut TA 2020 sebesar Rp 1,5 triliun, tapi hingga kini belum menunjukkan dampak signifikan dalam penanganan virus mematikan tersebut.

Hal itu diungkapkan juru bicara F-PDI Perjuangan DPRD Sumut dr Poaradda Nababan SpB, juru bicara FP Golkar H Syamsul Qomar, juru bicara FP Gerindra Yuli Azmi, juru bicara FP Nasdem dr Tuahman Purba, juru bicara Fraksi Nusantara H Zeira Salim Ritonga dan juru bicara FP Demokrat Hj Anita Lubis, dalam pemandangan umum fraksinya terhadap Ranperda tentang P-APBD Sumut TA 2020, pada rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Dewan Baskami Ginting didampingi Wakil Ketua Dewan Rahmansyah Sibarani, Harun Mustafa Nasution dan dihadiri Wagubsu Musa Rajekshah, Senin (21/9) di DPRD Sumut.

Menurut Poaradda, Fraksi PDI Perjuangan menilai, pengalokasian anggaran untuk penanggulangan Covid-19 tidak bijaksana, karena tidak memprioritaskan pencegahan penyebaran dan penanganan secara cepat.

"Kami melihat, Pemprov Sumut belum ada semangat untuk memutus mata rantai Covid-19, tapi malah fokus untuk jaringan pengaman sosial sehingga jumlah angka terpapar di Sumut terus meningkat," tandas Poaradda.

Bahkan FP Golkar dan Fraksi Nusantara melihat, pengalokasian dana yang cukup besar tersebut sampai saat ini belum menunjukkan trend laju penurunan penyebaran Covid-19, malah jumlah korban terus melonjak naik.

Alokasi anggaran yang digunakan sebesar Rp1,5 triliun, ujar Zeira Salim dan Tuahman Purba, terutama untuk sektor ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi, sehingga banyak UMKM mengalami kebangkrutan.

Berkaitan dengan itu, tambah Zeira, Pemprov Sumut harus memiliki stimulus untuk mengalokasikan belanja hibah di berbagai sektor UMKM, agar tidak terus-menerus berakibat kepada sektor pendapatan masyarakat dan PAD Pemprov Sumut.

Sementara itu, Hj Anita Lubis menegaskan, anggaran Rp1,5 triliun ternyata tidak menurunkan jumlah terpapar virus corona, tapi justru membawa daerah ini masuk dalam 7 besar provinsi sebagai kontributor suspeck Covid-19 secara nasional.

Berkaitan dengan itu, Anita meminta Pemprov Sumut dan semua kalangan untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan sosialisasi lebih tegas dan keras terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.(M03/c).

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com