DPRD SU Minta Gubernur Berkolaborasi dengan DPR-RI “Golkan” Jalan Tol Atau Jalan Alternatif Medan-Berastagi

* Desak Kementerian PUPR Alokasikan Anggarannya di APBN 2022 Atasi Kemacetan

362 view
DPRD SU Minta Gubernur Berkolaborasi dengan DPR-RI “Golkan” Jalan Tol Atau Jalan Alternatif Medan-Berastagi
(Foto: Dok Kempupera)
Ilustrasi: Jalan Tol Semarang-Solo juga menjadi tol terbaik dengan konsep berkelanjutan. Ditambah memiliki pemandangan indah yang dilengkapi dengan lanskap pegunungan. 
Medan (SIB)
Kalangan DPRD Sumut meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berkolaborasi dengan anggota DPR RI Dapil Sumut untuk mendesak Kementerian PUPR, agar anggaran pembangunan jalan tol atau jalan alternatif Medan - Berastagi dialokasikan di APBN TA 2022, guna menghindari semakin parahnya kemacetan di jalan Medan-Berastagi.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga dan anggota Fraksi PDI Perjuangan Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Sabtu (30/10) ketika dihubungi melalui telepon dari Medan.

"Jalan tol atau jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan jalur Medan-Berastagi sudah sangat mendesak, gubernur, pimpinan DPRD Sumut, bupati dan pimpinan DPRD di 6 kabupaten (Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Deliserdang, Simalungun dan Aceh Singkil) perlu berkolaborasi dengan anggota DPR RI Dapil Sumut "menggolkan" pengalokasian anggarannya di APBN," ujar Zeira Salim senada dengan Salmon Sumihar Sagala.

Zeira dan Salmon berharap Gubernur Sumut segera mengkordinir seluruh pimpinan dewan maupun bupati yang terkait dengan jalan tol atau jalan alternatif dimaksud, untuk bersama-sama menemui Kementerian PUPR dan anggota DPR RI asal Sumut di Jakarta, agar anggaran pembangunannya dialokasikan di APBN 2022.

Adapun jalur alternatif yang perlu diperjuangkan pengalokasian anggarannya tersebut, tambah Salmon Sagala, mulai dari Desa Jaranguda Berastagi-Laugedang-Sembaikan-Kutambaru Deliserdang-Tuntungan-Medan dengan jarak sekitar 50 Km.
"Sebagian jalan alternatif tersebut sudah dicor beton dan sudah bisa dilintasi kendaraan roda empat. Hanya beberapa Km saja yang masih berupa jalan tanah, karena berada di kawasan hutan Bukit Barisan yang harus ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan," tambah Salmon Sagala.

Selain itu, ujar anggota Komisi D ini, jalan alternatif kedua yang sudah pernah ditinjau Komisi D DPRD Sumut, yakni jalan yang melintasi Desa Barusjahe Kabupaten Karo - Desa Rumah Liang Deliserdang - terminal Amplas - Medan.

"Kedua jalur alternatif ini sangat strategis untuk dijadikan jalan untuk mengatasi kemacetan di jalur Medan - Berastagi, jika pemerintah pusat mengaku anggaran pembangunan jalan tol dianggap terlalu besar, sehingga belum mampu APBN menampung anggarannya," tambah Salmon yang juga anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini.

Memang diakui Salmon dan Zeira, kedua jalur alternatif tersebut merupakan jalan provinsi nantinya. Tapi mengingat APBD Sumut 2022 sangat tidak mencukupi untuk membangun jalan yang diproyeksikan bisa mengurai kemacetan, sehingga dibutuhkan kolaborasi atau kekompakan seluruh stakeholder memperjuangkan anggaranya ke pemerintah pusat, agar bisa dialokasikan di APBN 2022. (A4/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com