DPRD Setujui Pemberhentian Wali Kota Pematangsiantar

* 6 dari 7 Fraksi Setujui Hasil Kerja Pansus

993 view
DPRD Setujui Pemberhentian Wali Kota Pematangsiantar
Foto: SIB/Ekoinra Siahaan
MASSA: Puluhan massa Aliansi Masyarakat Kota Pematangsiantar saat berunjukrasa di depan kantor DPRD Pematangsiantar, Jumat (17/3) menuntut agar Wali Kota Pematangsiantar diberhentikan. 

Fraksi Gerindra menandaskan, Wali Kota Pematangsiantar bertindak prematur ketika melakukan mutasi pelantikan pemberhentian 88 ASN di lingkungan Pemko Pematangsiantar, tidak menaati peraturan dan tidak mendapat persetujuan dari menteri, karena belum bertugas selama 6 bulan sejak dilantik wali kota definitif tanggal 22 Agustus 2022.

Fraksi PDI Perjuangan tegas mengatakan, Susanti Dewayani mangkir 2 kali diundang Pansus, tidak hadir tanpa memberi alasan, sangat tidak etis.

Pasca ke 6 juru bicara menyampaikan pendapat akhir, Timbul M Lingga meminta persetujuan laporan hasil kerja Pansus penyelidikan SK Wali Kota nomor 800/929/IX/WK/2022, dengan suara bulat menyetujui jadi keputusan DPRD.

Lantas, Sekretaris DPRD Eka Hendra SSos didaulat membacakan, keputusan DPRD nomor 4 tahun 2023, hasil kerja Pansus Hak Angket. Rapat paripurna ditutup.

Aksi Massa

Sementara itu, di tengah berlangsungnya penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Kota Pematangsiantar atas laporan hasil pelaksanaan tugas panitia angket DPRD Pematangsiantar, Jumat (17/3), puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Kota Pematangsiantar turun ke jalan untuk mendesak DPRD memberhentikan Wali Kota dr Susanti Dewayani dari jabatannya.

Koordinator aksi Agus Butarbutar SE mengatakan, buruknya pelayanan publik di Kota Pematangsiantar telah lama berlangsung tanpa ada upaya perbaikan. Hak hak dasar masyarakat pun dirampas penguasa, aturan tak dijalankan.

"Pelayanan masyarakat tak profesional dan tak punya rasa malu, hingga ketidakhadiran pemimpin. Di satu sisi, pemimpin (penguasa) langsung main pecat bagi mereka yang punya kedudukan tanpa menjalankan aturan. Penyebabnya, wali kota abai akan tanggung jawab dan DPRD tak serius menjalankan fungsinya. Akibatnya, timbul ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Beranjak potret buram pelayanan publik dan arogansi pimpinan yang tak menjalankan aturan," tandas Berlin.

Di hadapan DPRD Pematangsiantar dan pagar betis pihak kepolisian, aliansi masyarakat Kota Pematangsiantar (AMSI) menyatakan sikap. Pertama, mengimbau masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Mengajak masyarakat untuk menuntut dan menggugat Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA, mendesak ASN di lingkungan Pemko Pematangsiantar untuk profesional melayani masyarakat. Mendesak panitia angket DPRD Pematangsiantar untuk serius dan profesional menuntaskan penyelidikan pelanggaran aturan.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com