Mahasiswa dan Pemuda Simalungun Unjuk Rasa

DPRD Simalungun Diminta Bentuk Pansus Selidiki Dugaan Pelanggaran Sumpah Jabatan Bupati

* Bupati Apresiasi Elemen Masyarakat Sampaikan Kritik

204 view
DPRD Simalungun Diminta Bentuk Pansus Selidiki Dugaan Pelanggaran Sumpah Jabatan Bupati
Foto: harianSIB.com/Jheslin M Girsang
UNJUK RASA: Massa Gemapsi berunjukrasa di pintu gerbang gedung DPRD Simalungun, Selasa (28/9).
Simalungun (SIB)
Sekelompok massa mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Gemapsi) unjuk rasa di gedung DPRD Simalungun, Selasa (28/9). Selain berorasi, mereka juga membentangkan sejumlah poster.

Namun, di pintu gerbang memasuki gedung rakyat itu, massa dihadapkan dengan barisan para petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Tampak juga sejumlah personel kepolisian.

Beberapa butir pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Gemapsi Anthony Damanik dan Sekretaris Jahenson Saragih menyoroti adanya dugaan pelanggaran.

Menurut Gemapsi, Bupati Simalungun diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan hukum dengan adanya penjualan foto, spanduk dan atribut kepada sekolah-sekolah yang akan dibayarkan dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Massa juga menilai janji-janji kampanye Bupati Simalungun dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Simalungun belum ada yang konkrit. Tapi, lebih fokus kepada mensejahterakan orang-orang dekat Bupati Simalungun lewat maraknya berjualan di lingkungan Pemkab Simalungun.

Kemudian, Bupati Simalungun diduga melindungi dugaan korupsi Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Lihou dan tidak memperdulikan nasib karyawan PDAM Tirta Lihou dengan menolak permohonan karyawan agar dilakukan audit independen terhadap PDAM Tirta Lihou.

Bupati Simalungun pun dinilai tidak menghormati azas pluralisme dan kemajemukan di Kabupaten Simalungun dengan mengangkat tim suksesnya menjadi tenaga ahli Bupati Simalungun.

Berdasarkan hal tersebut, Gemapsi meminta pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan seluruh anggota DPRD Simalungun segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran sumpah jabatan yang telah dilakukan Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga masa bakti 2021-2024.

Menanggapi aspirasi massa, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani mengatakan, aspirasi massa akan ditindaklanjuti. Dalam mengambil keputusan harus secara bersama-sama dengan para pimpinan dan anggota dewan.

"Nanti kita akan bawa dalam rapat pimpinan terlebih dahulu untuk melakukan pengkajian secara bersama-sama, sehingga apakah dianggap perlu untuk membentuk Pansus," kata Sibarani, seperti dilansir dari harianSIB.com.

APRESIASI
Sementara itu, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mengapresiasi seluruh elemen masyarakat maupun lembaga kemitraan yang menyampaikan kritik dan saran terkait kesepahaman dalam membangun Simalungun lebih maju, lebih baik dan rakyat sejahtera.

"Bahkan, saya sangat terbuka untuk berdialog langsung, kapan dan dimanapun. Rumah pribadi saya dapat dijadikan tempat dialog," tutur Bupati.

Hal tersebut diungkapkan Bupati menyikapi pernyataan sikap dari Gemapsi .

Salah satu poin pernyataan sikap Gemapsi menyebutkan, Bupati Simalungun diduga melakukan pelanggaran ketentuan hukum dengan adanya penjualan foto, spanduk dan atribut kepada sekolah-sekolah yang akan dibayar dengan dana BOS.
"Tuduhan yang masih dalam bentuk dugaan dimaksud, menunjukkan bahwa pernyataan sikap tersebut sangat mencederai kredibilitas Bupati Simalungun, yang sejak awal sudah menyatakan bahwa tidak ada perintah atau instruksi apapun sehingga adanya penjualan foto, spanduk dan atribut ke sekolah-sekolah. Bupati Simalungun tidak ada terlibat langsung maupun tidak langsung seperti yang dinyatakan di selebaran yang diekspos Gemapsi,” urai Bupati.

Dijelaskan, gerakan "Marharoan Bolon" atau gotong-royong membangun Simalungun adalah langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan rakyat Simalungun sejahtera dengan menggerakkan rasa kebersamaan dalam memperbaiki infrastruktur jalan.

Bupati pun sangat menghormati azas pluralisme dan kemajemukan karena merupakan salah satu bagian dari kekuatan yang sangat patut dibangun dalam mewujudkan komitmen menjadikan rakyat Simalungun sejahtera.

Soal dugaan korupsi di PDAM Tirta Lihou, Bupati mengatakan, kasus tersebut dalam proses penanganan aparat penegak hukum (APH). Karena sudah ditangani APH, katanya, mari sama-sama menunggu bagaimana hasilnya. (D4/SS15/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com