DPRD dan Pemprov Sumut Sahkan APBD Sumut TA 2022 Sebesar Rp12,422 T


279 view
DPRD dan Pemprov Sumut Sahkan APBD Sumut TA 2022 Sebesar Rp12,422 T
(Foto: SIB/Firdaus Peranginangin)
TANDATANGANI: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menandatangani pengesahan APBD Sumut TA 2022 sebesar Rp12,422 triliun lebih, disaksikan Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting, Wakil Ketua Dewan Harun Mustafa Nasution, Irham Buana Nasution, Rahmansyah Sibarani, Misno Adisahputra dan Sekdaprovsu Afifi Lubis, Senin (29/11) di DPRD Sumut. 
Medan (SIB)
DPRD dan Pemprov Sumut mengesahkan APBD Sumut tahun anggaran 2022 sebesar Rp12,422 triliun lebih, setelah fraksi-fraksi di lembaga legislatif melalui pendapat akhirnya menyampaikan persetujuan untuk disahkan menjadi Perda.

Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Dewan Drs Baskami Ginting, didampingi Wakil Ketua Dewan Harun Mustafa Nasution, Irham Buana Nasution, Rahmansyah Sibarani, Misno Adisahputra dan dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi serta Plt Sekdaprov Sumut Afifi Lubis, Senin (29/11) di DPRD Sumut.

Adapun APBD Sumut TA 2022 yang disahkan ini, terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp12,154 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp12,422 triliun lebih, defisit Rp268 miliar. Kemudian pembiayaan daerah dari penerimaan sebesar Rp400 miliar dan pengeluaran Rp132 miliar, sehingga SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun berkenan Rp0.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan apresiasinya terhadap fraksi-fraksi DPRD Sumut yang telah bekerja keras dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemprov Sumut, sehingga tercapai penandatangan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang pengesahan APBD Sumut TA 2022 ini.

“Selanjutnya Pemprov Sumut akan segera mempersiapkan dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka proses evaluasi Perda APBD TA 2022 kepada Mendagri,” katanya sembari menyampaikan dukungan atas wujud kepedulian yang tinggi dari DPRD dan Pemprov Sumut terhadap kesinambungan pelaksanaan pembangunan di daerah ini.

"Saya minta kepada OPD agar nanti dalam melaksanakan seluruh program yang direncanakan dalam APBD 2022 didasarkan atas prinsip taat pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, tertib, efesien, efektif dan bertanggung jawab,” kata gubernur.

Sebelumnya fraksi-fraksi di DPRD Sumut (seperti F-PDI Perjuangan melalui jurubicaranya Drs H Syahrul Ependi Siregar, FP Golkar melalui jurubicaranya H Syamsul Qomar, FP Nasdem melalui jurubicaranya Timbul Sinaga dan FP Demokrat melalui jurubicaranya Muhammad Andri A dalam pendapat akhir fraksinya mengatakan dapat memahami dan menerima nota keuangan R-APBD TA 2022 disahkan menjadi Perda.

Begitu juga F-PKS melalui jurubicaranya Ahmad Hadian, F-PAN, FP Hanura, Fraksi Nusantara melalui juru bicaranya Zeira Salim Ritonga dapat menyetujui nota keuangan dan R-APBD TA 2022 menjadi Perda, karena telah memenuhi syarat sebagai Peraturan Daerah. (A4/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com