Dakwaan 13 MI di Skandal Jiwasraya Batal, Jaksa Dinilai Tak Profesional

* Kejagung Membantah

139 view
Dakwaan 13 MI di Skandal Jiwasraya Batal, Jaksa Dinilai Tak Profesional
Ari Saputra/detikcom
Foto: Abdul Fickar Hadjar
Jakarta (SIB)
Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar, menilai kejaksaan tidak profesional dalam menangani kasus Jiwasraya. Hal itu merujuk putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang membatalkan surat dakwaan JPU terhadap 13 perusahaan manajemen investasi (MI) dalam kasus Jiwasraya.

Fickar menilai putusan hakim tersebut menunjukkan bahwa jaksa tidak jeli dalam memisahkan antara pelaku satu perkara dengan perkara lainnya.

"Ya ini indikator jaksanya tidak profesional, karena tidak jeli memisahkan antara pelaku satu perkara dengan perkara lainnya," kata Fickar saat berbincang, Rabu (18/8).

Ketidakprofesionalan jaksa di kasus Jiwasraya dinilai cukup mencolok. Sebab, jaksa dinilai menjadikan 13 tersangka dalam satu berkas dakwaan.

Padahal tiap-tiap terdakwa, menurut Fickar, memiliki karakter perbuatan yang berbeda. Jadi, digabungkannya 13 orang dalam satu perkara bisa membuat kesulitan hakim dalam menilai dan mengadilinya.

"Menurunnya kualitas kejaksaan tergambar dari putusan yang menyebutkan bahwa ada pencampuran perkara yang berlainan dalam satu perkara," cetus Fickar.

Fickar menyatakan seharusnya putusan itu menjadi perhatian serius Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai pemimpin kejaksaan. Apalagi kasus ini terkait kasus yang menyedot perhatian masyarakat, investor hingga pelaku usaha.

"Ini harus menjadi perhatian serius Jaksa Agung karena justru kejaksaan lah sebagai pimpinan penyelesaian perkara pidana (plurium litis), artinya kualitas peradilan pidana bertumpu kepada profesionalitas kejaksaan, karena fungsi pengadilan bukan hanya sekadar harus menghukum, melainkan mencari dan menemukan kebenaran materil," ucap Fickar.

Sementara itu, pengamat kejaksaan Kamilov Sagala menilai dengan hal senada. Kamilov menilai jaksa kurang teliti dalam menyusun dakwaan.

"Kejadian ini menunjukkan kinerja jaksa gagal dan tentu para hakim dengan jam terbang tinggi dengan mudah akan menyadari hal-hal seperti itu. Semoga semua penegak hukum bekerja dengan hati nurani kebenaran yang hakiki," kata Kamilov.

Sebagaimana diketahui, jaksa mendakwa 13 manajemen investasi, yaitu:

1.PT Dhanawibawa Manajemen Investasi (saat ini menjadi PT PAN Arcadia Capital)
2.PT OSO Management Investasi
3.PT Pinnacle Persada Investama
4.PT Millennium Capital Management (MCM)
5.PT Prospera Asset Management
6.PT MNC Asset Management (MAM)
7.PT Maybank Asset Management
8.PT GAP CAPITAL
9.PT Jasa Capital Asset Management
10.PT Pool Advista Aset Manajemen
11.PT Corfina Capital
12.PT Treasure Fund Investama
13.PT Sinarmas Asset Management

Pada 16 Agustus 2021, Pengadilan Tipikor Jakarta mementahkan dakwaan dengan membatalkan dakwaan itu karena kabur. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan penggabungan perkara sebagaimana dakwaan jaksa dapat menyulitkan hakim. Selain itu, penggabungan perkara ini juga bertentangan dengan asas peradilan.

"Menimbang majelis hakim sependapat dengan argumentasi yang disampaikan terdakwa ke-7 tersebut, terlebih karena tindak pidana terdakwa dalam perkara aquo tidak ada sangkut paut dan hubungan satu sama lain. Konsekuensi pemisahan secara tegas dakwaan terdakwa yang disusun dalam satu surat dakwaan juga mengakibatkan kehadiran terdakwa menjadi tidak relevan dari terdakwa lainnya, dan begitu juga sebaliknya, demikian pula masing-masing terdakwa terpaksa turut serta dari terdakwa lainnya," ujar hakim ketua IG Eko Purwanto.

Menanggapi putusan itu, kejaksaan menyatakan akan mempelajari putusan itu.

"Masih didiskusikan untuk upaya selanjutnya. Akan dipelajari dulu pertimbangan putusannya secara menyeluruh," ujar jaksa Zulkipli saat dihubungi, Selasa (17/8).

Bantah
Sementara itu Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan dakwaan yang disusun telah profesional dan cermat.

"Saya ingin jelaskan bahwa profesional atau kecermatan jaksa atau ketelitian Jaksa dalam pembuatan surat dakwaan ini sudah benar-benar secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penuntut umum," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam konferensi pers, Rabu (18/8).

Leonard mengatakan surat dakwaan telah disusun secara profesional dan telah sesuai aturan dasar hukumnya. Ia menyebut putusan sela yang disampaikan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tidak bersifat final karena masih berupa putusan sela. Dengan demikian, menurutnya putusan tersebut bukan terkait substansi pokok perkara.

Ia mengatakan jaksa dalam menyusun dakwaan mengacu pada Pasal 141 KUHAP, pasal tersebut mengatur tentang kewenangan jaksa terkait penggabungan surat dakwaan. Leonard mengatakan jaksa penuntut menggunakan penggabungan perkara agar memudahkan dalam pemeriksaan saksi karena diperkirakan akan saling terkait.

"Kami sampaikan saksi-saksi dan alat bukti lain terkait dengan 13 perkara ini ada ada saling keterkaitan dalam pemeriksaan nanti di proses persidangan nanti, dan jaksa menganggap menggabungkan perkara ini dalam rangka agar persidangan ini dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan," kata Leonard.

"Boleh kita bayangkan ketika 1 saksi diperiksa dengan berbeda-beda terdakwa itu akan 13 kali dia diperiksa. Belum lagi ditunda untuk berikutnya dalam rangka untuk pendalaman lain itu juga akan memakan waktu dan dengan-dengan digabungkan ya seorang saksi bisa tidak diperlukan lagi untuk dikonfrontir antara saksi tersebut dengan terdakwa lain yang ada manajer investasi yang dimaksud," imbuhnya.

Sementara itu kejaksaan akan mempelajari putusan sela itu apakah akan memperbaiki dakwaan dan mengirimkan ulang ke pengadilan atau mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Saat ini kejaksaan masih menunggu salinan putusan sela itu diterima jaksa penuntut umum sebelum menentukan sikap.

Lebih lanjut Leonard mengatakan putusan sela tersebut tidak bisa dilakukan eksaminasi. Karena eksaminasi berlaku bagi putusan yang bersifat final.

"Kami ingin meluruskan terkait dorongan untuk melakukan eksaminasi kasus ini, dalam proses SOP di kejaksaan putusan sela bukan lah putusan final. Yang dilakukan eksaminasi adalah putusan terhadap perkara yang putusan final," ujarnya. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com