Dampak Pandemi, KPK Akui Banyak Laporan-Penyelidikan Terhambat SDM Terbatas


142 view
Dampak Pandemi, KPK Akui Banyak Laporan-Penyelidikan Terhambat SDM Terbatas
(Farih Maulana Sidik/detikcom)
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata 
Jakarta (SIB)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa masih banyak laporan masyarakat maupun penyelidikan yang masih berjalan. Namun proses tersebut terhambat sumber daya manusia (SDM) KPK yang terbatas.

"Masih banyak laporan dari masyarakat dan proses penyelidikan yang sedang berjalan saat ini tetapi itu tadi, hambatannya menyangkut SDM yang terbatas," ujar Alex pada konferensi pers, Selasa (24/8).

Alex menyebut KPK, sebenarnya tidak berfokus pada kuantitas jumlah perkara. KPK juga fokus mendorong kualitas perkara melalui case building. "Dan penanganan perkara ini, KPK tidak hanya fokus pada kuantitas jumlah perkara yang ditangani. Namun kami lebih mendorong untuk atau mengedepankan pada kualitas perkara melalui case building dan optimalisasi pengembalian kerugian negara," ujar Alex.

Alex juga mengatakan bahwa SDM di KPK selama dua bulan terakhir sangat terbatas. Menurutnya, hanya sekitar 10 persen pegawai yang dapat melakukan monitoring ataupun penyadapan.

"Dampak pandemi ini kekuatan SDM KPK juga berkurang selama 2 bulan terakhir saya kira ya, ini mungkin tidak lebih dari 10 persen pegawai yang aktif bekerja di kantor termasuk SDM yang selama ini melakukan monitoring terhadap apa percakapan penyadapan," katanya.

Lebih lanjut, Alex mengatakan keterbatasan itu tentu membatasi kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan penindakan disebabkan banyak pegawai yang work from home. Hal itu, menurut Alex, akan memberikan pengaruh terhadap penanganan korupsi di KPK.

"Itu juga jauh berkurang otomatis kapasitas kemampuan untuk melakukan penyadapan nomor pada akhirnya dapat juga berkurang itu jauh berkurang, karena SDM-nya sebagian besar juga bekerja di rumah. Termasuk di tingkat penyelidikan, penyidikan dengan pembatasan gerak atau mobilitas pegawai itu juga sangat besar pengaruhnya terhadap penanganan perkara korupsi ya," katanya. (maa/maa)

Pamer
KPK memamerkan pencapaian penyelamatan potensi kerugian negara Rp 22 triliun. Nilai itu berasal dari upaya penyelamatan kerugian negara selama satu semester atau 6 bulan pada 2021.

"Melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, KPK bersama-sama pemerintah daerah juga telah menyelamatkan potensi kerugian negara, senilai Rp 22.270.390.872.363, itu selama satu semester tahun 2021, Rp 22 triliun lebih," kata Alexander Marwata.

Jumlah itu terdiri dari penagihan piutang pajak daerah total Rp 3,8 triliun, penyelamatan aset daerah dengan sertifikasi bidang tanah Pemda Rp 9,5 triliun. Ada juga penyelamatan aset daerah dengan pemulihan dan penertiban aset bermasalah senilai Rp 1,7 triliun serta penyelamatan aset prasarana-sarana dan utilitas atau PSU atau fasilitas sosial dan fasilitas umum senilai Rp 7,1 triliun.

Alex mengatakan, KPK juga mendorong optimalisasi penerimaan daerah. Dia mengatakan upaya tersebut bakal dilakukan lewat kerja sama dengan pemerintah daerah. "Mendorong optimalisasi penerimaan daerah terkait pada masing-masing pemerintah daerah di wilayah Direktorat Korsup Wilayah II akan melakukan penyelamatan keuangan dan aset daerah," kata Alex.

KPK juga berencana melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian masalah aset. Dia mengatakan masalah aset ini juga berpengaruh pada tunggakan pajak di seluruh wilayah.

"Kemudian rakor sertifikasi dan penentuan aset dengan melibatkan BPN di seluruh wilayah dan audiensi dengan Kejaksaan, dan kemudian terkait kerja sama penyelesaian aset bermasalah dan penagihan tunggakan pajak," ujarnya.

Tetapkan
KPK telah menetapkan sebanyak 50 tersangka dan pemeriksaan sebanyak 2.862 saksi. Jumlah tersebut terhitung selama 1 semester tahun 2021.

"Pemeriksaan saksi dan tersangka dipanggil dalam semua penanganan perkara di semester 1 adalah 2.761 saksi dan 50 orang tersangka," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto pada konferensi pers, Selasa (24/8).

Sementara, Karyoto menyampaikan ada 45 penggeladahan dan 198 penyitaan dalam penanganan perkara. Lalu, tercatat KPK melakukan 77 penyelidikan, 35 penyidikan, 53 penuntutan dan 35 eksekusi.

"Jumlah penggeledahan, penyitaan dalam proses penyidikan perkara selama tahun semester 1 2021 adalah sebanyak 45 kali penggeledahan dan 198 penyitaan," kata Karyoto.

“Dari perkara di penyidikan tersebut, KPK menetapkan 32 tersangka dari total 35 surat penindak penyidikan yang diterbitkan," sambungnya.

Selanjutnya, Karyoto mengatakan saat ini ada 160 perkara yang masih ditangani KPK. Di antaranya 125 kasus dari tahun kemarin dan 35 kasus yang diterbitkan tahun ini.

"Perkara yang saat ini sedang berjalan sebanyak 160 dengan rincian, 125 kasus merupakan carry over yang dibawa dark tahun lalu, dan 35 dengan sprindik yang diterbitkan di 2021," ujarnya.

"Upaya penangkapan dan penahanan tersangka pada semester 1 ini sebanyak 4 orang untuk penangkapan dan 33 penahanan," tambahnya.

Lalu, Karyoto menyebut KPK telah mengembalikan uang senilai Rp 171,99 miliar ke kas negara. Jumlah tersebut berasal dari denda, uang pengganti dan uang rampasan dari tindak pidana korupsi.

"Dengan rincian, Rp 73,72 miliar berupa pendapatan uang sitaan hasil korupsi, TPPU, dan uang pengganti yang telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan Rp 11,84 miliar berupa pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi serta TPPU, dan Rp 86,67 miliar dari penetapan status penggunaan dan hibah," jelasnya. (detikcom/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com