Demi Transparansi dan Cegah Korupsi, Alokasi Dana Penanganan Covid-19 Wajib Tayang di Koran Daerah


409 view
Demi Transparansi dan Cegah Korupsi, Alokasi Dana Penanganan Covid-19 Wajib Tayang di Koran Daerah
Foto Dok
Farianda Putra Sinik, DR Polin Pospos
Medan (SIB)
Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai kalangan di daerah ini menilai perlunya ekspos atau publikasi terbuka tentang alokasi dana-dana penanganan Covid-19 di koran-koran atau media massa yang eksis di setiap daerah. Selain untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran yang berpotensi korupsi masif dan sistemik, juga sebagai tindak transparansi kelola dan distribusi.

Pakar ekonomi nasional di Sumut DR Polin Pospos selaku pemerhati anggaran dan kebijakan publik, dan praktisi jasa media massa nasional Ahmad Jauhar (eks Ketua SPS Pusat) secara terpisah menyebutkan tayangan data dan laporan keuangan berupa publikasi (iklan) reguler tersebut, mirip pola alokasi dana-dana pasca bencana alam Aceh (Tsunami 2004) yang terpublisir luas di sejumlah koran di Sumut, berupa tabulasi penyaluran dan besaran dana kepada para pengungsi korban bencana Aceh yang tayang beberapa kali selama 2005 lalu.

"Ekspos pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani menunjukkan, total alokasi anggaran (APBN) untuk penanganan Covid-19 di Indonesia saat ini (2021) mencapai Rp 627,9 triliun, naik dari Rp 619 triliun pada 2020 lalu. Alokasi dana itu (2021) tersedia untuk empat sektor yaitu : Kesehatan sebesar Rp 133 triliun, perlindungan sosial (Linsos) Rp 148,66 triliun, UMKM-Koperasi Rp 157,57 triliun, insentif pajak usaha Rp47,27 triliun dan untuk program prioritas pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 141,36 triliun. Namun, berapa alokasi per daerah, apa prioritas peruntukannya dan bagaimana teknis penyalurannya, masih banyak publik yang belum tahu. Pemerintah sebaiknya ekspos resmi dalam bentuk tayangan mirip iklan di koran-koran yang eksis di setiap daerah," ujar Polin Pospos kepada SIB di Medan, Minggu (1/8).

Selain sebagai tindak perwujudan transparansi dan sekaligus pencegahan korupsi seperti yang marak terjadi juga di masa pandemi ini, Polin juga menegaskan pola publikasi ini juga akan mengantisipasi kendala penyaluran dana untuk pembayaran insentif para tenaga kesehatan (Nakes) seperti yang terjadi di Sumut dalam 1-2 pekan ini, misalnya insentif 1.800 Nakes di Simalungun (terpublisir sebesar Rp18 miliar), insentif untuk kepada Nakes di RSU Sidikalang Dairi dan juga kepada Nakes di Langkat yang memicu aksi demo tuntut bupati mundur.

Hal senada juga dicetuskan Ahmad Jauhar, bahwa kebijakan untuk tayang media ini harusnya sudah dilaksanakan awal, seperti halnya model publikasi pada 2000-2003 alokasi tentang anggaran (APBN atau APBD) dan item-item kegiatan pembangunan daerah (paket-proyek) oleh semua Pemkab-Pemko di setiap provinsi.

"Selain transparansi dan cegah korupsi, sistem ini juga menjadi kerjasama simbiosis mutualisma antara Pemda dan media-media cetak di negeri ini, karena semua berperan penting dalam aksi penanganan dampak pandemi (Covid-1) dari masing-masing jarak dan ruangnya," ujar Ahmad Jauhar serius melalui hubungan seluler dari Jakarta.

Lalu, praktisi media massa di Sumut, Farianda Putra Sinik yang juga Ketua SPS (Serikat Perusahaan Pers), kandidat terkuat calon Ketua PWI Sumut saat ini, berharap dan mendorong pemerintah pusat hingga provinsi agar segera mempublisir resmi alokasi dana-dana penanganan Covid-19 tersebut, melalui media-media masa eksis (main-stream) di daerah.

"Alur pikirnya adalah, kalau pemerintah melalui Tim Satgas bisa berkali-kali menayangkan iklan advertorial untuk sosialisasi Prokes 5M (semula 3M) atau sosialisasi vaksin, tentu akan lebih sempurna dengan tayangan alokasi anggaran penanganan Covid-19 per daerah. Ini tidak hanya untuk transparansi dan cegah korupsi, tapi juga sebagai inventarisasi kendali publik sampai kapan kondisi ini terjadi. Akan semakin parahkah sebaran pandemi sehingga alokasi ditambah terus, atau publik akan semakin disiplin sehingga sosial-ekonomi pulih normal kembali," ujarnya. (A5/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com