* BNPT: Bila Dibiarkan Bisa Menyesatkan Masyarakat

Densus 88: Khilafatul Muslimin Dekat dengan Terorisme

* Hamdan Zoelva: Pemerintah Harus Mengantisipasi dengan Bijak

559 view
Densus 88: Khilafatul Muslimin Dekat dengan Terorisme
Foto: Ist/harianSIB.com
Kabag Banops Densus 88 antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar


"(Ditangkap lagi Abdul) Begini, kami mengedepankan asas praduga tak bersalah, sampai ada bukti dia bersalah. Saya enggak bisa jawab kemungkinan atau tidak. Yang jelas kami mengedepankan menjunjung tinggi HAM, sampai memiliki bukti untuk menyatakan bahwa mereka yang tergabung dalam Khilafahtul Muslimin ini baik perorangan, kelompok itu memenuhi alat bukti yang cukup untuk dilakukan hukuman tindak pidana terorisme," tutupnya.


Perlu pencegahan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar juga menyoroti kemunculan konvoi motor membawa atribut Khilafatul Muslimin di sejumlah wilayah Indonesia. Ia menyebut, kelompok itu memanfaatkan ruang kebebasan berekspresi di Tanah Air.


"Kita melihat bahwa ada sekelompok entitas hari ini di alam demokrasi, tetapi memanfaatkan ruang kebebasan berekspresi.


Ini bisa berpotensi menjadi sebuah perbuatan yang bisa melanggar hukum," kata Boy dalam keterangannya, Jumat (3/6).


Boy mengatakan, hasil profiling dan pelacakan rekam jejak organisasi yang ada sejak 1997 itu, sejumlah tokoh yang pernah bergabung di kelompok ini ditemukan terafiliasi dengan sejumlah kelompok teroris, seperti Negara Islam Indonesia (NII) dan Jamaah Islamiyah (JI).


"Kita tahu sel-sel mereka di negeri ini ada. Mereka yang selama ini katakanlah bagian dari kegiatan (kampanye khilafah) itu.


Apakah terkait JI atau Ansharut Daulah, NII," ucapnya.


Boy menyebut, Khilafatul Muslimin muncul dengan memanfaatkan ruang kebebasan berpendapat. Jika dibiarkan, kata Boy, kelompok itu bisa berpotensi menyesatkan.


"Jadi, sel-sel yang ada ini ingin memanfaatkan ruang kebebasan itu tetapi apabila ini dibiarkan bisa menyesatkan masyarakat kita," ujarnya.


Dia menekankan perlu dilakukan pencegahan terhadap penyebaran ideologi Khilafah tersebut. Menurutnya, selain penegakan hukum diperlukan juga kesadaran kolektif dari masyarakat. Salah satunya kesadaran akan konsensus dasar Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.


"Dengan kita membangun edukasi, semangat kesadaran kolektif inilah yang perlu kita kuatkan. Karena melakukan tindakan-tindakan hukum (terhadap ideologi khilafah), dengan dasar hukum yang ada, saya melihat hukum kita sudah baik. Tinggal bagaimana kita diimbangi dengan tingkat kesadaran warga negara kita," katanya.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com