Desa yang Tak Salurkan BLT dan PKTD Covid-19 Bakal Disanksi

* Kepatuhan Prokes di Desa Rendah, Satgas Minta Ketua RT/RW Jadi Contoh

82 view
Desa yang Tak Salurkan BLT dan PKTD Covid-19 Bakal Disanksi
Foto: Kemendes
Abdul Halim Iskandar
Jakarta (SIB)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengimbau Kepala Daerah menggenjot penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) agar lebih tepat sasaran. Adapun bantuan tersebut diharapkan dapat menopang peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat di masa pandemi.

"BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19," kata Halim dalam keterangan tertulis, Selasa (20/7).

Doktor Honoris Causa dari UNY ini menjelaskan sasaran utama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yakni keluarga yang terkena dampak Covid-19, kehilangan mata pencaharian, belum termasuk dalam DTKS, dan memiliki anggota keluarga yang berpenyakit kronis menahun.

Sementara PKTD menyasar keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya, seperti difabel dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang tahun kemarin jumlahnya mencapai 2,4 juta jiwa.

Ia mengingatkan Dana Desa tersebut bersumber dari APBN dengan fokus penanganan Covid-19. Selain itu, menurutnya Dana Desa juga difokuskan ke Desa Lawan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 untuk menghidupkan kembali Pos Gerbang Desa dan Ruang-ruang Isolasi Desa.

Halim menilai, tidak ada lagi alasan keterlibatan penyaluran BLT ini karena Kementerian Keuangan telah memberikan relaksasi untuk mempermudah proses pencairan.

"Jadi tidak ada lagi warga desa yang belum peroleh jaring pengaman sosial, ini harus di cover oleh BLT Dana Desa," ujarnya.

Dalam rangka mempercepat penyaluran, Halim menyebut Kemendes PDTT telah melakukan pemantauan setiap hari lewat Pendamping Desa dan Kepala Desa serta Pemerintah Daerah. Ia menyebut pihaknya akan berikan sanksi tegas kepada Desa yang tidak manfaatkan Dana Desa untuk BLT, PKTD dan Desa Lawan Covid-19.

"Ini tiga hal yang tidak bisa ditawar. BLT merujuk pada data tahun 2020 sekitar 8 juta KPM, kemudian untuk PKTD dan Desa Aman Covid-19. Jika di bawah 2020 maka akan dievaluasi," tandasnya.

Ia pun meminta Kepala Daerah untuk selalu mengecek penyaluran bantuan di masing-masing desa, minimal setara dengan tahun 2020.

"Jika ada penambahan, silahkan karena Dana Desa boleh digunakan buat itu meski lebih besar dari tahun 2020," pungkasnya.

Diungkapkan Halim, PKTD ini harus dimaksimalkan. Hal ini mengingat Pemerintah Daerah menjadi pihak yang ikut diuntungkan karena jika Dana Desa dimaksimalkan maka dampak Covid-19 bagi masyarakat bisa diminimalisir.

Ada Penurunan
Abdul Halim Iskandar mengakui, penggunaan masker di masyarakat desa mulai menurun sehingga penularan Covid-19 semakin meningkat dan masif.

"Berkali-kali Bapak Presiden memberikan gambaran betapa protokol kesehatan, utamanya pemakaian masker. Nah, ini di desa menurut saya ada penurunan," katanya.

Ia juga menegaskan agar seluruh warga desa menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti selalu memakai masker, mencuci pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta kurangi mobilitas atau interaksi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan perihal pemanfaatan dana desa tahun anggaran 2021. Menurutnya, ada tiga hal yang harus menjadi fokus kepala desa dalam memanfaatkan dana desa, salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa dana desa harus digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Adapun ia memiliki target minimal dana desa yang digunakan untuk PKTD mencapai Rp 16 triliun atau sama dengan tahun sebelumnya, dengan harapan menyerap tenaga kerja di desa yang terdampak Covid-19.

Terakhir, Halim meminta dana desa difokuskan untuk Desa Aman Covid yaitu mencegah penularan Covid-19, dengan cara memaksimalkan Pos Jaga Gerbang Desa yang telah disiapkan sejak tahun 2020.

Pos Jaga itu, kata dia, berfungsi untuk memantau pergerakan warga desa, baik warga desa dari dalam yang ingin keluar maupun warga yang datang dari luar wilayah desa, termasuk warga desa dari rantau.

"Ini harus ditingkatkan karena terbukti saat efektif menahan laju penyebaran Covid-19 di desa tahun 2020," pungkasnya.
Rendah
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan penambahan kasus yang terbilang tinggi masih menjadi kendala yang harus dihadapi Indonesia meski telah dilakukan PPKM Darurat selama 2 minggu belakangan ini. Kendati demikian, kepatuhan protokol kesehatan (prokes) pun dinilai masih sangat rendah dalam seminggu terakhir.

Berdasarkan monitoring kepatuhan prokes selama satu minggu terakhir, Wiku menjelaskan adanya 25,99% desa/kelurahan di Indonesia yang kepatuhan masyarakatnya rendah dalam menjalankan prokes memakai masker. Selain itu, 27,82% desa/kelurahan di Indonesia juga diketahui memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak yang rendah.

Pada Konferensi Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia yang berlangsung Selasa (20/7) ia mengungkap desa/kelurahan yang paling tidak patuh memakai masker di wilayah Jawa-Bali ada di Provinsi Banten dengan jumlah sebesar 28,57%. Sementara DKI Jakarta menempati posisi pertama desa/kelurahan yang paling tidak patuh menjaga jarak dengan persentase sebesar 48,26%.

"Hampir setengah kelurahan di DKI Jakarta masyarakatnya tidak patuh dalam menjaga jarak," ungkap Wiku dalam konferensi pers yang dikutip Rabu (21/7).

"Mengacu pada data tersebut, maka pengawasan dan tindak tegas pelanggaran prokes perlu menjadi salah satu hal penting yang perlu direncanakan dengan matang pelaksanaannya sebelum relaksasi dilakukan," imbuhnya.

Melihat hal ini, Wiku menilai peran RT/RW menjadi sangat besar untuk memastikan warganya menjalankan prokes dengan baik.

"Bapak/Ibu ketua RT jadilah contoh yang baik bagi warganya dengan tidak mengizinkan adanya kerumunan di wilayah permukiman dan selalu mengingatkan untuk menggunakan masker saat keluar rumah," jelas Wiku.

Menurutnya, di tengah pandemi ini ketua RT maupun RW diberikan beban baru yang cukup berat untuk memonitor kepatuhan warganya dalam menjalankan prokes.

"Meski sulit saya yakin Bapak/Ibu dapat terus mengawasi warga dengan menerapkan prinsip menyelami, menghubungi, mempengaruhi dan mengajak warga untuk menjalankan protokol kesehatan," tuturnya.

Wiku menilai jika Ketua RT telah berhasil meningkatkan kedisiplinan prokes di wilayahnya, maka artinya Ketua RT telah ikut berkontribusi dalam menekan kasus Covid-19 hingga tingkat nasional. Ia pun meminta kepada Ketua RT di seluruh Indonesia untuk senantiasa berkoordinasi dengan unsur TNI/Polri maupun Puskesmas dalam upaya pengendalian Covid-19 di wilayah masing-masing. (detikcom/a)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com