Diduga Jadi Ajang Bisnis, Pemerintah Diminta Ungkap Mafia Tes PCR

* Jokowi Perintahkan Harga Tes PCR Turun Jadi Rp300 Ribu-Berlaku 3x24 Jam

208 view
Diduga Jadi Ajang Bisnis, Pemerintah Diminta Ungkap Mafia Tes PCR
Foto: Antara Foto
Ilustrasi
Jakarta (SIB)
Syarat naik pesawat di Jawa-Bali harus melampirkan hasil negatif tes PCR menuai kritik. Ekonom menilai kebijakan tersebut memberi peluang sebagai ajang bisnis.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan kewajiban PCR memberatkan masyarakat di saat ekonomi belum pulih. Dia menuturkan, tes PCR seolah-olah diskriminatif karena hanya berlaku bagi moda transportasi pesawat.

"Pandemi sudah menjadi ajang bisnis. Sasarannya, mereka yang dianggap mampu bayar yaitu penumpang pesawat. Padahal tidak semua dari mereka itu mampu," kata Anthony saat dihubungi, Senin (25/10).

"Sedangkan masyarakat dijadikan komoditas bisnis di masa pandemi, kewajiban ini memberatkan dan menambah beban masyarakat, di tengah ekonomi yang masih belum pulih. Ini termasuk kejahatan terhadap rakyat di tengah musibah, difasilitasi oleh kebijakan pemerintah karena kebijakan wajib tes PCR berlaku diskriminatif hanya untuk penumpang udara, tidak untuk moda transportasi lainnya," sambungnya.

Dia menambahkan, kebijakan PCR memiliki celah keuntungan yang cukup besar. Apalagi saat harga PCR masih tinggi di awal pandemi Covid-19.

"Beberapa perusahaan meraup kenaikan keuntungan ratusan sampai ribuan persen di masa pandemi ini, salah satunya memberi layanan test PCR yang awalnya harganya mencapai hampir 10 kali lipat dari harga luar negeri," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menyoroti harga PCR yang masih tinggi. Menurutnya, harga PCR seharusnya dapat ditekan hingga Rp 250 ribu.

"Kritik saya adalah lebih kepada mahalnya PCR. Pemerintah sudah menetapkan harga PCR sebesar Rp 450 ribu itu pun sebenarnya masih terlalu mahal dibandingkan di luar negeri. Tapi kebijakan pemerintah ini tidak sepenuhnya dilaksanakan di lapangan. PCR masih tetap mahal," kata Piter.

Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah serius dalam menindaklanjuti tudingan mafia tes PCR. Piter mengatakan, pemerintah seharusnya dapat mengungkap secara transparan sosok di balik bisnis PCR.

"Pemerintah hendaknya menindaklanjuti secara serius tudingan mafia test PCR ini. Termasuk mengungkap secara transparan siapa sebenarnya para pemain di bisnis ini. Berapa harga pokok dari test PCR. Kenapa di luar negeri bisa murah sementara di Indonesia begitu Mahal. Berapa keuntungan yang sudah mereka dapatkan dengan berbisnis test PCR selama hampir dua tahun ini," tuturnya.

Namun secara pribadi, dia setuju dengan syarat PCR untuk pesawat ini karena diyakini masih sebagai salah satu cara penanggulangan pandemi Covid-19.

"Kewajiban PCR itu mengurangi risiko penularan memberi keyakinan bahwa yang naik pesawat adalah mereka yang benar-benar sehat. Kita harus ingat bahwa pandemi belum berakhir. Masih ada potensi terjadinya gelombang ketiga. Kita tidak ingin itu terjadi," pungkasnya.

Akan Gugat
Sementara itu, masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi Supremasi Hukum akan melalukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) atas Surat Edaran Kemenkes tentang Tarif Tes PCR.

"Jumat (29/10) akan kami daftarkan judicial review ke MA," kata salah satu anggota Tim Advokasi Supremasi Hukum, Johan Imanuel saat dihubungi, Senin (25/10).

Melalui perwakilannya Johan Imanuel, Tim Advokasi Supremasi Hukum menerangkan polemik tarif tes Covid sudah muncul sejak Tarif Rapid Test yang tidak seragam. Nah setelah Rapid Test sekarang PCR.

Johan mengungkap seharusnya PCR itu memang tanggungan Pemerintah yaitu merujuk ke Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tengang Kesehatan. Dalam UU tersebut jelas dalam Pasal 82 ditegaskan bahwa Pelayanan Kesehatan pada Tanggap Darurat dan Pasca Bencana bersumber dari APBN, APBD , atau bantuan masyarakat.

"Nah PCR ini kan merupakan pelayanan kesehatan karena tanggap darurat mengingat status Indonesia saat ini masih mengalami Bencana Non Alam (Keppres 12/2020)," beber Johan.

"Seyogyanya Pemerintah kali ini tanggung dong 100 persen pelayanan PCR untuk masyarakat. Toh ini kan masih dalam situasi Bencana Non Alam (Pandemi Covid 19)," sambung Johan.

Apabila gratis, maka masyarakat tidak akan keberatan dengan kebijakan terkait. Salah satunya sebagai syarat naik pesawat.
"Kalau tarif PCR full ditanggung pemerintah otomatis tidak akan keberatan dari masyarakat yang ingin bepergian," beber Johan.

Perwakilan lainnya, Richan Simanjuntak menyatakan judicial review yang akan dilakukan pihaknya adalah menguji Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/2845/2021 Kemenkes Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). SK ini kan yang menjadi polemik karena harga PCR berbeda-beda sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

"Sehingga patut ditinjau kembali atau bahkan ditanggung full oleh Pemerintah demi kepentingan umum," tutur Richan.

"Kami memahami kalau SE bukan masuk kategori peraturan perundang-undangan tapi faktanya SE tersebut mengikat dan berlaku untuk umum bagi masyarakat sehingga mau tidak mau yah menurut kami uji materiil terhadap SE tersebut adalah jalan keluarnya. Harapannya PCR ditanggung 100 persen oleh Pemerintah," kata Richan menegaskan.

Turun
Terpisah, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan harga tes PCR diturunkan. Hal ini menyusul tes PCR menjadi syarat naik pesawat.

"Arahan presiden ini agar harga PCR diturunkan menjadi Rp 300 ribu," kata Luhut dalam konferensi pers virtual yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10).

Dia mengatakan, Jokowi juga memerintahkan masa berlaku tes PCR diperpanjang. Menurutnya, Jokowi memerintahkan agar masa berlaku hasil tes PCR untuk naik pesawat menjadi 3x24 jam.

"Berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," ucapnya.

Dia mengatakan, pemerintah mendapat banyak masukan dan kritik terkait kewajiban tes PCR untuk naik pesawat. Dia menjawab pertanyaan warga mengapa tes PCR menjadi syarat naik pesawat saat kasus Corona turun.

"Kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran semakin meningkat karena mobilitas penduduk meningkat pesat beberapa minggu terakhir," ucapnya.

"Terkait dengan kewajiban penggunaan PCR yang pada moda transportasi pesawat yang banyak dikritik, dapat kami sampaikan bahwa hal ini ditujukan utamanya untuk menyeimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pariwisata," kata Luhut.

Terkait kewajiban PCR untuk naik pesawat, Luhut menyebut kasus Corona di Indonesia saat ini sudah rendah. Meski demikian, Luhut menegaskan pemerintah tidak akan lengah.

"Meski kasus saat ini sudah sangat rendah, belajar dari pengalaman negara lain, kita tetap memperkuat 3T-3M supaya kasus tidak kembali menguat, terutama menghadapi periode libur Natal-tahun baru," kata Luhut.

Dia mengatakan kasus Corona di wilayah-wilayah itu masih terkendali. Luhut mengatakan pemerintah menemukan kasus Corona yang naik-turun.

"Kita perlu waspadai. Nantinya banyak langkah-langkah yang kita lakukan," ucapnya.

Luhut mengatakan aturan yang dibuat terkadang dianggap terlalu ketat. Luhut menegaskan aturan dibuat ketat demi kebaikan bersama.

"Terkadang mungkin dianggap terlalu ketat, tapi kita tidak punya pilihan," ucapnya. (detikfinance/detikcom/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com