Dimulai, Vaksinasi Corona Mandiri Harus Gratis Bukan untuk Bisnis

* Kemenkes Mulai Vaksinasi Tahap II Bagi Lansia di 34 Kota Termasuk Medan

159 view
Dimulai, Vaksinasi Corona Mandiri Harus Gratis Bukan untuk Bisnis
Bloomberg
Jarum suntik. 
Jakarta (SIB)
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah akan segera memulai program vaksinasi corona mandiri dan aturan tengah disiapkan. Namun ada 4 prinsip yang tak boleh dilanggar ketika program ini berjalan.

"Pertama prinsip dasar bahwa vaksin itu diberikan gratis ke seluruh rakyat Indonesia oleh pemerintah. merupakan hak untuk mereka," kata Budi dilihat di Youtube BNPB, Minggu (21/2).

Ia menegaskan, jadi walau ada program vaksin gotong royong ini tidak menghilangkan hak mereka untuk dapat vaksin gratis. Prinsip kedua, vaksinasi mandiri merupakan kerja sama pemerintah dengan seluruh stakeholder lain, termasuk swasta, untuk bisa lakukan percepatan program vaksinasi ini.

"Karena kita juga belum ada bukti ilmiah yang pasti yang nyatakan berapa lama vaksin bisa beri kekebalan tubuh. Artinya makin cepat vaksinasi makin baik. Jangan sampai kekebalan tubuh selesai kemudian program vaksinasi belum selesai. Jadi makin cepat makin baik," ungkapnya.

Prinsip ketiga, lanjut dia, jangan sampai pemberian vaksin mandiri membuka persepsi ketidakadilan. Sebab, isu ini sangat sensitif.
"Jangan ada asumsi yang kaya bisa dulu. Karena sekarang di seluruh dunia ini isu sensitif. Banyak negara berkembang yang belum bisa dapet akses vaksin karena negara maju mendominasi pembelian vaksin," jelasnya.

Prinsip keempat adalah semua rakyat Indonesia menjadi bagian vaksinasi mandiri. Bukan program untuk semata-mata demi kepentingan bisnis.

"Jadi konsep bahwa vaksinasi dilakukan bukan sebagai bisnis sudah kami lihat di seluruh dunia merupakan sesuatu hal yang hampir enggak ada. Jadi konsepnya lebih banyak kita ajak membangun mekanisme gotong royong. Di mana semua stakeholder membantu melakukan vaksinasi bagi seluruh rakyat di negara bersangkutan," tutupnya.

Pendaftaran
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memulai vaksinasi Covid-19 tahap II bagi kelompok petugas pelayanan publik dan lansia di atas 60 tahun. Khusus untuk vaksinasi lansia akan dimulai di Ibu Kota provinsi, dengan prioritas Jawa dan Bali.

Juru bicara vaksinasi dari Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan, sudah 7 juta vaksin corona siap didistribusikan ke 34 provinsi. Namun, karena keterbatasan jumlah vaksin, maka vaksinasi sementara diprioritaskan hanya di ibu kota provinsi.

"Jadi selain untuk seluruh kotamadya yang ada di DKI Jakarta, vaksinasi juga akan dilakukan di ibu kota provinsi di 33 provinsi. Seperti Kota Bandung untuk provinsi Jawa Barat, Kota Denpasar untuk Bali, Kota Medan untuk Provinsi Sumatera Utara, Kota Makassar untuk Sumatera Selatan dan seterusnya," kata Nadia dalam keterangan Kemenkes, Sabtu (20/2).

Mengapa Jawa dan Bali menjadi prioritas dengan mendapatkan 70% dari proporsi vaksin corona yang ada saat ini?
Menurut Nadia, penularan virus corona di 7 provinsi di Jawa dan Bali masih tinggi. Sehingga, diharapkan vaksinasi kepada lansia ini bisa meminimalisir paparan Covid-19.

Kemenkes juga sudah menyiapkan dua skema vaksinasi bagi lansia, baik yang berbasis fasilitas kesehatan oleh pemerintah dan vaksinasi massal yang dilakukan instansi atau organisasi kemasyarakatan.

Untuk mekanisme pertama, masyarakat lansia bisa terlebih dahulu mendaftarkan diri ke tiga situs resmi pemerintah, yakni: www.kemkes.go.id dan sehatnegeriku.kemkes.go.id, serta situs Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di covid19.go.id.

Dalam tiga situs tersebut, nantinya lansia yang jadi sasaran vaksinasi dapat mendaftarkan diri dan mengisi sejumlah data yang dibutuhkan. Di dalamnya juga terdapat sejumlah pertanyaan yang harus diisi.
Jika peserta lansia mengalami kesulitan, dia dapat meminta bantuan anggota keluarga lain atau melalui kepala RT atau RW setempat.

"Jadi proses pendaftaran ini sasaran vaksinasi bisa dibantu oleh keluarga ataupun RT/RW setempat," ungkap Nadia.
Setelah peserta mengisi data di situs yang disediakan, maka seluruh data peserta akan masuk ke dinas kesehatan provinsi masing-masing. Selanjutnya, Dinas Kesehatan akan menentukan jadwal dan termasuk hari, waktu, serta lokasi pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat lanjut usia.

Metode kedua adalah vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh organisasi atau institusi yang bekerjasama dengan Kemenkes atau Dinas Kesehatan.

Contoh organisasi dan institusi yang dapat menyelenggarakan vaksinasi, misalnya organisasi untuk para pensiunan ASN, Pepabri, atau Veteran Republik Indonesia. Juga organisasi keagamaan dan ormas dapat menyelenggarakan vaksinasi massal.
Syaratnya organisasi tersebut harus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan provinsi kabupaten/kota untuk dapat melaksanakan vaksinasi massal. (kumparan/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com