Diperiksa KPK, Boediono Dicecar soal Fakta Sidang Perkara Century

* Kasus Meikarta, KPK Ingatkan Pidana Pemberian Keterangan Palsu * Kesaksian DPRD Kabupaten Bekasi Mulai Diincar

452 view
Diperiksa KPK, Boediono Dicecar soal Fakta Sidang Perkara Century
SIB/Ant/Hafidz Mubarak A
BOEDIONO DIPERIKSA KPK: Mantan Wakil Presiden Boediono melambaikan tangannya seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/11). Boediono yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia itu dimintai keterangannya oleh KPK dalam penyelidikan kasus
Jakarta (SIB) -Mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono dimintai keterangan penyidik KPK berkaitan dengan penyelidikan skandal bailout Bank Century. Keterangan Boediono dibutuhkan berkaitan dengan fakta-fakta persidangan terdakwa Budi Mulya saat itu.

"Terkait fakta-fakta di sidang. Terkait persidangan dengan terdakwa Budi Mulya," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (15/11).

Budi Mulya merupakan eks Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dia dihukum 10 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Majelis hakim menilai perbuatan Budi Mulya dan sejumlah orang lainnya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar dalam pemberian FPJP dan penyertaan modal sementara (PMS) dua tahap, yakni Rp 6,7 triliun dan Rp 1,250 triliun, sehingga total dana yang digelontorkan untuk penyelamatan Century mencapai Rp 8,012 triliun.

Sedangkan di tingkat kasasi, hukuman Budi Mulya diperberat menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA).

Kini, KPK menyatakan adanya tindak lanjut penanganan kasus Century yang dilakukan dengan menganalisis fakta persidangan. KPK juga menganalisis dokumen-dokumen untuk mencari bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan dalam kasus Century.

Adapun yang dianalisis KPK antara lain pemberian FPJP, PMS, dan proses merger bank. KPK juga telah membentuk tim khusus untuk menangani perkara ini. 
Sementara itu Boediono enggan memberi komentar setelah dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus Century. Dia menyerahkan kepada KPK untuk memberi penjelasan.

"Saya tidak akan berikan statement karena saya percaya bahwa nanti lebih baik KPK yang memberikannya," kata Boediono setelah menjalani pemeriksaan di KPK.

Dia hanya tersenyum saat ditanya lebih lanjut soal materi pemeriksaannya. Boediono langsung masuk ke mobil tanpa memberi penjelasan lebih lanjut.

Keterangan Palsu
Pada bagian lain KPK mengingatkan para saksi dan pihak terkait untuk memberikan keterangan yang benar terkait kasus dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta. KPK menemukan perbedaan keterangan dari beberapa saksi dalam kasus ini.

"KPK mengingatkan adanya ancaman pidana pemberian keterangan yang tidak benar sebagaimana diatur di Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (14/11).

Febri mengatakan, pihak lembaga antirasuah menemukan kesaksian berbeda antara pejabat dan pegawai di Lippo Group selaku perusahaan yang menaungi pembangunan Meikarta.

Selain itu, Febri juga mengingatkan kepada pihak-pihak terkait agar tak berusaha menghalangi proses penyidikan kasus ini. Ketentuan tersebut ada dalam Pasal 21 UU Tipikor.

"Oleh karena itu, kami ingatkan pada saksi agar memberikan keterangan secara benar dan pada pihak lain agar tidak berupaya mempengaruhi keterangan saksi-saksi tersebut," kata Febri.

Dalam penyidikan kasus ini, Febri mengatakan, pihak lembaga antirasuah sudah memeriksa sekitar 69 saksi. 12 orang pejabat Pemprov Jawa Barat, 17 dari pihak Pemkab Bekasi, dan 40 orang dari pihak Lippo Group.

"Penyidik mendalami proses pemberian rekomendasi perizinan dari masing-masing dinas di Pemkab Bekasi dan proses di Pemprov Jawa Barat. Sedangkan dari pihak swasta (Lippo Group) KPK masih menelusuri aliran dan suap," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Mulai Incar
Sementara itu penyidik KPK mulai mengincar keterangan DPRD Kabupaten Bekasi berkaitan dengan perkara suap perizinan proyek Meikarta. Hal itu tampak dari pemanggilan seorang anggota DPRD Kabupaten Bekasi bernama Sulaeman kemarin.

"(Sulaeman) dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SMN (Sahat MBJ Nahor/Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi)," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan.

Sulaeman merupakan saksi pertama dari unsur DPRD Kabupaten Bekasi yang dipanggil dalam pusaran kasus tersebut. Namun KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu.

Dalam perkara ini, total KPK menetapkan 9 tersangka, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima duit Rp 7 miliar sebagai bagian dari commitment fee tahap pertama senilai Rp 13 miliar.

Kini, KPK tengah mendalami sumber dana yang digunakan untuk suap tersebut. KPK juga menemukan dugaan adanya penanggalan mundur atau backdate dalam perizinan Meikarta.  (detikcom/merdeka/c/l)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com