Dishut Sumut Diminta Bertindak Tegas, Ratusan Hektare Hutan Nantalu Digarap Mafia Tanah

* Jangan Biarkan Lahan Hutan Digarap dan Dijadikan Kebun Sawit Secara Ilegal

279 view
Foto: Dok/Kelompok Tani Desa Perbangunan Asahan
KAWASAN HUTAN: Pengurus Kelompok Tani Desa Perbangunan Asahan menunjukkan ratusan hektare kawasan hutan Nantalu yang telah berubah fungsi menjadi kebun sawit, Rabu (28/4).
Medan (SIB)
Dua anggota DPRD Sumut mendesak Dishut (Dinas Kehutanan) Sumut dan UPT KPH (Unit Pelaksana Tekhnis Kesatuan Pengelolaan Hutan) Asahan segera menyelamatkan ratusan hektare kawasan Hutan Nantalu Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan yang telah digarap mafia tanah untuk dijadikan perkebunan sawit.

Desakan itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga dan anggota FP Hanura Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Rabu (28/4) di DPRD Sumut menanggapi pengaduan Kelompok Tani di Desa Perbangunan Kabupaten Asahan.

"Dinas Kehutanan Sumut dan UPT KPH Asahan jangan hanya diam menonton keganasan para mafia tanah menguasai hutan Nantalu. Segeralah bertindak tegas untuk menyelamatkan kawasan hutan. Jangan biarkan dikuasai kelompok tertentu secara ilegal," tegas Zeira Salim.

Zeira mengaku sangat miris melihat kondisi hutan Nantalu digarap dan dirajang para pengusaha dengan menggunakan alat berat berupa excavator (beko) serta membuat saluran air, sehingga terimbas dan menimbulkan kerusakan terhadap lahan pertanian warga.

"Dari pengaduan para Kelompok Tani Asahan ke lembaga legislatif, mereka sangat kuatir, jika musim hujan air akan membanjiri sawah petani, karena lahan sawit milik pengusaha tanpa izin sudah dirajang, sehingga air tidak bisa lagi masuk ke areal tersebut, tapi tumpah-ruah masuk ke areal persawahan warga," ujar Zeira.

Adapun lahan hutan yang sudah digarap secara besar-besaran dan sudah dialih-fungsikan menjadi areal kebun sawit, tandas Zeira, berada di Pasar XX, Blok VI, VII, VIII dan Blok X, sehingga Dinas Kehutanan Sumut dan UPT KPH Asahan harus segera turun tangan menindak tegas para penggarap yang tidak memiliki izin.

Bahkan Ebenejer Sitorus secara tegas mengingatkan Dishut Sumut dan UPT KPH Asahan segera mengembalikan fungsi kawasan hutan Nantalu, menjadi hutan yang mampu menahan debit air, agar masyarakat Desa Perbangunan terhindar dari musibah banjir.

"Kita juga sudah menyarankan kepada Kelompok Tani Asahan agar membuat pengaduan ke Pansus Kehutanan DPRD Sumut, agar segera dilakukan Sidak lapangan, guna melihat fakta-fakta yang sebenarnya," tandas anggota dewan Dapil Asahan, Batubara dan Tanjungbalai ini.

Ebenejer juga menekankan agar UPT KPH lebih meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan hutan Nantalu, jangan terus terjadi pembiaran perusakan dan penggarapan areal hutan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab.

Seperti diberitakan sebelumnya, sedikitnya enam Kelompok Tani Desa Perbangunan Asahan yang merasa prihatin terhadap keberadaan hutan Nantalu mendatangi Kantor Biro Redaksi SIB Asahan Labuhan-batu (Aslab) di Jalan Sudirman Tanjungbalai dan berharap agar keluhan mereka disuarakan.

Adapun kelompok tani tersebut, masing-masing Ketua Kelompok Tani Andalan Romudin Tamba, Ketua Kelompok Tani Ingin Maju Japaingan Tamba, Kelompok Tani Sumber Makmur Hendri Sinaga, Ketua Kelompok Tani Sumber Tani Minton Tamba, Ketua Kelompok Tani Togos Jhontar Pandiangan dan Ketua Kelompok Tani Pardamean Sahat Pandiangan. (A4/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com