Disorot AS, Mahfud Klaim RI Tangani Covid Lebih Baik

Komnas HAM: Belum Ada Laporan Langgar Privasi

365 view
Disorot AS, Mahfud Klaim RI Tangani Covid Lebih Baik
(Foto: Youtube KompasTV)
ANGKAT BICARA: Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara terkait laporan Kementerian Luar Negeri AS yang menduga terjadi pelanggaran HAM terkait privasi publik terkait penggunaan aplikasi PeduliLindungi, Sabtu (16/4).

Jakarta (SIB)

Menko PolhukamMahfud Md menanggapi soal laporan HAM Amerika Serikat (AS) yang menilai PeduliLindungi termasuk pelanggaran HAM. Mahfud mengklaim Indonesia lebih baik dalam hal penanganan Covid-19 dibandingkan Amerika Serikat.


"Tapi harus diketahui bahwa Indonesia itu termasuk atau menjadi negara yang terbaik di Asia di dalam penanganan Covid.


Kita membuat program PeduliLindungi justru untuk melindungi rakyat. Nyatanya kita berhasil mengatasi Covid-19 lebih baik dari Amerika Serikat (AS)," kata Mahfud dalam video yang diterima detikcom, Sabtu (16/4).


Berdasarkan data dari Institut Lowy, Australia, Mahfud menyebut AS berada di barisan bawah dalam menangani Covid bersama negara lain, seperti Iran dan Meksiko. Sedangkan Indonesia berada di posisi atas.


"Indonesia itu termasuk bagus, jauh lebih bagus dari Amerika di dalam menangani Covid ini. Misalnya kalau kita lihat dari Institut Lowy, Australia, itu AS justru berada di barisan paling bawah bersama Iran, Meksiko, itu yang paling jelek," kata dia.


Indonesia jauh di atas itu, di ASEAN nomor satu Indonesia," ujarnya.


Bahkan, berdasarkan paparan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam aspek tertentu Indonesia menempati peringkat 4 dalam penanganan Covid. Dia juga membandingkan laporan dugaan pelanggaran HAM Indonesia dengan AS.


AS disebut lebih banyak dilaporkan.


"Dalam kurun waktu 2018-2021, Indonesia juga mendapatkan laporan-laporan begitu, yang nggak jelas yang nggak jelas itu.


Dilaporkan oleh 19 LSM katanya melanggar HAM. Tetapi di kurun waktu yang sama, Amerika justru dilaporkan oleh 76 kasus gitu," katanya.


Sebuah Konsekuensi

Mahfud Md menyebut, pemantauan kegiatan masyarakat lewat PeduliLindungi sebagai bentuk konsekuensi. Dia mengatakan AS menyebut PeduliLindungi melanggar HAM karena kerap dibatasi pergerakannya.


"Dianggap melanggar HAM karena misalnya orang yang terpantau Covid melalui PeduliLindungi, lalu diketahui, bahwa dia kena, lalu dia dilarang menuju suatu tempat, dilarang berdekatan dengan orang lain, dan lain sebagainya, lalu dianggap pelanggaran HAM," kata Mahfud.


"Bahwa ada yang merasa terganggu karena keluar masuk mal harus di-scan, kemudian diketahui dan dibatasi gerakannya, itu satu konsekuensi," sambungnya.


Kendati demikian, Mahfud mengatakan, program PeduliLindungi ini dibuat untuk melindungi rakyat. Dia mengatakan, perlindungan HAM bukan hanya soal individu. Mahfud menilai ada HAM komunal yang juga harus dilindungi.


"Kita membuat program PeduliLindungi justru untuk melindungi rakyat. Nyatanya kita berhasil mengatasi Covid-19 lebih baik dari Amerika Serikat," ujarnya.


"Melindungi HAM itu bukan hanya HAM individual tetapi juga HAM komunal-sosial dan dalam konteks ini negara harus berperan aktif mengatur. Itulah sebabnya kita membuat program PeduliLindungi yang sangat efektif menurunkan penularan infeksi Covid-19 sampai ke Delta dan Omicron," tambahnya.


Belum Ada Laporan

Sementara itu, Komnas HAM menyoroti laporan AS terkait dugaan pelanggaran HAM, khususnya privasi, yang menyeret penggunaan PeduliLindungi. Komnas HAM menyebut, sampai saat ini belum ada laporan terkait penyalahgunaan data PeduliLindungi.


"Apakah ini melanggar privasi ataukah tidak dan lain sebagainya, saya kira sepanjang sampai saat ini belum pernah ada laporan kepada Komnas HAM adanya penyalahgunaan PeduliLindungi untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan kesehatan," ujar komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat dihubungi Jumat (15/4).


"Jadi, kalau dalam konteks ini, ada riset dan lain sebagainya di luar sana yang mengatakan melanggar privasi, sampai detik ini kami belum mendapatkan informasi apa pun soal itu," tuturnya.


Anam mengatakan, konteks dibuatnya aplikasi PeduliLindungi harus dipahami secara utuh. Dia mengatakan, PeduliLindungi dibuat sebagai upaya untuk menangani darurat kesehatan akibat pandemi Corona atau Covid-19.


"Pertama harus dipahami memang secara konteks PeduliLindungi memang diluncurkan untuk menjawab problem kesehatan kita secara keseluruhan. Karena salah satunya semangatnya memang melakukan tracing," kata Anam.


Dia mengatakan negara boleh mengambil langkah-langkah penanganan signifikan untuk mengatasi kondisi yang juga darurat. Apalagi, katanya, pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia.


"Nah, dalam konteks situasi darurat semacam itu, sebenarnya dalam konteks hak asasi manusia itu dibolehkan memberikan negara wajib mengambil langkah-langkah yang signifikan dan mendasar untuk kedaruratan kesehatan itu. Pandemi Covid-19 ini kan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia," ujar Anam.


Sebaliknya, menurut Anam, bila negara tidak mengambil langkah penanganan terhadap darurat kesehatan maka dapat melanggar HAM. Dia mengatakan, PeduliLindungi merupakan instrumen untuk melindungi warga.


Laporan AS

Dikutip dari 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia yang dilihat dari situs Deplu AS, ada sejumlah hal yang disorot dalam laporan tersebut. Salah satunya terkait gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait privasi.


"Laporan Tahunan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia - Laporan Hak Asasi Manusia - mencakup hak individu, sipil, politik, dan pekerja yang diakui secara internasional, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian internasional lainnya. Departemen Luar Negeri AS menyerahkan laporan tentang semua negara yang menerima bantuan dan semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Kongres AS sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961 dan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974," demikian tertulis di awal laporan itu.


AS telah mengeluarkan Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia selama hampir lima dekade. AS mengklaim laporan itu ditujukan untuk memberikan catatan faktual dan objektif tentang status HAM di seluruh dunia - pada tahun 2021, yang mencakup 198 negara dan wilayah.


Dalam laporannya terhadap kondisi HAM di Indonesia, AS membahas gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait Privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi.


Laporan itu mengatakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengklaim petugas keamanan kadang-kadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu dan tempat tinggal mereka dan memantau panggilan telepon. Laporan itu kemudian menyoroti penggunaan PeduliLindungi.


"Pemerintah mengembangkan PeduliLindungi, sebuah aplikasi smartphone yang digunakan untuk melacak kasus Covid-19.


Peraturan pemerintah berupaya menghentikan penyebaran virus dengan mewajibkan individu yang memasuki ruang publik seperti mal untuk check-in menggunakan aplikasi. Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu.


LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah," tulis laporan itu. (detikcom/d)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com