Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Belum Copot Jabatan Effendy Pohan

* DPRD SU Apresiasi Kejari Langkat

1.187 view
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Belum Copot Jabatan Effendy Pohan
(Foto: dok. Pemprov Sumut)
Gubsu Edy Rahmayadi 
Medan (SIB)
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengaku belum mencopot Effendy Pohan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinanan Terpadu Sumut. Walau diketahui, Effendy Pohan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat.

"Dia punya hak, biar diproses dulu biar kita lihat. Dia tidak bisa diganti sekarang tunggu putusan incracht dulu, baru kita diganti. Tetapi apabila nanti mengganggu tugas, kita Plt kan saja. Lalu kita serahkan ke sekretarisnya," ungkat Edy Rahmayadi menjawab wartawan usai pelantikan Bupati Madina dan Labusel di Aula Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Kamis (22/7).

Apresiasi
Sementara itu, dua anggota DPRD Sumut menyampaikan apresiasinya kepada tim penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat.

Apresiasi itu disampaikan Ketua Fraksi Nusantara (FN) DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga dan anggota F-PDI Perjuangan Poaradda Nababan kepada wartawan, Kamis (22/7) ketika dihubungi melalui telepon di Medan.

"Kita patut mengacungkan jempol kepada tim Kejari Langkat yang berhasil menetapkan 4 pejabat Pemprov Sumut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan provinsi di Binjai," ujar Zeira Salim.

Namun, tambah Poaradda Nababan, lembaga legislatif sangat berharap, jangan sampai kasus yang diduga telah merugikan keuangan daerah ini berpangkal tapi tidak pernah berujung ke pengadilan alias hilang "ditelan" bumi dengan alasan tidak cukup bukti.

"Kita sebenarnya sangat bangga atas prestasi yang diraih Kejari Langkat yang dinilai telah berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi dana APBD Sumut di Dinas BMBK UPT Jalan dan Jembatan Binjai TA 2020. Tapi prestasi itu tentunya harus diselesaikan secara tuntas hingga ke pengadilan," tambah Poaradda.

Apalagi diketahui tersangkanya merupakan salah satu mantan Kadis BMBK Sumut HM AEP selaku Pengguna Anggaran (PA), ujar Poaradda, tentu akan menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dan lembaga legislatif sejauh mana pengusutan kasusnya.

Seperti diberitakan SIB, Kamis (22/7), Kejari Langkat menetapkan 4 pejabat Pemprov Sumut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan pada Satker Dinas BMBK UPT Jalan dan Jembatan Binjai TA 2020. Ke empat tersangka, yakni mantan Kadis BMBK Sumut HM AEP, Ir D MM Kepala UPTJJ Binjai selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), AN ST selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) UPTJJ Binjai dan TS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTJJ Binjai TA 2020.

Dalam pelaksaan kegiatan ditemukan beberapa penyimpangan, seperti adanya dugaan manipulasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan/SPJ, pelaksaan pekerjaan fiktif, pengurangan volume pekerjaan, sehingga Pemprov Sumut mengalami kerugian sebesar Rp1.987.935.253, sesuai hasil pemeriksaan ahli konstruksi dan hasil audit KN BPKP Sumut (hanya 20 persen yang dilaksanakan dan 80 persen tidak dilaksanakan).(A13/A4/c).

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com