Divonis 4 Tahun Penjara, Irjen Napoleon Tak Terima: Lebih Baik Mati

* Brigjen Prasetijo Divonis 3,5 Tahun, Polri Segera Proses Pemecatan

355 view
Divonis 4 Tahun Penjara, Irjen Napoleon Tak Terima: Lebih Baik Mati
(Foto: Antara/Desca Lidya Natalia)
GOYANGKAN BAHU: Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte menggoyangkan kedua bahunya, usai menjalani sidang pembacaan vonis, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/3). 
Jakarta (SIB)
Mantan Kadivhubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte keberatan atas vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Napoleon mengaku lebih baik mati.

"Saudara boleh menolak putusan untuk melakukan banding dan Saudara bisa mempelajari putusan, Saudara juga bisa menerima putusan, oleh karena putusan pemidanaan lebih dari 2 tahun, maka berdasarkan UU Grasi, Saudara bisa ajukan grasi ke Presiden," tanya hakim ketua ke Napoleon setelah membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (10/3).

Napoleon dengan suara terbata-bata menegaskan keberatan atas vonis hakim. Dia mengaku martabatnya telah dilecehkan dan lebih baik mati.

"Cukup sudah pelecehan martabat yang saya derita dari Juli tahun lalu sampai hari ini. Saya lebih baik mati daripada martabat keluarga dilecehkan seperti ini. Saya menolak putusan hakim, dan mengajukan banding," kata Napoleon dalam sidang.

Napoleon pun tegas mengajukan banding. Jaksa juga menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim.
Dalam sidang ini, Napoleon terbukti bersalah menerima suap USD 370 ribu dan SGD 200 ribu dari Djoko Tjandra berkaitan penghapusan red notice/DPO di Imigrasi. Hakim mengatakan sejumlah saksi dan barang bukti telah menunjukkan adanya pemberian uang dari Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi kepada Irjen Napoleon.

Napoleon terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Divonis 3,5 Tahun
Sementara itu, Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo, divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Prasetijo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan red notice Djoko Tjandra saat masih buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Brigjen Pol Prasetijo Utomo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar hakim ketua Muhammad Damis, saat membacakan surat putusan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (10/3).

"Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan," lanjut hakim Damis.

Hakim menyatakan Prasetijo terbukti menerima uang USD 100 ribu dari Djoko Tjandra. Hakim mengatakan Prasetijo membantu upaya penghapusan red notice atau DPO Djoko Tjandra di Imigrasi.

"Menimbang terkait pemberian uang hadiah atau janji, maka pengecekan di Divhubinter dan pengecekan red notice, terdakwa sudah menerima uang sejumlah USD 100 ribu, dan Irjen Napoleon menerima USD 370 ribu dan SGD 200 ribu. Demikian unsur penerimaan uang, hadiah, atau janji telah terbukti," papar hakim anggota Joko Soebagyo.

Hakim menilai perbuatan Prasetijo bertentangan dengan jabatannya selaku Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Prasetijo disebut hakim turut serta dalam upaya penghapusan red notice Djoko Tjandra di Interpol Polri dan DPO di Imigrasi.

Prasetijo terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Diketahui, vonis ini lebih tinggi dibandingkan tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Brigjen Prasetijo 2 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Divonis 3,5 Tahun
Terkait vonis Brigjen Prasetijo Utomo, Polri segera memproses pemecatan Prasetijo.
Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo mengatakan, proses pemecatan anggota atau pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) bisa dilakukan berdasarkan sejumlah hal. Dia mengatakan aturan itu tertera dalam PP Nomor 1 Tahun 2003.

Sambo menjelaskan, Polri juga menunggu apakah Prasetijo mengajukan banding atau tidak. Pasalnya, harus ada keputusan yang inkrah.

"Polri masih menunggu putusan inkrah, yaitu apakah yang bersangkutan banding atau tidak. Bila yang bersangkutan banding, maka Polri menunggu putusan inkrah. Bila yang bersangkutan menerima putusan tersebut, maka Polri akan segera melaksanakan sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi)," ucapnya.

"Kalau (Prasetijo) menerima, Div Propam Polri akan segera melakukan pemeriksaan dan pemberkasan sebelum melaksanakan sidang KKEP," ujar Sambo. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com