Doni Monardo Ingatkan Kepala Daerah Tegas Sejak Awal Hindari Kerumunan

* Keputusan Libur Akhir Tahun Bergantung Kedisiplinan Masyarakat

204 view
Doni Monardo Ingatkan Kepala Daerah Tegas Sejak Awal Hindari Kerumunan
Foto: BNPB
Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo.
Jakarta (SIB)
Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo mengingatkan semua gubernur, pangdam, dan kapolda seluruh Indonesia untuk melarang kegiatan pengumpulan massa yang berpotensi mengabaikan protokol kesehatan.

"Untuk itu, siapapun yang punya niat berkunjung ke daerah, membuat acara, dan berpotensi menimbulkan kerumunan serta melanggar protokol kesehatan, wajib dilarang. Demi menyelamatkan rakyat kita agar terhindar dari penularan virus Covid-19," ujar Doni dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11).

Doni bahkan berjanji akan menelepon satu per satu gubernur, pangdam, dan kapolda seluruh Indonesia untuk mengingatkan agar benar-benar menjalankan larangan kerumunan massa. Bila para pemimpin di daerah tegas menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan, maka itu sudah bisa melindungi rakyat.

Doni mengatakan melalui percakapannya via telepon dengan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyampaikan belajar dari kegiatan di Jakarta, beberapa hari lalu maka gubernur wajib melakukan pencegahan agar tidak terjadi pengumpulan massa dalam bentuk apapun. Semua kegiatan wajib taat protokol kesehatan.

"Bagi yang berniat akan menggelar acara, maka saya ingatkan, tugas kita melakukan pencegahan. Para tokoh, ulama harus menjadi teladan, memberi contoh mencegah agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan," katanya lebih lanjut.

Ia mengatakan seperti yang terjadi di Jakarta, bila terlambat dicegah dan saat massa sudah berkumpul, maka ketika dibubarkan sangat berpotensi terjadi gesekan. Untuk itu ia meminta kepada pemimpin di daerah melakukan pencegahan dan mengingatkan agar apa yang terjadi di Jakarta minggu lalu tidak terulang di tempat lain.

"Kalau massa sudah berkumpul dan kita bubarkan maka bisa terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Pasti jatuh korban. Makanya harus tegas sejak awal, agar kerumunan yang melanggar protokol kesehatan tidak terjadi. Ingat, Covid ini nyata, bukan konspirasi. Yang meninggal di Indonesia sudah lebih 15 ribu orang, dan dunia lebih 1,5 juta jiwa," katanya.

Menurutnya, percepatan penanganan membutuhkan peran serta semua pihak. Tanpa dukungan kolektif dari masyarakat, rantai penyebaran Covid-19 akan terus terjadi. Menghindari kerumunan menjadi salah satu langkah nyata untuk memutus penyebaran tersebut.

"Upaya bersama dalam perubahan perilaku dibutuhkan dalam adaptasi masa pandemi ini. Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," pungkas Doni.

BERGANTUNG KEDISIPLINAN
Sementara itu, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan kedisiplinan masyarakat mematuhi 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, mempengaruhi keputusan pemerintah terkait penetapan libur akhir 2020. Satgas Covid-19 menekankan keputusan mengenai libur akhir tahun yang ditetapkan pemerintah nantinya adalah demi keselamatan masyarakat.

"Keputusan terkait libur panjang, walaupun ditentukan oleh pemerintah, namun prinsipnya sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan 3M, terutama di masa-masa liburan. Apabila masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, sehingga kasusnya meningkat, maka tentu ada konsekuensi pada keputusan yang diambil pemerintah terkait masa libur akhir tahun," kata Wiku Adisasmito di kanal YouTube Setpres.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, positivity rate (tingkat positivitas) virus Corona di dua provinsi di Pulau Jawa meningkat setelah libur panjang pada akhir Oktober 2020. Satgas meminta masyarakat mengambil hikmah dari kondisi tersebut.

"Kami semuanya tentunya belajar dari pengalaman, dari liburan yang sudah terjadi di masa Covid ini, dan ini kami berharap menjadi pembelajaran bersama untuk menghadapi aktivitas liburan di masa yang akan datang," terang Wiku.

Pemerintah saat ini belum memutuskan apakah akan mempersingkat libur akhir 2020 atau tidak. Wiku menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi di RI.

"Terlepas diberlakukannya, dipersingkatnya atau ditiadakannya libur akhir tahun ini, keputusan yang diambil oleh pemerintah tentunya dalam upaya untuk melindung masyarakat dari potensi penularan Covid-19. Ingat, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi," sebut Wiku.

Sebelumnya, Satgas Penanganan Covid-19 mencatat adanya peningkatan positivity rate Corona di Jawa Tengah dan Jawa Barat meningkat. Peningkatan positivity rate Covid-19 di Jawa Tengah dan Jawa Barat terjadi setelah libur panjang pada akhir Oktober 2020.

"Setelah liburan panjang, yaitu pada 4-10 November terlihat peningkatan positivity rate di Jawa Tengah menjadi 17,4 persen dan 16,31 persen di Jawa Barat. Ini menandakan bahwa terdapat peningkatan penularan yang sangat signifikan di dua daerah ini," ujar Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (17/11). (detikcom/a)
Penulis
: Redaksi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com