Dukung Kapolri, DPP Peradi Pergerakan Minta Polsek yang Tak Miliki Kewenangan Penyidikan Fokus Kamtibmas


112 view
(Foto: Dok/Peradi Pergerakan)
Dukung Kapolri: Waketum DPP Peradi Pergerakan MR Banuara Sianipar SH MM CPHR CRA di Medan, Rabu (31/3), mengatakan mendukung kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencabut kewenangan penyidikan dari beberapa Polsek. 
Medan (SIB)

Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia (Peradi) Pergerakan MR Banuara Sianipar SH MM CPHR CRA mendukung kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencabut kewenangan penyidikan dari beberapa Polsek. “Memang kebijakan seperti itu penting karena memutus rentang kendali dan efektivitas dan profesionalitas dalam penyidikan,” ujarnya, Selasa (31/3) seusai penandatangan MoU DPP Peradi Pergerakan dengan UDA dalam hal ini DPD Peradi Pergerakan Langkat dan Fakultas Hukum UDA.

Yang dimaksud rentang kendali, ujarnya, ada pengalaman berulang kali Polsek belum memiliki SDM dalam menyidik perkara hingga diambil alih atau dialihkan ke tingkat lebih tinggi. Itu pasti membuang waktu, lanjutnya. “Di dalamnya tentu ada efektivitas dan profesionalitas. Bila penyidikan dialihkan, berarti diulang dari mula. Waktu terbuang, enerji sia-sia,” tegasnya.

Untuk Polsek yang tidak punya wewenang penyidikan, fokus pada peningkatan Kamtibmas. Bersamaan dengan itu, fokus meningkatkan SDM. “Jika diminta, Peradi Pergerakan siap bermitra dengan polisi dalam maksud meningkatkan kualitas SDM,” tegas Banuara Sianipar.

Sebagaimana diberitakan, Kapolri tidak lagi memberi kewenangan untuk melakukan penyidikan pada sejumlah Polsek.

Kebijakan tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan). SK yang dikeluarkan 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu ditandatangani pada 23 Maret 2021.

“Yang saya tahu, ada 1.062 Polsek di Indonesia yang tak memiliki kewenangan penyidikan lagi sejak keputusan mulai ditetapkan,” ujarnya sambil mengurai pihaknya dalam jajaran Peradi Pergerakan, berulang kali menghadapi penyidikan ulang karena kurangnya SDM penyidik di Polsek. “Itu terjadi di Wilkum Sumatera Utara, bahkan di dekat Medan,” tegasnya.

Banuara Sianipar mengatakan, SK Kapolri itu tepat dan sudah lama dinanti publik. “Ketika usulan soal kewenangan penyidikan ditarik di tahun 2000, sebagai penasihat hukum, saya mendukung karena untuk peningkatan SDM unggul,” tegasnya.

Dalam kerja sama Peradi Pergerakan - UDA Medan, hadir Rektor Jamminuddin Marbun, wakil rektor I - III Moh Ansori Lubis, Jonner Lumban Gaol, Lilis Gultom serta sejumlah dekan. Ketua dan sekretaris Peradi Pergerakan Langkat Ariffani, Binjai Nelita dan kabupaten kota yang ada di SU. (R10/f)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com