E-mail Dikirim, Proses Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dimulai

* MAKI Gugat UU KPK ke MK, Minta Batalkan Alih Fungsi Pegawai Jadi ASN

207 view
E-mail Dikirim, Proses Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dimulai
Azhar/detikcom
Giri Suprapdiono (kanan)
Jakarta (SIB)
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono menerima informasi sebagian pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) mendapat e-mail dari KPK. Giri mengatakan e-mail itu isinya meminta pegawai KPK berkoordinasi dengan Sekjen KPK.

"Saya mendengar beberapa orang sudah mulai mendapatkan e-mail untuk berkoordinasi dengan Sekjen hari ini, apakah mereka masuk 24 kami tidak tahu," ujar Giri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/4).

Giri mengaku dia sendiri tidak tahu apakah masuk dalam kategori pegawai yang bisa dibina atau tidak. Dia juga mengaku belum menerima surat keputusan dari pimpinan KPK.

"Sampai saat ini saya belum tahu masuk 51 atau 24. Karena memang daftar 75 tidak pernah dikeluarkan secara resmi. Jadi kita hanya menerima SK SK individual dan SK tentang 51 dan 24 pun belum kita terima," kata Giri.

Giri menegaskan 75 pegawai KPK kompak menolak untuk kembali dibina. Menurutnya, penonaktifan 75 pegawai ini merupakan tindakan penyingkiran karena merasa sudah tidak diinginkan di KPK.

Sementara itu, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo juga membenarkan terkait email itu. Yudi mengatakan pegawai yang menerima e-mail itu juga belum dijelaskan maksud dan tujuan e-mail itu apakah mereka masuk kategori bisa dibina atau bukan.

"Ya, tadi memang benar ada e-mail kepada beberapa pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat, ada sebagian dari 75 orang. Ya namun apakah itu terkait dengan 24 orang, itu tidak dijelaskan seperti apa. Namun ya bagi kami bahwa tidak ada yang namanya 24 dan 51, karena perintah Presiden sudah jelas 75 orang ini harus diselamatkan dan diberikan pelatihan atau diklat seluruhnya bukan hanya 24 dan tidak boleh diberhentikan seluruhnya," kata Yudi.

Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). MAKI meminta MK membatalkan alih fungsi pegawai KPK menjadi ASN, yang diatur dalam UU KPK.

"Dalam provisi. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan proses alih fungsi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara a quo," demikian permohonan MAKI yang dilansir website MK, Jumat (4/6).

MAKI beralasan peningkatan sinergi antarinstitusi penegak hukum tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan pengangkatan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Apalagi sejak awal disadari bahwa KPK dinyatakan telah melakukan pelanggaran kode etik.

"Padahal kode etik pegawai KPK justru lebih rigid dibanding kode etik di ASN di penegak hukum lain," tuturnya.

Bahkan, dalam beberapa kasus, Majelis Kehormatan KPK menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik kepada pegawai KPK yang berasal dari institusi lain, justru setelah dikembalikan ke instansi asalnya, yang bersangkutan diputus bebas dan pada akhirnya mengalami kenaikan pangkat dan jabatan strategis.

"Hal ini bisa dilihat dalam kasus perusakan barang bukti yang dikenal dengan kasus Buku Merah," ujar MAKI.

MAKI juga menyitir putusan MK yang menyatakan alih fungsi pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Sebelumnya, delapan pegawai KPK juga mengajukan judicial review ke MK. Kedelapan orang itu adalah Hotman Tambunan, Harun Al Rasyid, Rasamala Aritonang, Novariza, Andre Dedy Nainggolan, Lakso Anindito, Faisal, dan Benydictus Siumlala. Mereka termasuk dalam 75 orang yang dinyatakan tidak lulus TWK.

Mereka meminta Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK ditafsirkan secara konstitusional bersyarat. (detikcom/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com