Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Didakwa Terima Gratifikasi-TPPU Rp 44 M


98 view
Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Didakwa Terima Gratifikasi-TPPU Rp 44 M
FOTO/SINDOnews/SUTIKNO
Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak (2016-2019) Angin Prayitno Aji menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (22/9/2021).
Jakarta (SIB)
Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Angin didakwa menerima gratifikasi dari para wajib pajak senilai Rp 29,5 miliar.
"Yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp 8.200.000.000,00, uang dolar Singapura yang nilainya setara dengan Rp 4.300.000.000,00, uang dolar Amerika Serikat yang nilainya setara Rp 5.000.000.000,00, yang khusus diterima oleh Terdakwa adalah Rp 1.912.500.000,00, dolar Singapura setara Rp 575.000.000,00, dan dolar Amerika Serikat setara Rp 1.250.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp 3.737.500.000,00 serta penerimaan lainnya sejumlah Rp 25.767.667.100,00," kata Jaksa Penuntut Umum, Yoga Pratomo saat membacakan surat dakwaannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Besar Bungur Raya, Jakpus, Selasa (24/1).
Angin Prayitno didakwa menerima gratifikasi dari para wajib pajak itu selama menjalankan jabatannya di Ditjen Pajak dari tahun 2014-2019.
Para wajib pajak itu di antaranya wajib pajak Ridwan Pribadi, PT Walet Kembar Lestari (PT WKL), PT Link Net, CV Perjuangan Steel (CV PS), PT Indolampung Perkasa, PT Rigunas Agri Utama (PT RAU) dan PT Esta Indonesia.
"Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 menerima gratifikasi dari para wajib pajak sejumlah Rp 29.505.167,00 sebagaimana dakwaan kesatu," ujar Jaksa.
Angin Prayitno didakwa jaksa KPK melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menyembunyikan hasil gratifikasi tersebut. Jaksa menyebut total TPPU yang dilakukan Angin Prayitno mencapai Rp 44 miliar.
"Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 menerima gratifikasi dari para wajib pajak sejumlah Rp 29.505.167.100,00, sebagaimana dakwaan kesatu dan dari wajib pajak PT Gunung Madu, PT Jhonlin Baratama dan PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin) sejumlah Rp 14.628.315.000,00 sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 68/Pid.Sus.TPK/2021/PN.JKT.PST, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 6722 K/Pid.Sus/2022," ujarnya.
TPPU yang dilakukan Angin Prayitno berupa transaksi pembelian tanah dan bangunan, apartemen serta mobil tidak dilaporkan Angin ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Jaksa KPK menilai asal usul pendapatan dari transaksi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah.
"Yaitu membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian 3 bidang tanah di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tanggerang Selatan, 2 bidang tanah beserta bangunan di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, 60 bidang tanah di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, 8 bidang tanah di Desa Babakan, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, 1 bidang tanah di Desa Kertasari, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, 1 bidang tanah di Desa Palasah, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, 11 bidang tanah di Bukit Rhema, Dusun Karang Rejo, Kecamatan Borobudor, Kabupaten Magelang, 6 bidang tanah di Dusun Jowahan, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudor, Kabupaten Magelang, 4 bidang tanah beserta bangunan di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 1 bidang tanah beserta bangunan di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, 4 bidang tanah beserta bangunan di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, dan 1 unit apartemen di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, serta kendaraan 1 unit mobil VW Polo 1.2 warna hitam," tutur jaksa.
Angin Prayitno didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (detikcom/a)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com