F-PDIP DPRDSU Ingatkan Gubernur, Jangan Ada Korupsi di Tengah Penanganan Covid-19

* Sesalkan Abaikan Dewan dalam Refocusing dan Realokasi Covid-19 Rp1,5 T

221 view
hariansib.com
Ustadz Drs H Syahrul Siregar 
Medan (SIB)
Sekretaris F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Ustadz Drs H Syahrul Siregar mengingatkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar jangan sampai terjadi korupsi di tengah penanganan wabah Covid-19, mengingat anggaran yang ditetapkan Gubernur untuk mengatasi wabah virus Corona ini sangat besar, mencapai Rp1,5 triliun.

"Awalnya Gubernur menetapkan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp500 miliar, kemudian naik lagi menjadi Rp825 miliar dan naik lagi menjadi Rp1,5 triliun. Anggaran itu sangat fantastis," ujar Syahrul Siregar kepada wartawan, Sabtu (11/4) melalui telepon di Medan.
Dalam '"mengutak-atik" anggaran penanganan Covid-19 ini, tandas Syahrul, Gubernur terkesan bertindak arogan dan mengabaikan fungsi lembaga legislatif "bertamengkan" Inpres No/2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan virus Corona.

'Kita akui dalam Permendagri No20/2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota berwenang untuk menambah anggaran BBT (belanja tidak terduga). Tapi sebaiknya libatkan DPRD," tandas Syahrul.
Tapi faktanya, ujar anggota Komisi D ini, Pemprov Sumut melakukan refocusing dan realokasi tidak melibatkan Banggar (badan anggaran) dewan. Tapi langsung mengambil kebijakan memotong anggaran di setiap OPD (organisasi perangkat daerah) sebesar 15 persen, termasuk anggaran Sekretariat DPRD Sumut,

"Sangat mengecewakan, pergeseran anggaran dan pemotongan 15 persen tersebut hingga kini tidak diketahui dewan secara terperinci dan kemana saja aliran dana yang cukup fantastis Rp1,5 triliun tersebut. Padahal setiap kabupaten/kota juga telah mengalokasikan anggaran untuk itu," ujar Syahrul Siregar.

Politisi vokal ini sangat menyayangkan sifat arogansi Gubernur yang mengabaikan fungsi dan tugas lembaga legislatif. "Kami menyadari wabah Covid -19 merupakan virus yang membahayakan dan perlu penanganan secara cepat serta pembiayaan besar," ujarnya.

Tapi penggunaannya dan pemotongannya harus diketahui legislatif. Jangan salahkan DPRD, jika nantinya akan mengkritisi refocusing dan realokasi yang dilaksanakan Gubernur, sebab dana Rp1,5 triliun yang akan dipergunakan merupakan uang rakyat Sumut," tegas Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu.

Syahrul bahkan meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kapolda Sumut, Kajati Sumut ikut turun-tangan memantau penggunaan dana Covid-19 oleh Gubernur Sumut bersama Tim Gugus Tugas.

"Kita ketahui sampai saat ini hampir sekuluh elemen masyarakat, baik organisasi massa, partai politik dan lembaga usaha lainnya bergotong royong mengantisipasi penyebaran virus Corona. Intinya jangan ada yang menangguk di air keruh," pungkas Ketua DPD Bamusi (Baitul Muslimin Indonesia) Sumut itu.

Di akhir keterangannya, Syahrul juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Sekda Provsu Hj Sabrina yang akan melaporkan ke legislatif saat pembahasan P-APBD 2020 nanti. "Apa lagi artinya setelah anggaran selesai digunakan, baru dilaporkan," ujarnya.

Tidak Bisa Beri Tanggapan
Sementara itu sejumlah pejabat di Pemprov Sumut tidak bisa memberikan tanggapan terkait peringatan Ustadz Drs H Syahrul Siregar kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar jangan sampai terjadi korupsi di tengah penanganan wabah Covid-19, mengingat anggaran yang ditetapkan Gubernur untuk mengatasi wabah virus Corona ini sangat besar, mencapai Rp1,5 triliun. Juga menyesalkan Gubernur yang mengabaikan dewan dalam refocusing dan realokasi Covid-19 Rp1,5 triliun yang disampaikannya kepada Mendagri Tito Karnavian melalui video conference dari Jakarta di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman No. 41 Medan, Kamis (9/4) lalu.

Wartawan berupaya mengkonfirmasi ke rumah dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman No. 42 Medan, Senin (13/4) siang, namun petugas Satpol PP yang berjaga saat itu menghadang wartawan dan bertanya untuk tujuan apa masuk. Wartawan pun menyampaikan, untuk mengkonfirmasi berita kepada Gubernur. Tapi petugas Satpol PP itu mengatakan, Gubernur Edy sedang keluar kota melakukan koordinasi dengan sejumlah Bupati di Kepulauan Nias. Demikian juga Sekdaprov Sumut Sabrina dan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah juga sedang tidak berada di rumah dinas tersebut.

Kepala BPBD Sumut sekaligus Wakil Sekretaris Gugus Tugas Riadil Akhir Lubis yang coba dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskannya sesuai tupoksinya di Gugas Covid-19 Sumut. "Seperti untuk donasi ada bidangnya, bukan saya. Termasuk yang dibelanjakan Gugus untuk medis dan non medis serta kelengkapan lain. Demikian juga tentang anggaran dan recofusing coba ditanyakan saja ke Bappeda Sumut ya. Mohon untuk dimaklumi tentang pembagian tugas kami. Terimakasih ya," ujarnya singkat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumut Hasmirizal Lubis dan Sekdaprov Sumut R Sabrina melalui WA hingga berita ini dikirim ke redaksi pukul 18.00 WIB, kedua pejabat Pemprov Sumut tersebut tak menjawab maupun membalas konfirmasi wartawan. (M03/M11/c)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com