FPG DPRD SU: Hibah RS Indrapura Melanggar Permendagri, Harus Segera Dibatalkan

* Kepala BPKAD Provinsi SU: Ini Antar Pemerintah, tak ada yang Dirugikan

422 view
FPG DPRD SU: Hibah RS Indrapura Melanggar Permendagri, Harus Segera Dibatalkan
(Foto SIB/Firdaus Peranginangin)
BAHAS: Wakil Ketuà, Ketua dan anggota FP Golkar DPRD Sumut H Irham Buana Nasution, Dody Taher, Syamsul Qamar dan H Wagirin Arman membahas sekaligus memberikan keterangan pers kepada wartawan, Kamis (11/8) di DPRD. Sumut. 

Medan (SIB)

Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumut menilai, hibah aset/barang milik Pemprov Sumut pada UPT (Unit Pelayanan Teknis) RS Indrapura kepada Pemkab Batubara yang dilakukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi cacat hukum, harus segera dibatalkan.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD Sumut H Irham Buana Nasution, Ketua dan anggota FP Golkar Dody Taher, Syamsul Qamar dan H Wagirin Arman kepada wartawan, Kamis (11/8) di DPRD Sumut menanggapi Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut No 188.44/421/KPTS/2022 perihal hibah barang milik daerah pada UPT RS Indrapura milik Pemprov Sumut kepada Pemkab Batubara.

“Hibah tersebut telah melanggar Permendagri No19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan PP (Peraturan Pemerintah) No27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga tidak ada alasan bagi Gubernur untuk tidak membatalkannya,” tandas Syamsul Qomar.

Ditambahkan Irham, berdasarkan Permendagri No19/2016 dan Peraturan Pemerintah No27/2014 disebutkan, hibah aset senilai lebih dari Rp5 miliar, harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif (DPRD). Namun hal itu, tidak pernah dilakukan Gubernur Sumut terhadap DPRD Sumut.

Padahal menurut Irham, nilai asset RS Indrapura tersebut baik dalam bentuk tanah, bangunan dan alat-alat kesehatan nilainya mencapai Rp46 miliar, sehingga harus ada persetujuan DPRD Sumut.

Tapi ini tidak dilakukan gubernur, sehingga bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan tata kelola aset yang dihibahkan.

“Saya berulang kali berkunjung ke RS Indrapura, saya tegaskan ke Pemprov Sumut, kalau mau dihibahkan ke Pemkab Batubara, ikuti aturan yang ada dan harus melihat untung ruginya. Ini tidak ada, diserahkan begitu saja tanpa kompensasi apapun,” tegas Irham.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com