FPI Serahkan Bukti Penembakan 6 Laskar ke Komnas HAM

* Sebut 6 Laskar FPI Tak Bawa Senpi, Munarman Dipolisikan

388 view
FPI Serahkan Bukti Penembakan 6 Laskar ke Komnas HAM
Lukman Arun/detikcom
FPI mendatangi Komnas HAM.
Jakarta (SIB)
Front Pembela Islam (FPI) mendatangi Komnas HAM bersama perwakilan keluarga dari 6 laskar yang tewas. Kedatangannya itu untuk menyerahkan bukti yang dikumpulkan FPI atas kasus penembakan 6 laskar di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek (Japek).

Pantauan, Senin (21/12), tokoh-tokoh FPI yang hadir antara lain Ketum PA 212 Slamet Maarif, Habib Hanif Alatas, Yusuf Martak, Habib Muchsin, dan Edy Mulyadi. Turut mendampingi mereka politikus PKS, Mardani Ali Sera.

Tidak lama kemudian, rombongan keluarga 6 laskar hadir didampingi pengacaranya, Aziz Yanuar. Sebelumnya, turut hadir Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Pawiro. Rombongan keluarga 6 laskar langsung masuk ke kantor Komnas HAM. Mereka tampak menggunakan masker dan melewati pengecekan protokol kesehatan.

Dalam pertemuan itu, FPI menyampaikan sejumlah keluhan yang dialami keluarga laskar tersebut.

"Berbagai keluhan keluarga disampaikan kepada Komnas HAM RI terkait kasus dugaan pelanggaran HAM berat ini, termasuk perasaan tertekan dan teror yang dialami, antara lain akibat panggilan-panggilan polisi sehubungan dengan kasus yang diduga objeknya adalah para syuhada, ini sangat membuat keluarga syuhada tertekan," kata pengacara, dalam keterangannya, Senin (21/12).

Selain itu, Aziz mengatakan pihaknya menjelaskan apa yang terjadi malam itu, dari pemberangkatan, adanya penguntitan, hingga penembakan. Azis juga menyerahkan beberapa bukti foto dan video jenazah ketika di RS Polri.

"Kesempatan tersebut disampaikan kepada Komnas HAM berbagai dokumentasi terkait dengan kondisi jenazah para syuhada," ujarnya.

"Selain itu, juga disampaikan pada kesempatan tersebut fakta-fakta dan kronologis kejadian malam saat kejadian penguntitan yang berujung pembantaian 6 syuhada, termasuk juga rangkaian peristiwa penguntitan dan teror terhadap IB HRS dan keluarga sebelum kejadian yang kami duga kuat merupakan satu rangkaian dengan tragedi km 50 malam itu," lanjut Azis.

Beri Persetujuan
Politisi PKS Mardani Ali Sera turut mendampingi FPI dan keluarga dari 6 laskar yang tewas ke Komnas HAM. Mardani mengungkap dalam pertemuan itu pihak keluarga menyerahkan persetujuan adanya autopsi ulang jenazah 6 laskar FPI jika Komnas HAM ingin melakukan pendalaman.

"Tadi disampaikan ada dokumen keluarga menyetujui jika Komnas HAM memang memerlukan pendalaman dengan melakukan autopsi ulang, tadi disampaikan persetujuan keluarga oleh pengacara," kata Mardani, di kantor Komnas HAM.

"Pengacara dan keluarga sudah menyiapkan surat pernyataan boleh kalau Komnas HAM menginginkan ada autopsi ulang karena yang disampaikan keluarga dan pengacara sebagian yang saya tangkap tadi jenazahnya sudah diautopsi padahal tidak ada keluarga yang memberikan persetujuan untuk melakukan langkah autopsi tersebut," tambahnya.

Apresiasi
Sementara itu, Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan barang bukti mobil 6 anggota laskar FPI dan polisi yang terlibat insiden penembakan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Komnas HAM mengapresiasi transparansi Polri dalam penyelidikan yang dilakukan pihaknya.

"Kami dari Komnas HAM terkait meninggalnya 6 orang anggota FPI sudah melakukan cek fisik kendaraan. Saya apresiasi hormat setingginya atas keterbukaan kepolisian yang sudah memberikan akses seluasnya kepada Komnas HAM," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/12).

Menurut Beka, selain memperlihatkan ketiga barang bukti tersebut, petugas kepolisian juga terbuka menerangkan perihal kondisi dari tiap kendaraan tersebut. Dia mengatakan hal tersebut menjadi masukan bagi pihaknya.

Dipolisikan
Sementara itu, terkait pernyataan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman, bahwa 6 anggota laskarnya yang tewas tertembak tak membawa senjata api, berbuntut panjang. Munarman kini dipolisikan Barisan Ksatria Nusantara atas dugaan penghasutan.

"Keterangan Munarman yang mengatakan bahwa yang meninggal tidak membawa senjata, yang meninggal tidak melawan aparat, maka itu harus dibuktikan dengan hukum. Bahaya berbohong dan adu domba itu luar biasa. Bahwa Fitnah itu lebih besar dampaknya daripada pembunuhan," ujar Ketua Barisan Ksatria Nusantara Zainal Arifin di Polda Metro Jaya, Senin (21/12).

Mantan ketua PCNU di zaman Gus Dur ini menyebut bahwa Munarman membangun narasi yang dapat menimbulkan perpecahan.

"Itu kalau disampaikan terus menerus narasi dibangun itu bisa akibatkan adu domba, perpecahan anak bangsa. Contohnya kemarin ada yang mau penggal kepala Kapolda, ada yang sebut polisi dajal, belum lagi demo-demo membawa senjata tajam," kata Zainal.

Adapun laporan Zainal itu tertuang dalam LP/7557/XII/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ. Dalam laporan tersebut, Zainal menyerahkan sejumlah barang bukti, di antaranya tangkapan layar dan flash disk.

Munarman dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat 2 JU, Pasal 45 ayat 22 UU ITE, Pasal 14, 15, dan UU No 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Pasal 160 KUHP.

Lebih lanjut Zainal menyatakan Barisan Ksatria Nusantara mendukung TNI Polri untuk menegakkan hukum.

"Kami mendukung TNI Polri untuk menegakkan hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, semua diberlakukan sama," katanya.

Bagaimana tanggapan Munarman soal pelaporan tersebut?

"Terserah mereka, deh, nggak ada urusan saya," kata Munarman di Komnas HAM siang kemarin.(detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com