Kakanwil ATR-BPN Sumut, Dadang Suhendi SH MH: Tidak Ada Pegawai BPN di Sumut Terlibat Mafia Tanah

Fenomena Preman Kuasai Lahan Negara

Berantas Mafia Tanah, Polri Koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN

285 view
Fenomena Preman Kuasai Lahan Negara
Foto Istimewa
Kakanwil ATR-BPN Sumut, Dadang Suhendi SH MH
Medan (SIB)
Pasca pengakuan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil (SIB 8/10) soal adanya pegawai BPN yang menjadi mafia tanah selama ini, Kepala Kantor Wilayah ATR-BPN Provinsi Sumut Dadang Suhendi SH MH menegaskan hingga saat ini tidak ada pegawai di jajarannya terlibat, walaupun di Sumut sangat marak aksi mafia tanah selama ini.

"Maraknya aksi mafia tanah di berbagai daerah memang telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat pemilik tanah dan juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program pembangunan strategis nasional. Untuk lingkungan ATR-BPN di Sumatera Utara, Alhamdulillah hingga saat ini belum ada pegawai yang jadi mafia tanah. Kami terus melakukan pembinaan pada semua jajaran ASN maupun para pejabat maupun pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) di ATR-BPN dan mengingatkan untuk tidak coba-coba bermain atau turut membantu jaringan mafia tanah," kata Dadang kepada SIB di Medan, Sabtu (10/8).

Didampingi stafnya, Kabid Penetapan Hak Tanah (PHT) Indra Imanuddin SH MH, Dadang menambahkan pihaknya akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pegawai BPN di Sumut yang turut membantu jaringan mafia tanah. Komitmen dengan zona integritas di ATR-BPN Sumut juga sejalan dengan kerjasama (MoU) dengan Polda dan Kejati Sumut yang salah dari satu ruang lingkup kesepakatannya adalah pemberantasan kejahatan pertanahan atau praktik mafia tanah.

"Pada tahun 2020, kami (BPN Sumut dan Polda) telah berhasil mengungkap praktik mafia tanah dalam kasus pengadaan tanah Sport Center. Lalu, tahun 2021 kami masih punya target tiga kasus pemberantasan mafia tanah dan sedang ditangani Polda Sumut," katanya optmis sembari menyebutkan objek ketiga kasus itu secara 'off the record'.

Selama ini, Sumatera Utara masih terindikasi pada posisi 'teratas' dalam hal kasus tanah, sebagaimana disebutkan Wakil Menteri ATR-BPN Surya Tjandra pada Maret 2020 lalu. Dari sejumlah kasus itu, yang terbanyak sengketa pertanahan. Disebutkan, ada lima kasus tanah yang melibatkan mafia. Maraknya sengketa tanah yang berlarut hingga 20 tahun lebih di Sumut menjadi perhatian serius Presien Jokowi karena dianggap menghambat pembangunan.

Kelima masalah tanah atau lahan yang terbilang kasus besar karena (diduga) dikuasai grup mafia di Sumut adalah, Pertama, lahan eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 hektare yang baru 2.768 hektare dilepaskan (hapus buku). Sedangkan sisanya 3.104 hektare jadi lahan konflik dan rebutan para oknum mafia dengan dalih nominasi hak di Deliserdang, Langkat dan Binjai.

Kedua, lahan kebun PTPN II (HGU Nomor 171/Simalingkar) yang akan dijadikan perumahan kota satelit di Kualabekala Padangbulan. Ketiga, lahan eks PTPN-II (HGU Nomor 92) di Seimencirim. Keempat, lahan objek pembangunan Sport Centre Sumut di Batangkuis. Kelima, lahan di Karangsari dan Sarirejo Polonia yang berkonflik berlarut dengan pihak TNI-AU di Lanud Suwondo Polonia Medan.

Pada 11 Maret 2020, Presiden Jokowi memanggil Gubernur Sumut Edi Rahmayadi ke Jakarta untuk membahas solusi sengketa lahan di Sumut, antara lain kasus lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II seluas total 5.873 hektare dan sengketa lahan 591 hektare berpenduduk 5.036 KK atau 27.000-an jiwa di Sarirejo Polonia Medan, karena terdapat 302 hektare lahan bersertifikat hak pakai untuk TNI-AU setempat.

Kuasai Lahan Negara
Sebelumnya, praktisi hukum Raja Makayasa Harahap selaku pemerhati agraria, mengungkap adanya fenomena mafia tanah dari kalangan preman di Sumut telah menguasai lahan atau tanah yang masih berstatus aset negara. Sehingga hampir 65 persen kasus marak di Sumut adalah masalah tanah, mulai dari bentuk sengketa agraria atau ulayat, jual-beli ilegal, sertifikat palsu atau SHM ganda, alih fungsi lahan, dan lainnya.

Koordinasi
Sementara itu, Bareskrim Polri akan melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah yang ada di kalangan internal kementerian itu sendiri.

"Nanti dikoordinasikan kalau mengenai internal mereka," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dihubungi, Sabtu (9/10).

Argo menjelaskan pada dasarnya sudah ada Satgas Mafia Tanah yang memberantas kasus-kasus sengketa tanah. Dalam hal ini, Polri bekerja sama dengan ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah.

"Kan sudah ada Satgas Mafia Tanah antara Polri dan BPN," imbuhnya.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil membenarkan pihaknya bekerja sama dengan Polri untuk memberantas mafia tanah yang ada di internal BPN. "Ya, kami bekerja erat dengan Polri," ujar Sofyan saat dimintai konfirmasi, Sabtu (9/10).

Sofyan mengatakan sudah ada Tim Anti Mafia Tanah yang mengurus pemberantasan mafia tanah. Tim itu tersebar di berbagai daerah dan Polda.

"Tim Anti Mafia Tanah sudah terbentuk di berbagai daerah atau Polda," imbuhnya.
Diketahui, kehadiran mafia tanah belum juga punah. Bahkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan mafia tanah telah menjalar ke jajarannya.

Dia mengakui beberapa pegawai BPN menjadi bagian mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah sebetulnya tidak banyak. Yang banyak itu adalah 'teman-temannya'. Yang dimaksud 'teman-teman' itu ada yang berada di jajaran BPN.

Yang jelas, Sofyan Djalil mengaku saat ini pihaknya pun mulai bersih-bersih secara internal. Sofyan berjanji pihaknya akan memecat pegawai BPN yang terbukti ada main dengan mafia tanah.

"Maka di BPN, kalau orang bilang bagian dari mafia tanah, itu saya akui betul. Maka kita perangi betul di internal juga. Kita pecat orang-orang yang terlibat. Saat ini banyak program pembersihan internal," ungkap Sofyan dalam diskusi Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertahanan di Peradilan yang disiarkan secara virtual, dikutip Jumat (8/10).

Sebagai contoh, sudah ada satu kepala kantor wilayah (kakanwil) BPN di Jakarta yang terbukti ada main dengan mafia tanah. Sofyan menegaskan orang itu kini sudah dipecat dan sedang diproses hukum.

"Kasus di Jakarta itu kakanwil-nya, kakanwil yang diberi kekuasaan, kewenangan, pangkat, itu bagian mafia kita ambil tindakan keras sekali," ungkap Sofyan. (A5/detikcom/f)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com