GAMKI Tidak Pernah Ikut Terjun Langsung ke Politik Praktis


186 view
GAMKI Tidak Pernah Ikut Terjun Langsung ke Politik Praktis
Foto: dok Istimewa

Jakarta (SIB)

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bakal mengajukan klarifikasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengajuan klarifikasi tersebut buntut dari adanya laporan yang mengatasnamakan GAMKI di Bawaslu.

"Kedatangan kita ke Bawaslu hari ini sebenarnya mau mengklarifikasi ke Bawaslu, terhadap ada laporannya Jarnas GAMKI GaMa yang dilayangkan (ke Bawaslu), kalau nggak salah kemarin," kata Ketua DPP GAMKI Bidang Hukum dan HAM Frandy Nababan di Kantor Bawaslu, Sabtu (27/1).

"Kita mau klarifikasi, bahwa tidak ada satu orang pun yang berhak memakai nama GAMKI, selain daripada kita gitu loh. Walaupun dia pakai kata Jarnas di dalamnya, tapi ada kata GAMKI dan logo GAMKI di situ," sambungnya.

Frandy mengatakan bahwa organisasinya tidak pernah ikut terjun langsung ke dalam politik praktis. Apalagi, kata dia, menyatakan dukungan terhadap salah satu paslon dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dia menjelaskan bahwa organisasi sejatinya tak pernah melarang kadernya untuk berpolitik dan berdemokrasi. Namum, kata dia, itu dilakukan dengan nama pribadi bukan organisasi.

"Kalau kader-kadernya sendiri mau berpolitik dan berdemokrasi, silahkan. Tapi membawa nama pribadinya kan, nggak ada yang bisa melarang itu," jelas Frandy.

"Tapi kalau sudah membawa nama GAMKI dan kemudian logonya GAMKI juga dibawa, itu sudah kami pikir sudah melangkahi kami lah, kira-kira sebagai DPP GAMKI," lanjutnya.

Lebih lagi, Frandy berujar, pihaknya berkewajiban untuk menyuarakan pemilu damai. Terlebih pihaknya bukan merupakan bagian dari organisasi partai politil manapun.

"Sehingga kekuatan partai politik manapun, atau kekuatan politik manapun, tidak boleh dicampur-aduk di dalam GAMKI yang keluar secara kelembagaan untuk mendukung salah satu paslon," ungkapnya.

"Kita harus berkomitmen untuk menjaga pemilu damai supaya berlangsung dalam wilayah demokrasi kita di Indonesia ini bisa berjalan secara baik," tegas Frandy.

Dalam kesempatan yang sama, Sekertaris Bidang Hukum dan HAM GAMKI, Alfin Souisa, menuturkan bahwa secara kelembagaan kader tidak bisa mencatut nama GAMKI tanpa persetujuan DPP organisasi. Hal itu diatur dalam anggaran dasar rumah dan anggatan tangga organisasi.

"Jadi apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah mencatut nama GAMKI tanpa sepengetahuan kami. Sehingga nama GAMKI, nama kami sebagai Dewan Pimpinan Pusat yang mewakili GAMKI, secara nasional itu merasa tercemarkan nama baiknya," ucap Alvin

"Apalagi mereka dengan sengaja membuat laporan kepada Presiden Republik Indonesia yang secara nyata-nyata mengatasnamakan GAMKI dan tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan laporan itu mengatasnamakan GAMKI," tambahnya.

Jarnas GAMKI GaMa Laporkan Jokowi ke Bawaslu

Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar-Mahfud (Jarnas Gamki Gama) melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bawaslu RI. Laporan tersebut dibuat buntut aksi pose dua jari di dalam mobil kepresidenan yang viral di media sosial.

Laporan dibuat pada Jumat (26/1). Ketua Jarnas Gamki Gama, Rapen Sinaga, menilai pose dua jari yang diduga dilakukan oleh Iriana Jokowi itu merupakan pelanggaran pemilu, karena menggunakan fasilitas negara.

"(Kami) membuat laporan pengaduan terkait dugaan pidana pemilu yang dilakukan oleh Ir H Joko Widodo terkait dengan kunjungan dari Joko Widodo ke Salatiga yang mengacungkan pose dua jari," kata Rapen dikutip, Sabtu (27/1).

Rapen mengatakan, pihaknya mengadukan Jokowi atas dugaan pelanggaran Pasal 547 UU Pemilu. Di mana, kata dia, aksi itu dapat menguntungkan salah satu pasangan calon.

"Karena pose dua jari itu sebagai simbol nomor urut dari pasangan calon presiden dan cawapres," jelasnya.

"Jadi Joko Widodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan fasilitas negara. Ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan," sambung dia.

Repan menilai Jokowi seharusnya netral sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dia menyebut kepala pemerintahan tidak boleh menunjukkan simbol apapun. (detikcom/c)

Penulis
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com