Ahli Bendungan AS: Lokasi Tambang DPM, Risiko Bencana Tertinggi di Dunia

Gereja HKBP Sopokomil Dairi Terancam Tergusur Limbah Beracun DPM

* PT DPM Belum Menerima Penolakan Relokasi Gereja dari Pimpinan HKBP

544 view
(Foto: Dok)
DI UJUNG TANDUK: Inilah foto gereja HKBP Sikhem-Sopokomil di Desa Longkotan Kecamatan Simapungga-pungga Kabupaten Dairi (di bawah Resort HKBP Parongil), yang sedang ‘di ujung tanduk’ karena benar-benar terancam akan tergusur atas rencana relokasi oleh perusahaan tambang PT DPM. Tampak lokasi gereja persis di antara perladangan dan hutan lokal, yang telah ditetapkan DPM sebagai lokasi pembangunan bendung penampungan limbah ampas timah hitam sebagai bahan baku seng. Inzet: Sarah Naibaho Direktur YPDK.
Medan (SIB) -Bangunan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sikhem di Desa Sopokomil Kecamatan Silimapungga-pungga Kabupaten Dairi, saat ini benar-benar terancam tergusur oleh pihak investor proyek tambang timah hitam PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang sedang membangun wadah (miripterowongan atau bendungan) tempat pembuangan limbah beracun yang disebut tailing storage facility (TSF) di Dusun Bondarbegu (sungai kecil di Desa Sopokomil-Longkotan) sekitar lokasi berdirinya gereja tersebut.

Direktur Yayasan Diakonia Perempuan Kristen (YPDK) Sarah Naibaho selaku pengurus Yayasan Diakones Pelangi Kasih yang menjadi delegasi warga Dairi di Desa Longkotan dan Sopokomil, termasuk mewakili jemaat HKBP setempat, menyatakan publik dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat di daerah ini, baik jemaat maupun para aktivis LSM dan praktisi profesional,sangat prihatin dan mengecam keras pembangunan objek tampungan limbah yang terkesan lebih berharga dibanding bangunan rumah ibadah (gereja).

"Gereja HKBP Sikhem Sopokomil di Desa Longkotan Dairi, saat ini benar-benar terancam tergusur oleh proyek tambang PT DPM, apalagi belakangan ini ada klaim pihak DPM bahwa lebih separuh luasan lahan sekitar gereja sudah 'dikuasai' melalui proses negosiasi bayar ganti rugi atau pembebasan lahan (tanah) per-Mei 2019 lalu. Padahal, publik atau warga daerah ini harusnya tahu, setidaknya ada lima faktor atau alasan untuk menolak relokasi gereja, bahkan juga untuk menolak proyek tambang itu," katanya kepada SIB, Sabtu malam (17/4).

Melalui hubungan seluler dan share data via WA, dia mengungkapkan ke-5 alasan itu adalah: 1. Surat pimpinan HKBP tentang penolakan relokasi gereja (2012) yang ditandatangani Sekjen HKBP Pdt Dr Ramlan Hutahaean. 2. Surat Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pusat yang ditandatangani Ketua Pdt Dr Albertus Patty dan Sekum Gomar Gultom (2015) kepada Pemkab/Bupati Dairi untuk menolak proyek DPM. 3. Protes massal sejumlah LSM dan jemaat lintas gereja di Indonesia plus jemaat HKBP Dairi (2017 dan 2019). 4. Rekomendasi ahli geologi dan pakar kegempaan nasional (DP IAGI) Ir Jonathan Ikuten Tarigan (2005-2019) yang didukung fakta--data BMKG, serta: 5. Resume hasil riset dan kajian teknik geologi oleh ahli konstruksi bendung Richard Meehan dari Amerika Serikat (Maret 2021) bahwa lokasi proyek tambang DPM persis di area rawan bencana tektonik dengan risiko tertinggi di dunia.

Hanya saja, surat pimpinan HKBP dengan nomor: 40/004/II/2012 tertanggal 2 Februari 2012 berisikan empat alinea pointer tentang penolakan rencana relokasi gereja HKBP (oleh PT DPM) bukannya ditujukan kepada manajemen PT DPM, tetapi hanya kepada pimpinan HKBP Resor Parongil (yang membawahi HKBP Sikem-Sopokomil) Pdt Daslen Rajagukguk STh.

Padahal, surat dari PGI Pusat dengan nomor 792/PGI-XVI/2015 pada 17 September 2015 tampak lebih serius dan tegas dengan sejumlah argumen detil yang terhimpun komperehensif dari berbagai pihak elemen publik dan lintas profesi.

Misalnya, PGI telah menyurati Presiden RI soal keluhan dan pengaduan masyarakat Parongil di Sopokomil, PGI menghimbau seluruh gereja di Sumut, khususnya di Dairi dan Pakpak Bharat untuk mendampingi perjuangan masyarakat Sopokomil-Parongil, upaya PGI untuk mitigasi dan sosialisasi data BMKG Sumut atas posisi proyek DPM yang memang sangat rawan bencana gempa karena terletak di zona patahan-patahan vulkanik-geologik risiko tinggi.

Selain itu, PGI juga merekomendasikan kajian ahli lingkungan hidup tentang areal proyek DPM yang terletak di kawasan hutan lindung Register 66 yang menjadi satu-satunya sumber mata air bagi 7.000 jiwa penduduk 15 desa, bahkan bisa mengancam pasokan air bagi petani padi di 72 desa di antara jumlah penduduk 45.000-an jiwa di Dairi. Sehingga, PGI menilai kehadiran DPM merupakan langkah mundur dalam hal mengatasi perubahan iklim.

Bahkan, PGI menilai DPM telah melanggar SK Menteri Kehutanan RI No. SK 378/Mehut-II/2012 pada 23 Juli 2012, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk proyek tambang itu. Soalnya, hingga tahun 2015 perusahaan belum berproduksi sesuai batas waktu, karena butir ke-15 SK itu menegaskan SK batal dengan sendirinya bila dalam jangka waktu dua tahun (sejak SK terbit) tidak ada kegiatan nyata (produksi) di lapangan.

"Aksi protes massal menolak proyek tambang DPM ini beruntun digerakkan jemaat HKBP bersama YPDK, Bakumsu (Medan), KSPPM Toba, Pengmas GKPPD (Dairi), YAPIDI Sumut, Yayasan Ate Keleng GBKP bahkan dari luar Sumut seperti Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) pusat di Jakarta dan JKLPK Region NTT, Yayasan GMIM Azro Wenas di Tomohon (Sulut), Lembaga Kepak Sejahtera (LKS) Jakarta, dan Pondok Pergerakan di NTT. Aksi serupa juga digelar Forum Masyarakat Peduli Dairi (Formad), GMKI Dairi dan GMKI Pusat, Petrasa, Jaringan Advokasi Tambang Nasional (JATAN), DPGI dan sejumlah pakar lain yang terkait," ujar Sarah mengisahkan ringkasan kronologi sepanjang 2017-2020.

Sedangkan rekomendasi pakar kegempaan geologi-vulkanik Jonathan Tarigan tampak sama dengan resume Dr Richard Meehan dari Amerika Serikat, selaku ahli rancang-bangun bendungan proyek tambang dunia, bahwa lokasi proyek DPM memang berada di 'zona merah' yang serbarawan bencana gempa tektonik dengan risiko tertinggi di dunia.Terlebih, lokasi proyek hanya berjarak 15 kilometer dari titik patahan gempa yang melintasi Dairi tersebut.

Sementara, pihak PT DPM melalui risalah adendum Amdal pada dokumen RFL Tipe A Bab 2.5 ke 2.6, menyebutkan, proses pembebasan lahan di sekitar lokasi gereja HKBP Sikem Sopokomil telah terlaksana secara komersial dengan negosiasi harga langsung kepada para warga pemilik lahan. Dari kebutuhan lahan untuk area pembangunan bendung tampung dan buangan limbah (TSF) seluas 24,13 hektar, DPM mengklaim sudah membebaskan (bayar) umtuk 13,68 hektar hingga Mei 2019 dan kini tersisa 10,45 hektare. Namun, tidak disebutkan nilai atau harga tanah berdasarkan posisi (tepi jalan atau di ladang) dan fungsi lahan tersebut.

"Objek yang harus direlokasi dari area TSF adalah Gereja HKBP Sikem Sopokomil di arah tenggara lokasi yang merupakan bangunan non permanen seluas 8x12 meter di atas lahan seluas 800 meterpersegi. Lalu, ada lima rumah yang terdiri dari dua non permanen di seberang jalan raya, satu unit rumah permanen di tepi jalan eksisting dan dua rumah semi permanen di tepi jalan raya samping bangunan gereja, juga ada sembilan unit makam milik keluarga marga Naibaho di sisi barat TSF," tulis pihak DPM pada dokumen yang diperoleh SIB melalui tindak investigasi khusus, baru-baru ini.

Selain itu, pihak DPM dengan klaim telah pegang izin produksi yang berlaku 30 tahun ke depan dari Kementerian ESDM, juga berdalih proses pembebasan lahan untuk relokasi sejumlah rumah dan gereja plus sejumlah areal sawah-ladang setempat juga didasari status lahan untuk proyek TSF-DPM di Dusun Bondarbegu adalah lahan area penggunaan lain (APL--istilah Kemenhut) yang berarti milik perorangan (SHM) dengan tata guna lahan untuk pertanian (sawah-ladang) tanaman padi, jagung, pisang, pinang, durian dan sebagian sawit.

Belum Ada
Sementara itu, Asisten 2 Setda Dairi Charles Bancin mengatakan, surat dari PGI belum ada masuk hingga, Kamis (22/4) pagi terkait penolakan PT DPM. Kendati demikian, akan melakukan pengecekan surat tersebut dan koordinasi dengan stake holder.

External Manager PT DPM Holy Nurahman lewat telepon mengatakan, PT DPM belum menerima surat pimpinan HKBP penolakan relokasi gereja. Namun, setelah selesai perubahan izin adendum amdal, akan dilakukan sosialisasi ke seluruh elemen maupun kepada pimpinan HKBP di tingkat Distrik maupun pimpinan HKBP di Tarutung.

“Memang pada tahun 2008, Praeses HKBP Distrik VI Dairi, mendukung relokasi gereja HKBP Sikhem, asalkan dipindahkan ke lokasi yang lebih bagus dan bangunan yang lebih baik. Saat ini, relokasi gereja HKBP Sikhem belum pasti dan belum ada lanjutannya. Lokasi pembangunan TSF masih berjarak dari areal gereja,” jelasnya.

Informasi lokasi tambang PT DPM memiliki resiko bencana tertinggi di dunia, kata Holi, merupakan informasi penyesatan. Perusahaan sudah melakukan berbagai kajian melalui pakar kegempaan dari ITB, maupun kajian- kajian yang dilakukan rekanan perusahaan.

“Dimanapun daerah tambang biasanya daerah berisiko, karena daerah mineralisasi. Semua tambang memiliki risiko. Namun, dampaknya tidaklah menjadi bencana tertinggi di dunia,” jelasnya.

Holy lebih lanjut mengatakan, saat ini, perusahaan masih persiapan pembangunan infrastruktur. Bila adendum selesai pertengahan tahun ini, akan dilakukan pembangunan pabrikasi. Sampai sekarang belum ada produksi, bahkan terowongan juga belum dibuat.

"Kita masih menunggu perubahan adendum selesai. Tidak pun selesai proses penambangan akan tetap dilanjutkan, karena izin sudah ada," katanya.

Perubahan adendum diajukan untuk memenimalisir dampak, seperti perubahan lokasi pembangunan TSF, lokasi gudang bahan peledak, dimana sebelumnya, TSF berada di hutan sehingga dipindahkan. Kemudian gudang handak sebelumnya di areal yang akan dijadikan lokasi penambangan, sekarang dipindahkan jauh dari lokasi masyarakat. (A5/B3/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com