Gerindra Cecar Calon Hakim Ad Hoc soal Hukuman Mati Korupsi Bansos Corona


241 view
Gerindra Cecar Calon Hakim Ad Hoc soal Hukuman Mati Korupsi Bansos Corona
(Matius Alfons/detikcom)
Fit and proper test calon hakim ad hoc oleh Komisi III DPR RI 
Jakarta (SIB)
Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap salah satu calon hakim ad hoc Petrus Paulus Maturbongs. Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Romo HR Muhammad Syafi'i sempat mencecar Petrus terkait hukuman mati dalam korupsi bansos Corona.

Fit and proper test yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kamis (28/1), ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III, Desmond Junaidi Mahesa. Pertanyaan datang dari Romo kepada calon hakim ad hoc Petrus.

Romo awalnya menyinggung kasus korupsi bansos Covid-19 yang terjadi beberapa saat lalu. Seperti diketahui, mantan Mensos Juliari Batubara terjerat kasus korupsi bansos Covid-19 tersebut.

"Ini kasus yang aktual, Pak Petrus, Ketua KPK mengatakan yang korupsi bansos dalam rangka Covid-19 ini bisa dihukum mati, dan sekarang itu terjadi," kata Romo saat fit and proper test.

Lebih lanjut Romo menanyakan bagaimana jika nantinya terpilih sebagai hakim ad hoc lalu keputusan hukum ketika korupsi bansos Covid-19 tersebut ditangani oleh Petrus.

"Kalau nanti Bapak terpilih jadi hakim dan kasus itu sampai ke tangan Bapak, Bapak akan melakukan hukuman apa?" tanya Romo.
Pertanyaan itu lantas dijawab oleh Petrus. Dia menyebut hukuman mati terhadap koruptor bansos Corona bisa diberlakukan sesuai dengan dakwaan yang diberikan.

"Kasus aktual korupsi bansos itu bisa dihukum mati, bisa kalau Pasal 2, kalau memang didakwa, hakim memeriksa itu berdasarkan dakwaan," jawab Petrus.

Lebih lanjut Petrus menyebut hukuman mati boleh dilakukan jika berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 terbukti melakukan. Namun Petrus sempat menyinggung terkait sejumlah hal yang bisa memberatkan dan meringankan pasal tersebut.

"Jadi dasar pemeriksaan di pengadilan adalah dakwaan. Kalau dia di dakwaan dengan pasal 2 lalu terbukti, dan lalu pasal 2 ayat 2 juga terbukti, itu bisa secara hukum, secara hukum itu boleh," ucapnya.

"Kalau nanti soal rasa nurani keadilan, hukumannya seumur hidup atau 20 tahun, itu sangat bergantung pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan," sambungnya.

Romo lantas mengkritisi jawaban Petrus. Dia mempertanyakan apakah atas dasar rakyat tengah membutuhkan bantuan di tengah pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan dasar keadilan.

"Pak Petrus, ini kan cukup jelas, kenapa statement itu? Ini kan Covid, rakyat butuh bantuan, bantuan untuk rakyat dikorupsi apa ini tidak bisa jadi dasar keadilan?" ungkap Romo.

Petrus lalu menjawab hukuman mati bisa diterapkan atas dasar tersebut. "Sependapat, Pak, bisa. Kita kan negara dalam keadaan Covid, yang mati banyak orang, yang harusnya sembuh (jadi) tidak sembuh, yang harusnya dapat makan tidak makan, lalu sakit. Itu hal yang sebenarnya bisa," jawab Petrus.

Kemudian Wakil Ketua Komisi III Desmond mengkritik jawaban Petrus terkait hukuman mati terhadap koruptor bansos tersebut. Menurut Desmond, Petrus terlalu mengawang-awang.

"Sudah, Calon, jangan terlalu maksa-lah. Tadi Anda sudah sebut berdasarkan tuntutan, jangan ngaco ke mana mana. Anda lihat tuntutannya, dalam kasus bansos yang Anda harus lihat tuntutan, substansinya tuntutan, apakah tuntutan itu seperti dimaksud Romo atau itu hanya menerima sesuatu yang sifatnya gratifikasi saja?" ucap Desmond.

"Kalau gratifikasi saja, kalau itu pemberian terhadap menteri, itu kan tidak bisa jadi hukuman mati, Anda ngaco ke mana-mana, tidak substantif, jadi ngasih tuntutan tapi masih ngambang ke mana-mana. Ini yang membuat penilaian saya terhadap Pak Petrus substantif nih sebagai hakim ad hoc tipikor," sambung Desmond. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com