Gubernur Bali Curhat ke Yasonna soal Aturan Minuman Alkohol dan Garam Beryodium


149 view
Gubernur Bali Curhat ke Yasonna soal Aturan Minuman Alkohol dan Garam Beryodium
Dok. Kemenkumham
Foto: Gubernur Bali, Wayan Koster
Badung (SIB)
Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta Menkumham Yasonna Laoly membenahi sejumlah aturan. Koster mengatakan ada beberapa aturan dari pusat yang tidak sesuai dengan aktivitas masyarakat di Bali.

Awalnya, Koster mengatakan dia telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang melegalkan arak Bali. Menurut Koster, Pergub itu melabrak ketentuan Perpres.

"Nah Ini mohon izin Pak Menteri, saya terobos, saya keluarkan Peraturan Gubernur, ini ada Perpres yang melarang itu Pak," kata Koster saat menghadiri peluncuran Perseroan Perorangan di The Westin Resort, Kawasan Pariwisata The Nusa Dua, Bali, Jumat (8/10).

"Padahal mirasnya boleh impor, minuman kita enggak boleh diminum. Ini kan lucu, ini pasti regulasi yang enggak bener. Pengalaman kita di DPR lah itu. Nah yang begini-begini mesti diberesin Pak, dirapihin Pak," pinta Koster ke Yasona Laoly.

Menurut Koster, Pergub tentang Tata Kelola aminuman Fermentasi dan atau Destilasi Khas Bali itu mendukung ekonomi rakyat. Sebab, banyak wilayah di Bali ditumbuhi oleh pohon-pohonan yang menghasilkan tuak dan bisa diolah jadi arak.

Menurutnya, daerah-daerah yang ditumbuhi pepohonan tersebut kering dan biasanya ada di pegunungan. Dengan tumbuhnya pohon tersebut, maka dijadikan sebagai sumber penghidupan masyarakat Bali.

"Kalau itu dilarang, orang mau hidup dari mana untuk memenuhi kebutuhannya. Padi enggak tumbuh di situ, bagaimana mungkin kita maksa makan beras di sana orang dia enggak tumbuh," terangnya.

Koster menilai seharusnya pemerintah tidak mejauhkan sumber kehidupan masyarakat dengan alamnya. Semestinya, masyarakat didekatkan dengan sumber alam yang dimilikinya.

"Apa yang ada di alamnya, itulah yang dijadikan sebagai sumber penghidupannya yang secara turun temurun sudah diwariskan oleh leluhur kita," tegas Koster.

Garam Beryodium
Tak hanya itu, Koster juga mengaku baru mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali. Kebijakan ini baru dikeluarkan pada 28 September yang lalu.

Kebijakan itu dia keluarkan mencermati beberapa wilayah di Bali seperti Karangasem, Jembrana, Buleleng dan Klungkung yang sangat terkenal dengan rasa garamnya. Garam ini sampai diekspor ke Jepang, Korea dan Amerika.

Namun, tak bisa masuk pasar swalayan di Bali. Sebab ada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 59/M-IND/PER/11/2013 tahun 2013 tentang perubahan atas Permenperin Nomor 10/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaqa Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi Beryodium Secara Wajib.

"Lucunya kita punya Keppres Nomor 69 tahun 94 tentang Garam Beryodium. Terus ada Peraturan Menteri Perindustrian yang secara wajib menggunakan garam beryodium. Apa akibatnya, garam lokal tradisional Bali nggak bisa dijual di pasar swalayan, pasar modern," jelasnya

"Masa produk yang sudah bisa diekspor malah kita menggunakan barang impor. Ini kan enggak bener ini, Pak Menteri ini tolong diberesin Pak," pintanya.

Koster mengatakan, dirinya sudah menyampaikan perihal aturan garam beryodium ini kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Perindustrian (Menperin) agar merevisi Keppres tersebut.

"Kok garam tradisional Bali diminati oleh luar negeri, dipakai oleh hotel bintang 5, loh kok pasar modern kita di sini nggak boleh gara-gara harus ada SNI. SNI ini juga akal-akalan ini. Ini saya yakin akal-akalan mafia impor ini. Asli ini akal-akalan mafia impor Pak Menteri, penyakit kita salah satunya itu yang harus kita beresin ini," paparnya.

Sementara itu, Menkumham Yasona Laoly berjanji akan membantu Koster dalam mengharmonisasi aturan soal garam beryodium. Pihaknya tinggal menunggu Koster untuk bersurat kepada Menperin dan Mensesneg.

"Tadi Pak Gubernur menyampaikan tentang garam, yang kita justru garam beryodium dengan alasan gondok lah dan lain-lain. Sebetulnya ini ada sindikat-sindikat apalah ini. Dan pasti kalau Pak Gubernur sudah menyurati dan menyampaikan kepada Pak Menteri Perindustrian juga Pak Mensesneg, kami akan siap membantu untuk mengharmonisasi supaya ini cepat dilakukan," jelas Yasona. (detikcom/a)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com