Tidak Selaras dengan Sumut Bermartabat

Gubernur Edy Harus Batalkan Kebijakan Bambang Pardede Melelang Pekerjaan Konsultansi Rp 34,9 M dalam Satu Paket


147 view
Gubernur Edy Harus Batalkan Kebijakan Bambang Pardede Melelang Pekerjaan Konsultansi Rp 34,9 M dalam Satu Paket
Foto Ist/harianSIB.com
"Kebijakan tersebut jelas merugikan pengusaha jasa konsultansi Sumut dan  tidak selaras dengan semangat Sumut Bermartabat yang menjadi tagline yang digembar-gemborkan Edy Rahmayadi," tegas ND Malau kepada wartawan, Kamis (13/1) di Medan.
Medan (SIB)
Pengusaha jasa konsultan senior di Sumut, Drs ND Malau mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera membatalkan kebijakan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut Bambang Pardede yang melelang pekerjaan jasa konsultansi bernilai Rp34,9 miliar dalam satu paket proyek.

"Kebijakan tersebut jelas merugikan pengusaha jasa konsultansi Sumut dan tidak selaras dengan semangat Sumut Bermartabat yang menjadi tagline yang digembar-gemborkan Edy Rahmayadi," tegas ND Malau kepada wartawan, Kamis (13/1) di Medan.

Ditambahkan Malau, bagaimana mungkin "jargon" Sumut Bermartabat berhasil kalau kebijakan pemimpinnya justru merugikan warganya dan sudah sewajarnya Edy Rahmayadi selaku pemimpin daerah ini memberikan paket pekerjaan dari APBD Sumut kepada pengusaha daerah ini, bukan sebaliknya, kepada pengusaha luar Sumut.

"Saya berharap Pak Gubernur mau menggunakan hati nuraninya. Jangan jadikan orang Sumut hanya jadi penonton di daerahnya sendiri. “Kita mengingatkan gubernur dan Kadis BMBK bahwa sebuah kebijakan harus memerhitungkan banyak hal, tidak boleh mengedepankan keinginan pemerintah saja “, kata Malau.

Mantan Ketua DPD Inkindo dan DPD Perkindo Sumut itu mengatakan, jika dilihat alasan Kadis BMBK Sumut Bambang Pardede di SIB, Kamis (13/1), kebijakan menyatukan paket Rp34,9 miliar bertujuan untuk mempermudah kontrol, SDM dan ketepatan waktu memang baik.

"Tapi tidak harus mematikan pengusaha lokal, karena tidak ada perusahaan konsultan dengan grade seperti yang disebut. Seharusnya kalau benar tujuannya untuk keberhasilan, justru lebih optimal dicapai kalau pengusaha lokal Sumut terlibat di kampung halamannya sendiri," tegasnya.

ND Malau yang sudah puluhan tahun menggeluti dunia usaha jasa konsultansi mengaku cukup sedih dengan kebijakan Bambang Pardede.

"Terus terang saya terkejut juga dengan kebijakan yang tidak populis ini. Alangkah baiknya kalau dikonsultasikan dulu dengan asosiasi pengusaha daerah ini.

Untuk itu, Gubernur Sumut harus secepatnya memerintahkan Kadis BMBK Sumut mengubah kebijakannya karena tidak selaras dengan semangat Sumut Bermartabat”, kata Malau.

Sebelumnya diberitakan SIB, Kamis (13/1) pengurus DPD Inkindo dan sejumlah pengusaha jasa konsultansi memprotes keras kebijakan Kepala Dinas BMBK Sumut Bambang Pardede yang melelang sejumlah pekerjaan konsultansi senilai Rp 34,9 miliar dalam satu paket proyek.(A4/c).

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com