Gubernur Edy Sebut 25% Nakes Tolak Disuntik Vaksin Covid-19, IDI: Tidak Mungkin


172 view
Internet
Logo IDI
Medan (SIB)
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan sejauh ini sekitar 40% tenaga kesehatan di Sumut telah mengikuti vaksinasi Covid-19. Lalu sisanya 60% tenaga kesehatan masih menunggu jadwal untuk divaksin. Namun, kata dia, 25% dari 60% tenaga kesehatan itu tidak bersedia atau menolak mengikuti vaksinasi. "Jadi 60% ini, kurang lebih 25% dari 60% itu yang masih antara mau, nanti, menunda," katanya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) baik Cabang Kota Medan maupun Wilayah Sumut angkat bicara dan menyatakan tenaga kesehatan (nakes) khususnya dokter telah menyatakan kesiapan untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan pemerintah.

Ketua IDI Cabang Medan dr Wijaya Juwarna SpTHT-KL menyampaikan vaksin itu sejatinya merupakan bagian dari dunia kesehatan. "Jadi sebenarnya nakes gak mungkin menolak vaksin, karena vaksin kan bagian dari upaya di dunia kedokteran," kata Wijaya Juwarna kepada wartawan di Medan, Rabu (3/2) malam.

Menurut pengamatannya, memang ada beberapa nakes yang tertunda mendapatkan vaksin. Misalnya, kata dia karena sebelumnya mempunyai riwayat alergi vaksin atau ada komorbid. Selain itu, menurut dia, mungkin juga ada alasan lain.

Misalnya ada beberapa nakes yang keinginannya mendapatkan vaksin dengan merek yang lain. "Yang jelas tidaklah menolak. Kan menunda bukan berarti dia menolak, karena pada akhirnya juga akan vaksin keseluruhannya. Tapi by process lah," tegasnya.

Ketua IDI Wilayah Sumut dr Edy Ardiansyah SpOG juga menyebutkan jika nakes tidak mungkin melakukan penolakan terhadap vaksin Covid-19. Dia menuturkan, yang ada malah tidak semua dokter mempunyai kesempatan divaksin karena terindikasi tidak boleh divaksin.

"Seperti memiliki komorbid dan umur yang berada di luar ketentuan untuk divaksin. Karena memang banyak dokter yang umur 60-an masih berpraktik, dan banyak juga dokter yang punya riwayat penyakit tertentu," terangnya.

Tapi pada prinsipnya para nakes khususnya dokter siap menerima vaksin, karena vaksin sangat berperan untuk meningkatkan imun. "Indikasi menolak juga tidak ada. Tapi kalau divaksin dengan komorbid siapa yang berani, dan yang menyuntik kan juga tidak boleh," pungkasnya.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumut Mahsur Hazkiany menyatakan pada prinsipnya para perawat juga tidak menolak vaksin. Namun dia mengaku enggan mengomentari lebih lanjut.

Sementara itu, Praktisi Kesehatan Sumut Dr dr Umar Zein DTM&H SpPD-KPTI mengatakan vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghempang penularan Covid-19 selain program lain seperti penerapan 5M dan 3T (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan).

"Jika vaksin ini berhasil maka akan menimbulkan kekebalan komunitas. Maka diharapkan keseluruhan populasi mengalami kekebalan alamiah atau herd imnunity," katanya.

Disinggung, masih ada masyarakat yang belum percaya terhadap vaksinasi Covid-19, dia menyebut itu disebabkan masalah kesenjangan dalam komunikasi yang membuat masyarakat menjadi tidak paham. Selain itu, berita-berita hoaks yang tersebar di media sosial juga menjadi salah satu penyebabnya.

Bahkan para dokter, senator, anggota dewan dengan tegas menolak. "Menolak itu kan karena belum paham. Oleh karena itulah sebaiknya ada upaya memberi pemahaman yang jelas dan transparan," tegasnya.

Menurutnya lagi, vaksin ini belum diteliti secara sempurna dan sudah langsung diberikan karena kebutuhan situasi. Namun, secara ilmiah pemerintah sudah bertanggung jawab bahwa aman dan halal. Jadi masyarakat diminta jangan takut untuk divaksinasi.

"Kalau efektivitasnya itukan memang belum bisa kita nyatakan pasti untuk Indonesia, namun hasil penelitian negara lain mengatakan efektivitas vaksin ini 60-70 persen. Artinya berapapun efektivitasnya itu merupakan upaya kita untuk menimbulkan kekebalan tubuh terhadap virus corona ini," ujarnya.

Terkait bagaimana hasil vaksin selengkapnya, menurutnya, bisa diteliti kembali sambil berjalannya program ini. Ia mengatakan masih banyak yang menolak itu memang haknya. Namun penolakan ini bukan hanya vaksinasi tersebut saja, vaksin program lama juga banyak yang menolak.

Bagi yang menolak dengan alasan takut adanya konspirasi, efek samping, takut kena penyakit yang lebih parah, itu semua karena informasi yang masih belum mampu untuk membuat para tenaga kesehatan paham, apalagi masyarakat. "Masukan saya terhadap pemerintah, dalam program penanggulangan kesehatan terutama penyakit menular ada beberapa cara, preventif, promotif, dan kuratif," sebutnya.

Ia menjelaskan preventif dilakukan untuk pencegahan termasuk vaksin, sedangkan promotif adalah penyuluhan. Penyuluhan ini tidak serta-merta membuat masyarakat paham. Diperlukan banyak pihak yang berperan dalam penyuluhan ini bukan hanya satgas dan pemerintah, namun semua orang yang sesungguhnya terlibat dalam penanggulangan pandemi ini harus dilibatkan. (M17/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com