HKBP Tunggak Rp 116 Miliar Dana Pensiun Pendeta, Ephorus Galang Dana Partisipasi Jemaat


2.965 view
Foto Dok
Raya Timbul Manurung dan Romein Manalu
Medan (SIB)
Kantor Pusat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), mengalami defisit keuangan yang sangat serius, sehingga terjadi tunggakan dana pensiun kepada para pendeta di jajaran HKBP sebesar Rp 116 miliar.

Mantan Sekretaris Komite Aset HKBP, Ir Raya Timbul Manurung MSc (2012-2016) dan tokoh pemuda HKBP di Medan, Romein Manalu ST, secara terpisah menyebutkan, kondisi defisit keuangan HKBP tersebut sebenarnya sudah terjadi selama kepemimpinan ephorus pada dua periode sebelumnya (WTP Simarmata dan Darwin Lumbantobing). Sementara, jemaat senior HKBP Sudirman di Medan, Elbiner Silitonga MBA dengan prihatin menyatakan hal ini sangat memalukan, baik secara internal maupun eksternal.

"Masalah tunggakan dana pensiun Pendeta HKBP yang Rp 116 miliar ini, sebenarnya sudah lama mencuat pada dua periode ephorus sebelumnya, tapi baru-baru ini saja tersebar ke luar termasuk melalui jaringan medsos. Untuk ini Ephorus HKBP yang baru (Pdt Robinson Butarbutar), sedang menggalang penghimpunan dana melalui partisipasi jemaat berupa persembahan syukuran atau bantuan-bantuan pribadi," ujar Raya Timbul Manurung yang juga jemaat senior HKBP Pabrik Tenun Medan, kepada pers, Rabu siang (20/1).

Sembari menunjukkan surat Ephorus HKBP Pdt Robinson Butarbutar tertanggal 15 Januari 2021 tentang 'paluahon dana pensiun sian hagogotan', Raya Timbul dan Romein Manalu mengakui pihaknya mencemaskan nasib Badan Dana Pensiun HKBP ini bila akhirnya ditutup atau dibekukan oleh pihak otoritas seperti, lembaga keuangan nonbank (LKB) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Surat Ephorus HKBP tersebut secara khusus dibacakan di hadapan jemaat gereja-gereja HKBP dalam Ibadah Minggu (17/1). Selain mengalami defisit keuangan dan tunggakan dana pensiun, juga disebutkan Kantor Pusat HKBP belum memenuhi tanggung-jawabnya untuk membayar tunjangan biaya (balanjo) Natal Desember 2020 dan balanjo para pelayan dan pegawai untuk Januari 2021.

Secara khusus, Timbul Manurung yang dikenal sebagai analis ekonomi HKBP ini menyebutkan, kondisi keuangan dana pensiun HKBP ini sebenarnya tampak mulai pulih pada pertengahan periode Ephorus WTP Simarmata, ketika Dumoli Pardede (ketika itu Ketua OJK Pusat), menggagasi penggalangan dana dengan menggelar turnamen golf yang diikuti para pengusaha dan simpatisan HKBP. Hasilnya ketika itu, Dana Pensiun HKBP yang sudah terancam tutup bisa berjalan kembali seperti semula.

Namun pada periode Ephorus Pdt Darwin Lumbantobing, Dana Pensiun HKBP kembali defisit cukup parah. Upaya Ephorus Darwin menggalang penghimpunan dana melalui kupon yang disebar ke Distrik melalui gereja-gereja sejajaran HKBP di Indonesia, ternyata gagal.

Dana Pensiun HKBP ini dulunya dibentuk setelah perubahan Departemen Pensiun HKBP dalam struktur internal HKBP menjadi sebuah Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB, ketika itu belum ada OJK). Pasca rekonsiliasi HKBP 1998, HKBP tidak punya uang sehingga meminjam deposito Rp 1 milyar dari satu organisasi keagamaan sahabat HKBP untuk memenuhi syarat pendirian Dana Pensiun HKBP tersebut.

Beberapa tahun kemudian deposito tersebut dikembalikan dan HKBP pakai jaminan deposito milik sendiri.

"Dulunya, iuran dana pensiun dikirimkan para pendeta ke badan Dana Pensiun HKBP ini. Para pendeta menerima iuran dana pensiun dari gereja yang dilayaninya, tetapi ternyata banyak pendeta yang tidak mengirimkan iurannya hingga bertahun tahun dan menjadi tunggakan yang tak tertagih. Ketika itu, saya usulkan ke Ephorus Pdt WTP Simarmata, agar iuran pensiun dikirimkan bendahara huria langsung ke Dana Pensiun, jangan melalui pendeta lagi. Hal ini akhirnya dicantumkan di halaman dua SK Pendeta, bahwa iuran pensiun harus dikirimkan bendahara langsung ke rekening Dana Pensiun. Untuk menambah modal dana pensiun, HKBP sebagai lembaga pemberi kerja juga harus menyetorkan bantuan dana tiap bulan yang bisa diambil dari setoran huria ke kantor pusat. Ini dilakukan oleh Dana Pensiun lainnya," ujar Raya Timbul dengan memaparkan detil kronologis berupa ringkasan data dan sebaran WA.

Dia juga memaparkan masalah serius yang menjadi sengkarut manajemen keuangan HKBP selama ini tidak terlepas dari faktor disiplin personal para pendeta yang sangat banyak tidak mengikuti program Dana Pensiun.

Ada yang ikut dari mulai aktif melayani, ada yang baru ikut sesudah lama melayani dan ada yang ikut baru pada saat menjelang pensiun.

Para pendeta pensiun mendapat jumlah yang sama, walaupun berbeda kepatuhan membayar iuran dan berbeda lama jangka waktu membayar iuran.

Harusnya dibedakan jumlah penerimaan uang pensiun berdasarkan iuran yang pernah mereka bayarkan.

"Untuk ini HKBP sebagai pemberi kerja harus menetapkan besaran dana pensiun diberikan berdasarkan iuran semasa aktif. HKBP dan Pengurus Dana Pensiun harus aktif mengejar uang yang hilang karena mismanagement masa lalu. Bisa juga dilakukan audit investigasi bekerja sama dengan pihak ketiga atau aparat hukum," katanya.

Sementara itu, mantan Sekjen HKBP Pdt Dr Morry Sihombing (pasangan Ephorus WTP Simarmata ketik itu), enggan berkomentar soal defisit keuangan dan tunggakan Dana Pensiun HKBP ini, ketika dikonfirmasi SIB.

"Wah, panjang ceritanya itu pak," katanya singkat melalui WA. (M04/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com