Minggu, 21 Juli 2024

Hakim Heran Denda Konsorsium Proyek BTS Menciut dari Rp 346 M Jadi Rp 87 M

* Johnny G Plate Bantah Minta Rp 250 Juta ke Vendor Proyek untuk Perayaan Natal
Redaksi - Rabu, 16 Agustus 2023 09:28 WIB
202 view
Hakim Heran Denda Konsorsium Proyek BTS Menciut dari Rp 346 M Jadi Rp 87 M
Foto: Mulia/detikcom
Sidang kasus korupsi BTS 4G Kominfo 
Jakarta (SIB)
Hakim kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo mencecar saksi soal besaran denda yang dibebankan kepada konsorsium karena proyek BTS tak selesai sesuai target. Hakim pun sempat heran karena besaran denda bisa menciut dari Rp 346 miliar menjadi Rp 87 miliar.

Keheranan hakim itu disampaikan saat mencecar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakti, Elvano Hatorangan, yang menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G Plate, eks Dirut Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif, dan Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Yohan Suryanto.

"Menyangkut masalah denda kemarin, denda awalnya Rp 346 miliar terus kenapa jadi Rp 87 miliar, Pak?" tanya hakim Fahzal Hendri dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).

"Jadi pada saat kita perhitungan denda itu, Yang Mulia, saya dan tim waktu itu menghitung denda kemudian Pak Anang menghampiri kami dan pada saat itu menanyakan kepada kami berapa besar nilai dendanya, kemudian saya sampaikan kepada Pak Anang bahwa nilai dendanya Rp 300 miliar sekian. Lalu Pak Anang sampaikan bahwa itu terlalu besar bagi penyedia, jadi beliau," jawab Elvano.

"Perhitungan denda itu kan ada hitung-hitungannya, apakah sesuai dengan hitung-hitungannya nggak?" tanya hakim Fahzal.

"Pada saat perhitungan yang Rp 346 (miliar) itu sesuai, Yang Mulia," jawab Elvano.

"Kemudian jadi menciut jauh ke bawah menjadi Rp 87 miliar?" tanya hakim Fahzal.

"Iya, Yang Mulia," jawab Elvano.

Elvano mengatakan, uang denda Rp 87 miliar dari tiga konsorsium sudah diterima. Dia menyebut, denda itu turun menjadi Rp 87 miliar atas permintaan eks Dirut Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif, dengan alasan pertimbangan dampak pandemi Covid-19.

"Berapa masing-masing konsorsium membayar denda?" tanya hakim Fahzal.

"Masing-masing untuk paket 1 itu Rp 24 miliar, paket 2 itu Rp 21 miliar, paket 3 itu Rp 15 miliar, paket 4 itu Rp 10 miliar, paket 5 itu Rp 14 miliar dengan total Rp 87 miliar," jawab Elvano.

Elvano sempat menjelaskan bagaimana aturan perhitungan denda tersebut. Namun, katanya, Anang, yang saat itu menjabat Dirut Bakti, meminta agar denda diringankan karena dampak Covid-19.

"Pada saat itu Pak Anang memerintahkan kami untuk melakukan perhitungan denda berdasarkan dampak Covid juga, Yang Mulia, PPKM dan sebagainya," jawab Elvano.

Hakim kemudian bertanya bagaimana cara perhitungan denda Rp 87 miliar tersebut. Elvano mengatakan perhitungan tersebut menyimpang dan tidak sesuai dengan kontrak.

"Jadi dari surat edaran PPKM yang diterbitkan dari pemerintah daerah kemudian kira menyimpulkan bahwa ada hari yang tidak bisa dimasuki oleh, tidak bisa dilakukan pekerjaan, Yang Mulia. Jadi itu menjadi hari pengurang dendanya, Yang Mulia," ujar Elvano.

"Jadi ada hitung-hitungan sendiri itu, diperbolehkan atau tidak, menyimpang dari kontrak itu, Pak?" tanya Hakim Fahzal.

"Menyimpang, Yang Mulia," jawab Elvano.

"Diperbolehkan apa tidak itu yang saya tanya?" tanya hakim Fahzal.

"Tidak," jawab Elvano.

Elvano mengatakan, denda Rp 87 miliar itu sudah dikembalikan ke kas negara. Hakim pun heran karena Elvano tetap mengikuti arahan Anang untuk memberi keringanan denda meski sudah mengetahui hal itu melanggar kontrak.

"Rp 347 miliar, diciut-ciutkan kayak gitu, hitung-hitung sama ahli perhitungan kerugian keuangan negara itu masuk kerugian negara itu pak, seharusnya negara menerima nggak jadi menerima sebanyak itu. Rp 347 miliar kurang Rp 87 miliar, itulah kerugiannya. Dari sisi denda aja itu, biar Saudara tahu. Kalau bekerja dengan bener sebagai PPK itu Pak, benar dari awal, menyimpang, oh ini saya diarahkan ini, kalau gitu saya nggak sanggup jadi PPK pak, ini mempertanggungjawabkan uang negara yang triliunan, ngeri saya, kalau saudara betul-betul bekerja menurut keilmuan yang saudara miliki," kata hakim.


Bantah Minta Rp 250 Juta
Sementara itu Johnny G Plate membantah meminta uang Rp 250 juta ke calon vendor proyek BTS untuk perayaan Natal 2020. Johnny Plate mengatakan tak mengadakan perayaan Natal pribadi saat itu lantaran masih masa pandemi Covid-19.

"Ada yang Saudara bantah dari keterangan dua saksi ini, Pak?" tanya ketua hakim Fahzal Hendri .

"Ada, dari Saudara Bambang Noegroho, Yang Mulia," jawab Johnny.

"Tentang apa?" tanya hakim Fahzal.

"Tentang permintaan dana Rp 250 juta untuk kegiatan Natal menteri, itu tidak benar, Yang Mulia. Karena saya tidak melaksanakan Natal, pada saat itu COVID," jawab Johnny.

Hakim Fahzal mengatakan keterangan Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo, Bambang Noegroho, terkait permintaan dana Natal tak berkaitan langsung dengan Johnny. Dia menyebut permintaan itu diterima Bambang dari eks Dirut Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif.

"Hubungan tidak langsung ke Saudara, Pak Anang katanya, ngomong sama Pak Bambang bukan Pak Menteri yang ngomong sama dia bukan," kata hakim Fahzal.

"Betul, Yang Mulia," timpal Johnny.

"Tidak tahu itu?" tanya Hakim Fahzal.

"Saya tidak tahu dan saya tidak tahu apakah duitnya dikirim tetapi satu hal yang pasti tahun 2020 itu PPKM, jadi dilarang, tidak boleh merayakan Natal untuk pribadi-pribadi, tetapi pada saat itu Menteri Agama yang menugaskan saya sebagai Panitia Nasional Perayaan Natal Nasional dan saya sebagai ketua tentu ada panitia-panitia yang mencari sumber dana karena tidak dibiayai oleh APBN saat itu," jawab Johnny.

"Dari mana dananya kalau begitu?" tanya hakim Fahzal.

"Dicarikan dari sponsor-sponsor, ini setiap tahun," jawab Johnny.

Hakim kemudian bertanya apakah calon vendor proyek BTS itu adalah sponsor perayaan Natal tersebut. Johnny Plate mengaku tak tahu.

"Termasuk ini sponsornya?" tanya Hakim Fahzal.

"Saya tidak tahu," jawab Johnny.

"Ha-ha... itu masalahnya, kalau dibiayai negara jelas, Pak, kalau dibiayai sponsor-sponsor, sponsor itu pasti punya kepentingan kan gitu," kata hakim Fahzal.

"Yang saya maksudkan begini, Yang Mulia, mohon maaf, bahwa setiap tahun ada panitia nasional, panitia nasional itu tidak dibiayai oleh APBN, itu yang saya maksud, disuruh cari sendiri. Dan pelindungnya adalah Menteri Agama, penasihat pengarah para menteri dan para pejabat tinggi negara semua," jawab Johnny.

Sementara itu, Bambang mengatakan tetap pada keterangannya.

"Nah, ya sudah, nanti akan kami pertimbangkan. Cukup ya, Pak. Tetap pada keterangannya Bapak Bambang Noegroho?" tanya hakim Fahzal.

"Tetap," jawab Bambang.

"Tetap pada keterangannya, Saudara dihubungi Pak Anang supaya minta ke Huawei ke vendor-vendor, calon vendor lah, ada Huawei, kasih Rp 250 juta. Benar begitu," kata hakim Fahzal yang diamini oleh Bambang.

Sebelumnya, kuasa hukum Johnny G Plate mencecar Bambang terkait permintaan dana natal sebesar Rp 250 juta. Bambang mengaku menerima proposal permintaan dana itu dari Anang melalui pesan WhatsApp.

"Ini saya hubungkan dengan yang tadi diulang oleh Yang Mulia juga mengenai permintaan proposal donasi Rp 250 juta. Pertanyaan saya, pertama, apakah Saudara tahu bahwa di tahun 2020 itu ketua panitia Natal nasional yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI adalah Menkominfo? Tahu nggak Saudara untuk Natal tahun 2020?" tanya kuasa hukum Johnny.

"Saya kurang tahu detailnya sih," jawab Bambang.

"Proposalnya Saudara minta dana kan dasarnya pegang proposal kan?" tanya kiasa hukum Johnny.

"Iya proposalnya di WA," jawab Bambang.

"Ada di WA, Saudara baca proposalnya?" tanya kuasa hukum Johnny.

"Saya tahu ada acara Natal Pak Menteri ya," jawab Bambang.

Bambang mengaku tak tahu panitia acara perayaan Natal dalam proposal permintaan dana tersebut. Dia juga mengatakan tak membaca detail isi proposal tersebut.

"Saudara saksi Saudara dapat proposal dari WA, tadi saya tanya Saudara baca proposal Saudara bilang di WA, Saudara dapat WA dari siapa?" tanya kuasa hukum Johnny.

"Dari Pak Anang," ucapnya. (detikcom/c)


Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
beritaTerkait
DPRD Sumut Dukung Anggaran Perayaan Natal dan Paskah Oikumene Masuk APBD, Lembaganya Harus Disiapkan
Menkominfo Sampaikan Pesan Persatuan Umat Beragama di Penutupan Natal 2023
Hukuman Bayar Uang Pengganti Plate Ditambah Jadi Rp 16 M dan USD 10 Ribu
Kapolri Serahkan Tali Kasih ke Anak Disabilitas di Perayaan Natal Mabes Polri
Massa Menyemut Ikut Nobar “Aquaman and The Lost Kingdom” di Medan
Dihadiri 1.500 Anggota, Natal Raja Sianturi Simangonding Meriah
komentar
beritaTerbaru