Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Keluarga Laskar FPI yang Tewas


435 view
Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Keluarga Laskar FPI yang Tewas
(Foto: Zunita/detikcom)
Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Keluarga Laskar FPI yang Tewas

Jakarta (SIB)

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan keluarga salah satu Laskar FPI yang tewas ditembak dalam peristiwa KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, M Suci Khadavi Putra. Gugatan keluarga Suci ditolak seluruhnya.

"Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon seluruhnya," ujar hakim tunggal saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (9/2).

Gugatan keluarga M Suci yang ditolak adalah gugatan permohonan praperadilan keluarga M Suci terkait barang pribadi milik Khadavi yang disita polisi. Kedua, permohonan terkait penangkapan M Suci yang dinilai tidak sah.

Putusan itu dibacakan hakim tunggal Akhmad Suhel dan Siti Hamidah. Sidang dua gugatan itu dilakukan secara terpisah.

Terkait permohonan tentang penangkapan M Suci, hakim menilai penangkapan yang dilakukan polisi sudah sah. Hakim mengatakan penangkapan yang dilakukan polisi juga bukan operasi tangkap tangan karena ada surat penyidikannya.

"Menimbang bahwa tindakan termohon satu terkait penangkapan M Suci Khadavi bukan tangkap tangan, maka permohonan pemohon ditolak. Menimbang karena ditolak, maka permohonan pemohon yang lain harus dikesampingkan," kata hakim Akhmad Suhel.

Selain itu, terkait permohonan penyitaan barang M Suci hakim menilai penyitaan yang dilakukan polisi telah sah secara hukum. Hakim juga menyebut polisi berhak menyita barang M Suci untuk penyidikan dan penuntutan lebih lanjut.

"Menimbang bahwa barang bukti penyitaan barang M Suci Khdavi telah disetujui PN Jaksel, oleh karenanya barbuk termohon telah sesuai dengan KUHAP, oleh karenanya sah menurut hukum," kata hakim tunggal Siti Hamidah.

"Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena penyitaan termohon dinyatakan sah, maka pihak termohon berwewenang mengambil alih dalam penuntutan penyidikan. Menimbang oleh karena itu permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," lanjut hakim Siti.

Diketahui, keluarga M Suci mengajukan dua permohonan. permohonan praperadilan keluarga M Suci terdaftar dengan nomor registrasi 154/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL pada 28 Desember 2020. Sebagai termohon dalam gugatan ini adalah NKRI cq Pemerintah Negara RI cq Kepala Kepolisian RI cq Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI.

Sedangkan untuk gugatan kedua, mengantongi nomor registrasi 158/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL tertanggal 30 Desember 2020. Termohon dalam gugatan ini adalah NKRI cq Pemerintah Negara RI cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.

Hormati

Menanggapi hal itu, pengacara mengaku menghormati putusan hakim.

"Kami menghormati, terutama kami menghormati putusan praperadilan apa pun itu. Sudah kita duga sebelumnya ini akan ditolak. Apapun juga fakta persidangan itu ada pelanggaran hukum jika tertangkap tangan, KUHP juga mengatakan pasal 18 ayat 2 itu diserahkan kepada penyidik terdekat dan itu Polsek Kelari," ujar Kurniawan Adi Nugroho di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (9/2).

Adi mengatakan, putusan hakim terkait penangkapan M Suci menguatkan temuan Komnas HAM. Adi mengatakan, apa pun yang terjadi, polisi tetap harus mengusut kasus penangkapan Laskar FPI hingga tuntas.

Adi juga menyampaikan kekecewaan karena Komnas HAM sebagai turut tergugat dalam gugatan M Suci tidak datang. Komnas HAM tidak pernah datang hingga hakim memutus perkara ini.

"Di satu sisi kami kecewa ya, karena apapun hasil temuan dari Komnas HAM, itu hak bagi keluarga Khadavi almarhum untuk mengetahuinya, apakah memang sesuai dengan argumentasi polda metro atau tidak," katanya.

Sementara itu, terkait pertimbangan hakim tentang penyitaan barang milik M Suci, pengacara menilai ada pertimbangan hakim yang keliru. Pengacara menilai barang bukti milik M Suci seharusnya dikembalikan ke keluarga karena M Suci sudah meninggal.

"Ketiga terkait dengan masalah barbuk, menurut putusan hakim ini tetap dalam kuasa pihak penyidik sebagai bukti pokok perkara. Faktanya ini meninggal dunia, sehingga ini seharusnya dihentikan secara hukum penyidikannya, karena dihentikan secara hukum seharusnya barbuk ini harus dikembalikan kepada keluarga atau ahli warisnya," kata pengacara M Suci, Rudy Marjono.(detikcom/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com