Senin, 20 Mei 2024 WIB
Presiden Mahmoud Abbas :

Hamas Bukan Pemerintah Palestina

Redaksi - Rabu, 18 Oktober 2023 08:59 WIB
312 view
Hamas Bukan Pemerintah Palestina
(Foto: Dok/Getty Images)
Presiden Otoritas Nasional Palestina, Mahmoud Abbas (kiri) dan Duta Besar Palestina untuk Inggris Raya, Husam Zomlot (kanan). 
Jakarta (SIB)
Meski berasal dari bangsa yang sama, warga Palestina memiliki pemerintahan yang berbeda-beda tergantung di mana mereka tinggal.
Sejak 2007, dua pemerintahan yang independen dan bersaing secara politik telah hidup berdampingan.
Di Tepi Barat, pemerintahan Otoritas Nasional Palestina (PNA) dipimpin oleh presidennya, Mahmoud Abbas. Sedangkan di Jalur Gaza, pemerintahan dikuasai oleh kelompok militan Hamas yang melancarkan serangan ke Israel pada Sabtu (7/10).
Serangan Hamas melalui darat, laut, dan udara menewaskan 1.300 orang di Israel. Hamas juga menyandera ratusan orang.
Israel kemudian meresponsnya dengan menyatakan perang terhadap Hamas, dan memerintahkan pengeboman besar-besaran di Gaza yang menewaskan lebih dari 1.300 orang.
Pada hari yang sama ketika Hamas memulai operasinya di Israel, Mahmoud Abbas menyoroti hak warga Palestina untuk membela diri dari “teror pemukim Israel dan pasukan pendudukan”, menurut laporan kantor berita WAFA.
Pernyataan itu disampaikan Abbas dalam pertemuan darurat yang digelar di Ramallah bersama pejabat senior pemerintahannya.
Dia juga memerintahkan bawahannya untuk menyediakan segala sesuatu yang diperlukan “untuk memperkuat rakyat Palestina dalam menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh Israel”.
Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina mengunggah pernyataan di media sosial bahwa mereka “berulang kali memperingatkan konsekuensi menghalangi cakrawala politik dan tidak membiarkan rakyat Palestina menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.”
Mereka juga menyalahkan Israel atas “kehancuran proses perdamaian”. Israel membantah ini.
Rakyat Palestina telah lama menghadapi krisis kepemimpinan politik.
Hamas mendapat dukungan dari Gaza, yang menyingkirkan Partai Fatah pimpinan Abbas yang lebih moderat.
Abbas didukung oleh Barat, namun dia tidak populer di kalangan masyarakat Palestina.
Dia telah meminta bantuan PBB untuk menghentikan apa yang dia anggap sebagai “agresi Israel” di Gaza dalam pembalasan atas serangan Hamas.


BUKAN PEMERINTAH PALESTINA
Dalam wawancara yang menegangkan dengan BBC, Duta Besar Palestina untuk Inggris sekaligus penasehat Presiden Abbas, Husam Zomlot, marah kepada jurnalis Lewis Vaughan Jones karena menanyakan apakah dia mendukung serangan Hamas terhadap Israel.
“Hamas adalah kelompok militan. Anda berbicara dengan perwakilan Palestina dan posisi kami sangat jelas.”
“Ini bukan tentang mendukung atau tidak mendukung. Saya di sini mewakili rakyat saya, rakyat Palestina, atas apa yang terjadi. Saya di sini bukan untuk mengutuk siapa pun,” ujarnya.
“Hamas bukanlah pemerintah Palestina,” tegas Zomlot.
“Rakyat Palestina selalu diharapkan untuk mengutuk diri mereka sendiri [atas serangan seperti yang dilakukan Hamas]. Ini adalah konflik politik dan hak-hak kami telah lama ditolak,” lanjutnya.

Dari sudut pandangnya, titik awal untuk membahas persoalan ini semestinya fokus pada akar penyebab dari apa yang terjadi. Dia menambahkan bahwa apa yang dialami oleh orang Israel “adalah apa yang dialami orang Palestina setiap hari selama 50 tahun terakhir.”
“Gaza adalah penjara terbuka terbesar,” kata Zomlot, lalu menambahkan bahwa dua juta penduduknya “disandera” oleh Israel.
Hamas menyandera sekitar 150 warga Israel setelah menyerang pada Sabtu lalu. Mereka mengancam akan mengeksekusi para sandera untuk setiap serangan tanpa peringatan yang dilakukan Israel di Gaza.
Ketika ditanya apa solusinya untuk konflik ini, Zomlot mengatakan bahwa mereka berharap resolusi hukum internasional diterapkan secara “adil”.
Dalam wawancara lain untuk program BBC Newsnight, dia mengatakan bahwa Otoritas Palestina tidak menolerir kematian warga sipil.
“Sikap kami sangat jelas. Kami menolak segala serangan atau tindakan yang merugikan warga sipil dari semua pihak.”
“Kami telah berkomitmen untuk hal ini selama 30 tahun. Kami berkomitmen pada nir-kekerasan, pada negosiasi,” katanya kepada presenter Kirsty Wark.
“Para sandera harus dilindungi. Tidak ada diskusi soal itu. Kita harus mendapatkan kembali otoritas moral dan Israel harus segera berhenti menyerang warga sipil,” katanya.


Awal perpecahan
Abbas, sebagai Presiden Otoritas Nasional Palestina dan politisi Partai Fatah, memerintah di wilayah Tepi Barat. Sedangkan Hamas, menjalankan kekuasaan di Jalur Gaza.
Ketegangan antara Fatah dan Hamas telah mendominasi politik Palestina sejak 2006, ketika Hamas menang dalam pemilihan parlemen Otoritas Palestina untuk Dewan Legislatif Palestina. Kemenangan itu mengakhiri era dominasi Fatah.
Setelah konflik bersenjata antara kedua faksi dan gagalnya upaya membentuk pemerintah yang bersatu, Palestina menjadi terpecah secara politik dan teritorial sejak tahun 2007.
Ketegangan yang mendalam antara Hamas (yang dianggap sebagai faksi radikal) dan Fatah (yang dianggap sebagai faksi moderat) terus berlanjut hingga saat ini.
Meskipun Hamas dan Fatah memiliki tujuan yang sama untuk kebebasan dan hak penuh negara Palestina, metode mereka untuk mencapainya sangat berbeda.
Fatah menganjurkan solusi damai dengan Israel. Para pemimpinnya mendukung solusi dua negara, yang mengacu pada perbatasan tahun 1967, dan proses negosiasi. Mereka tidak mendukung perjuangan bersenjata.
Otoritas Nasional Palestina, yang mewakili Fatah, diakui di luar negeri sebagai pemerintahan sipil di wilayah Palestina.
Di sisi lain, Hamas mengesampingkan jalur negosiasi dengan Israel dan menganjurkan perjuangan bersenjata sebagai metode perlawanan terhadap “pendudukan” Israel di wilayahnya.
Salah satu tujuannya adalah untuk membentuk negara Islam Palestina yang mencakup seluruh wilayah “Palestina bersejarah”, termasuk di mana Israel sekarang berada. (**)



Baca Juga:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Washington Hentikan Pengiriman Senjata ke Israel
Warga Jalur Gaza Salat Idul Fitri di Lapangan Sekolah
Israel Terus Bombardir Gaza Saat Perundingan Gencatan Senjata Dimulai Lagi
Israel Gempur Lebanon dan Tepi Barat, 10 Tewas
Serangan Udara Israel Tewaskan 20 Orang di Gaza, Biden Ingatkan Netanyahu
Parlemen Inggris Ricuh Saat Bahas Mosi Gencatan Senjata Gaza
komentar
beritaTerbaru