Harap Jokowi Bisa Nyawapres, Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu ke MK

* Jokowi Heran Muncul Isu Jadi Cawapres

262 view
Harap Jokowi Bisa Nyawapres, Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu ke MK
Foto : Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi-Prabowo.

Jakarta (SIB)


Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekber meminta UU Pemilu ditafsirkan menjadi Jokowi bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Dengan adanya ketentuan yang ada di dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai apakah presiden yang sudah menduduki masa jabatan presiden selama dua masa jabatan, dapat mencalonkan diri kembali untuk jabatan yang berbeda, yaitu wakil presiden di periode selanjutnya?" demikian argumen Sekber yang dilansir website MK, Senin (26/9).

"Terkait hal ini, membuat pemohon membutuhkan kepastian apakah presiden yang telah menjabat dua periode dapat maju lagi tetapi sebagai wakil presiden," tegas pemohon.

Pasal 169 huruf n berbunyi:

Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

"Ini menurut pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945 karena bisa saja pasangan yang telah duduk sebagai presiden maupun wakil presiden telah dua kali menjabat di posisi tersebut walaupun dengan pasangan yang berbeda. Hal ini hanya memfokuskan pada berapa kali calon presiden maupun wakil presiden terpilih. Sebab, apabila mengacu pada Pasal 169 huruf n, jelas melanggar konstitusi, yaitu UUD 1945," urainya.

Adapun Pasal 7 UUD 1945 berbunyi:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 x masa jabatan.

Menurut pemohon, pasal di atas membawa pengaruh yang buruk bagi rakyat. Karena, apabila dilihat dari konsepnya, pasal itu dinilai akan berdampak pada program-program kerja yang telah dibuat oleh presiden dan wakil presiden. Pemohon menilai hal ini jelas sangat-sangat berdampak bagi masyarakat karena kalau mengikuti Pasal 169 huruf n jelas presiden atau wakil presiden wajib hanya 2 (dua) periode, baik itu berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ini sangat berdampak sebab program-program kerja yang dibuat Presiden dan Wakil Presiden.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com