* Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf Meningkat

Hasil Survei, 73 Persen Publik Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet

* TNI Paling Dipercaya Kalahkan KPK, Polisi Menurun

212 view
Hasil Survei, 73 Persen Publik Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet
Wahyu Putro A/Antara Foto
Jokowi bersama menteri Kabinet Indonesia Maju. 
Jakarta (SIB)
Lembaga Survei Charta Politika Indonesia mengungkap persepsi publik soal isu reshuffle menteri yang sempat diungkit oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebanyak 73,1% publik menginginkan ada reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Survei dilakukan melalui wawancara telepon dengan metode simple random sampling kepada 2.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada 6-12 Juli 2020. Margin of error (toleransi kesalahan) survei 2,19% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.

Hasil survei dirilis oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam diskusi daring bertema 'Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19', Rabu (22/7). Charta Politika awalnya mengukur soal kepuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri Jokowi.

Hasilnya adalah sebagai berikut:
Puas dengan kinerja menteri: 49,7%
Tidak puas dengan kinerja menteri: 44,1%
Tidak tahu (TT)/tidak jawab (TJ): 6,2%

Kemudian Charta Politika memberi pertanyaan terkait wacaha reshuffle menteri. Mayoritas setuju adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Berikut hasilnya:
Setuju reshuffle: 73,1%
Tidak setuju reshuffle: 13,3%
TT/TJ: 13,6%

"Kepuasan kinerja terhadap pemerintah pusat tidak berbanding lurus dengan kepuasan terhadap kinerja kabinet, di mana tingkat kepuasan berada di bawah 50 persen. Mayoritas responden juga menyatakan setuju dilakukannya reshuffle kabinet," ungkap Yunarto.

Meningkat
Survei Charta Politika Indonesia juga mengukur soal kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Kepuasan publik untuk Juli meningkat dibanding bulan lalu.

Survei dilakukan melalui wawancara telepon dengan metode simple random sampling kepada 2.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada 6-12 Juli 2020. Margin of error (toleransi kesalahan) survei 2,19% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.

Hasil survei juga dirilis Yunarto Wijaya dalam diskusi daring tersebut. Soal kinerja pemerintah, responden mayoritas merasa puas.

"Responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan pusat sebanyak 67,2%, sementara yang menyatakan tidak puas sebanyak 30,1%," ungkap Yunarto.

Yunarto juga mengungkap tren peningkatan terhadap kepuasan publik kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Pada Mei dan Juni, memang ada penurunan, namun pada Juli ada peningkatan kembali kepuasan publik kepada pemerintah. Berikut ini tren 4 bulan terakhir:

Februari
Puas: 70,7%
Tidak Puas: 27,4%
Mei
Puas: 58,8%
Tidak Puas: 35,4%
Juni
Puas: 61,3%
Tidak Puas: 33,8%
Juli
Puas: 67,2%
Tidak Puas: 30,1%

"Dilihat dari segi tren, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah cenderung meningkat. Tingkat kepuasan terendah terjadi pada saat bulan Mei," jelas Yunarto.

Paling Dipercaya
Sebelumnya diberitakan, Lembaga Survei Indikator Politik juga melakukan survei terhadap kinerja kepercayaan publik terhadap sejumlah institusi. TNI menjadi lembaga yang paling dipercaya publik, sedangkan KPK di posisi keempat di bawah TNI, Presiden, dan Polri. "Institusi yang paling dipercaya adalah TNI kemudian disusul Presiden. Polisi mengalami penurunan. Antara polisi dan KPK beda sedikit, polisi di atas KPK.

Kinerja presiden secara umum, tidak berbeda dengan survei sebelumnya. Ada sedikit penurunan tapi tidak signifikan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil rilis melalui diskusi daring bertema 'Perubahan Opini Publik terhadap Covid-19: Dari Dimensi Kesehatan ke Dimensi Ekonomi', Selasa (21/7).

Berikut hasil kepercayaan publik terhadap institusi yang ada di Indonesia:
TNI: 88%, Presiden: 79,1%, Polisi: 75,3%, KPK: 74,7%, Kejaksaan: 68,4%, MPR: 63,2%, DPD: 58,5%, DPR: 57,6%.

Survei dilakukan menggunakan wawancara melalui telepon kepada 1.200 responden pada 13-16 Juli dengan metode simple random sampling. Margin or error pada survei ini kurang-lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.

MPR 63,2 Persen
Sementara terhadap MPR, hasil survei Lembaga Survei Indikator Politik menunjukkan MPR mendapat kepercayaan publik sebesar 63,2%. Survei yang dilakukan selama 4 hari tersebut dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan lembaga negara dalam penanganan pandemi virus Covid-19.

Survei ini menyasar 1.200 responden, dengan metode simple random sampling, margin of error kurang-lebih 2,9%, dan kepercayaan sebesar 95%. Selain MPR yang mendapatkan persentase sebesar 63,2%, DPD juga mendapatkan kepercayaan publik sebesar 58,5% dan DPR sebesar 57,6%.

Hasil survei ini pun membuat Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid bersyukur atas kepercayaan masyarakat kepada MPR dalam membantu pemerintah dan berbagai pihak dalam peran aktif menanggulangi pandemi Covid-19. "Alhamdulillah, MPR mendapat opini yang baik meskipun MPR bekerja bukan untuk membangun opini. Tugas penting MPR saat ini adalah menjadi perekat kebangsaan, menjaga konstitusi, dan membumikan 4 Pilar MPR," ujar Jailul dalam keterangannya, Rabu (22/7).

Percaya Data COVID-19
Sementara itu, Lembaga survei Charta Politika Indonesia juga merilis survei terbaru penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) oleh pemerintah, mayoritas masyarakat menganggap pemerintah terbuka soal Covid-19 dan percaya data yang disampaikan pemerintah.

Survei dilakukan melalui wawancara telepon dengan metode simple random sampling kepada 2.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada 6-12 Juli 2020. Margin of error (toleransi kesalahan) survei 2,19% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.

Hasil survei dirilis oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam diskusi daring tersebut. Berdasarkan hasil survei, ada 63,4% (gabungan puas dan sangat puas) terhadap pemerintah pusat dalam menangani pandemi Corona.

Berikut hasilnya:
Pemerintah pusat
Sangat Puas: 7,1%, Cukup Puas: 56,3%, Tidak Puas: 32,2%, Sangat Tidak Puas: 1,9%, Tidak Tahu (TT)/Tidak Jawab (TJ): 2,4%
Pemerintah Provinsi
Sangat Puas: 5%, Cukup Puas: 52,2%, Tidak Puas: 37,3%, Sangat Tidak Puas: 1,3%, Tidak Tahu (TT)/Tidak Jawab (TJ): 3,9%
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sangat Puas: 6,2%, Cukup Puas: 63,6%, Tidak Puas: 24,8%, Sangat Tidak Puas: 1,4%, Tidak Tahu (TT)/Tidak Jawab (TJ): 4,0%
Responden juga diminta untuk mengukur keterbukaan pemerintah terkait pandemi Covid-19. Sebanyak 65.3% responden menyatakan pemerintah terbuka tentang keadaan Corona. Dan masih ada 31.9% responden yang menyatakan tidak terbuka tentang keadaan Covid-19. Sementara yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab ada 2,8%. "Buat saya angka 31,9% ini cukup besar dan jadi PR bagi pemerintah," ucap Yunarto.

Charta Politika pun mengukur tingkat kepercayaan data Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah. Hasilnya sebagai berikut:
Percaya: 56,1%
Tidak Percaya: 40,9%
TT/TJ: 3%

Survei juga meriset rasa optimisme masyarakat mengenai durasi pandemi Corona. Mayoritas responden menilai secara optimis bahwa pandemi Covid-19 akan berakhir dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. "Optimisme ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah mengingat belum adanya kepastian terkait kapan vaksin ditemukan," kata Yunarto. (detikcom/d)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com