Honor Belum Dibayar, Petugas KPPS Geruduk Kantor Lurah di Makassar


209 view
Honor Belum Dibayar, Petugas KPPS Geruduk Kantor Lurah di Makassar
(Antara Foto)
Sebanyak 126 anggota KPPS Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, mendatangi kantor kelurahan setempat. 
Makassar (SIB)
Sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggeruduk kantor Lurah Mangasa, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut agar honor saat bertugas di TPS pada hari pencoblosan segera dibayarkan.
Petugas KPPS tersebut menyebut keterlambatan pencairan honor lantaran harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ).
“Ini ada syarat di mana kita harus, ada yang namanya LPJ, Laporan Pertanggungjawaban anggaran,” kata Ketua TPS 19 Mangasa, Iren Maulana, Senin (19/2).
Para petugas KPPS tersebut juga mengeluhkan dugaan pungli dengan modus penawaran jasa joki pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tarif Rp 150 ribu untuk satu TPS.
“Jadi, ketika honor ingin dicairkan, kita harus menyetor ulang dulu LPJ. Untuk TPS, saya sendiri sudah ada dua kali revisi, padahal di Bimtek tidak ada standarnya format LPJ. Yang mau di buatkan laporan LPJ-nya, kami membuat jasa. Pokoknya, dia bersifat penawaran jasa pembuatan LPJ dengan tarif 150 ribu per TPS,” ungkapnya.
Sampai sekarang, kata Iren, seluruh petugas TPS masih melakukan revisi LPJ dan mengurus pencairan honor.
“Pelajaran Pemilu 2019, ketika kami sudah melakukan tugas, box suara sudah dikumpul, besoknya sudah cair, tanpa harus ada LPJ, lagi. Ini, sudah 3 hari tertunda pencairannya. Jadi, setiap sudah ada list namanya informasi yang ditawarkan dalam jasa joki LPJ, katanya, itu sudah bisa langsung di cairkan,” jelasnya.
“Bahkan, itu ada teman sampai ada yang emosi kemarin karena berulang-ulang diminta direvisi LPJ nya saat hendak melakukan pencairan,” sambungnya.
Terpisah, Komisioner KPU Makassar, Muh Abdi Goncing menampik hal tersebut. Ia mengatakan bahwa seluruh honor tersebut telah dibayarkan.
“Honor KPPS sudah dibayarkan semua dan diturunkan melalui Bendahara PPS dari KPU Kota Makassar,” kata Abdi.
Abdi menegaskan bahwa dalam penerimaan honor KPPS tersebut tidak ada pemotongan dengan modus apapun.
“Kembali kami tegaskan bahwa tidak ada pemotongan dengan dalih apapun. Jika terjadi yang demikian, segera dilaporkan ke kami,” tegasnya. (**)
Penulis
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com