ICW Heran Djoko Tjandra Dapat Remisi: Dia Belasan Tahun Kabur

* Gerindra: Merusak Citra Pemerintah, Batalkan

180 view
ICW Heran Djoko Tjandra Dapat Remisi: Dia Belasan Tahun Kabur
(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Terdakwa kasus dugaan pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/4/2021).
Jakarta (SIB)
Indonesia Corruption Watch (ICW) heran dan mempertanyakan remisi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) kepada narapidana korupsi Djoko Tjandra. Sebab Djoko Tjandra dinilai melakukan tindakan melawan hukum karena melarikan diri sebelum putusan perkara dibacakan.

"ICW mempertanyakan alasan Kemenkum HAM memberikan pengurangan hukuman berupa remisi umum hari kemerdekaan kepada Joko S Tjandra. Betapa tidak, narapidana itu sebelumnya telah bertindak melawan hukum dengan melarikan diri sebelum putusan dibacakan pada tahun 2009 lalu," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Sabtu (21/8).

Kurnia mengatakan persyaratan pemberian remisi tidak hanya bagi narapidana yang telah menjalani 1/3 masa tahanan, akan tetapi napi yang memiliki kelakuan baik. Dia menyoroti kelakuan baik Djoko Tjandra.

"Selain itu, jangan lupa, syarat untuk mendapatkan remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tidak hanya mensyaratkan telah menjalani 1/3 masa pidana, melainkan juga berkelakuan baik," tutur dia.

"Maka dari itu, pertanyaan lanjutannya: apakah seseorang yang melarikan diri selama sebelas tahun dianggap berkelakuan baik oleh Kemenkum HAM?" jelasnya.

Kemenkum HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sebelumnya memberikan remisi umum kepada koruptor dalam rangka HUT RI ke-76. Dari 3.496 narapidana koruptor, yang mendapat remisi ada 214 orang. Di antaranya ada nama Djoko Tjandra.

"Narapidana tipikor yang mendapatkan remisi umum tahun ini adalah 214 orang dari total 3.496 narapidana tipikor (6 persen)," kata Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti saat dimintai konfirmasi, Sabtu (21/8).

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut remisi koruptor merusak image penegak hukum dan melanggar aturan.

"Pemberian remisi terhadap koruptor yang merusak image aparat penegak hukum, bukan hanya melanggar PP No 28/2006, tapi juga menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Pemerintah harus tahu bahwa masyarakat tidak gampang lagi diperdaya dengan janji-janji kosong karena yang mereka lihat adalah tindakan nyata pemerintah," kata Laode kepada wartawan.

Ditjenpas pun menanggapi sorotan mantan pimpinan KPK itu. Ditjenpas menegaskan remisi adalah hak setiap narapidana.

"Sudah kami sampaikan juga bahwa pemberian hak remisi ini adalah bagian dari pemenuhan hak narapidana. Sekali lagi, bahwa kami pelaksana tugas pemasyarakatan, baik di lapas maupun rutan, adalah melaksanakan pembinaan," ujar Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti saat dihubungi.

Batalkan
Sementara itu, Partai Gerindra meminta pemerintah membatalkan pemberian remisi kepada Djoko Tjandra. Gerindra menilai pemberian remisi untuk Djoko Tjandra merusak citra pemerintah.

"Pemberian remisi kepada Djoko Tjandra benar-benar bisa merusak citra pemerintah. Publik pasti mempertanyakan mengapa Djoko Tjandra sebagai salah satu terpidana korupsi yang kontroversial karena pernah melarikan diri sekian lama justru mendapatkan remisi," ujar Waketum Partai Gerindra Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (22/8).

Anggota Komisi III DPR RI juga mempertanyakan dasar pemberian remisi tersebut, terlebih pemohonan justice collaborator Djoko Tjandra ditolak majelis hakim. Untuk diketahui, dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 diatur bahwasanya narapidana harus menjadi justice collaborator untuk dapat remisi.

Justice collaborator sendiri merupakan terpidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.

"Kita tahu bahwa di persidangan, hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak permohonan Djoko Tjandra untuk menjadi justice collaborator, karena dia tidak mengakui perbuatannya," katanya.

Oleh karenanya, lanjut Habiburokhman, pemberian remisi tersebut tidak tepat dan harus dibatalkan, minimal dievaluasi kembali.

"Kami sarankan pemberian remisi tersebut dibatalkan atau setidaknya dievaluasi. Jangan sampai kerja keras dan prestasi aparat penegak hukum mengusut ribuan perkara korupsi di era pemerintahan Jokowi ini ternoda dengan remisi seorang terpidana korupsi," katanya.

Sebelumnya, Djoko Tjandra tercatat mendapatkan remisi saat peringatan 17 Agustus lalu. Kalapas Salemba Yosafat Rizanto mengkonfirmasi bahwa Djoko Tjandra mendapatkan remisi pengurangan masa hukuman dua bulan. (detikcom/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com