IDI Sumut Minta Tak Ada Lagi Vaksinasi Picu Kerumunan Massa, Minta Manfaatkan Puskesmas

* Ketua Satgas Covid Nilai Dipicu Antusiasme Warga

186 view
IDI Sumut Minta Tak Ada Lagi Vaksinasi Picu Kerumunan Massa, Minta Manfaatkan Puskesmas
dok. Istimewa
Warga berdesakan di lokasi vaksinasi COVID-19 di Sumut.
Medan (SIB)
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Utara (Sumut) mengkritik kegiatan vaksinasi Corona massal yang menimbulkan kerumunan warga hingga berdesakan di GOR Pemprov Sumut. IDI mengatakan harusnya vaksinasi Corona tidak dilakukan secara massal.

"Masa vaksinasi dilakukan secara massal? Kita menyesalkan cara seperti itu," ujar Ketua IDI Sumut dr Ramlan Sitompul kepada wartawan, Jumat (6/8).

Ramlan mengatakan vaksinasi massal akan menimbulkan kerumunan. Menurutnya, hal itu malah bisa menimbulkan klaster baru penularan Corona.

"Nanti vaksinnya yang difitnah lagi, dibilang setelah vaksin kena Covid-19. Padahal, Covid-19 itu karena ada kerumunan, bukan karena vaksinnya," ucap Ramlan.

Ramlan meminta tidak lagi vaksinasi Corona secara massal. Menurutnya, pelaksanaan vaksin harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang ada seperti puskesmas hingga klinik.

"Perlu profesional mengelola ini semua. Seharusnya tak boleh vaksinasi massal. Kita kan punya perangkat, ada Puskesmas, Pustu, klinik swasta, jadi lokasi vaksinasi itu menyebar, bukan dibuat menumpuk seperti itu, massal, massal, massal, akhirnya timbul kerumunan," jelasnya.
Antusiasme Warga
Sementara itu, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito bicara soal kompleksnya penanganan pandemi Corona. Salah satunya pemberian vaksin yang memicu kerumunan, seperti di Sumut.

"Kembali, masalah penanganan Covid ini masalah yang sangat kompleks, sehingga melibatkan berbagai pihak. Utamanya adalah masyarakat sendiri. Kerumunan terjadi karena masyarakat memang antusias," kata Ganip di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (6/8).

Ganip menduga warga khawatir stok vaksin Corona habis. Dia mengatakan hal itu menjadi salah satu faktor yang memicu warga rela berdesakan di lokasi vaksinasi massal.

"Ingin segera divaksin dan khawatir vaksin itu habis. Ini mungkin menjadi faktor," ucapnya.

Ganip meminta warga tak perlu takut kehabisan vaksin Corona. Dia menegaskan stok vaksin Corona aman.

"Peran kita semua untuk terus memberikan pemahaman, keterangan, sosialisasi kepada masyarakat kita bahwa vaksin dijamin oleh pemerintah," jelasnya.

Dipenuhi Warga
Sebelumnya, vaksinasi Corona yang dilaksanakan di GOR Pemprov Sumut dipenuhi warga. Warga berkerumun hingga sempat berdesak-desakan untuk masuk ke lokasi.

Dilihat, Selasa (3/8), tampak warga berkumpul di luar gedung. Mereka berdiri di depan pintu masuk gedung dengan berkerumun.

Mereka minta masuk ke gedung itu. Setelah pintu dibuka, warga pun bergerak masuk ramai-ramai. Petugas yang berada di lokasi meminta warga menjaga jarak.

Warga yang menunggu divaksinasi diminta duduk. Sementara itu, warga yang belum mendapatkan vaksinasi diarahkan kembali ke rumah masing-masing.

Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko menyebut vaksinasi tersebut merupakan vaksinasi Corona massal yang digelar pihaknya untuk 4.000 orang.

"Kegiatan hari ini, itu vaksin massal untuk yang 3.000 orang itu untuk yang vaksin pertama. Kemudian ada seribu orang sisa kemarin yang gebyar Bhayangkara 15 ribu orang itu. Jadi totalnya 4.000. Sekitar 3.000 yang vaksin pertama. Yang seribu itu sisa yang belum datang saat gebyar kemarin itu untuk vaksin kedua," kata Riko di lokasi vaksinasi.

Riko lalu menjelaskan soal banyaknya warga protes dan minta masuk ke gedung. Dia menyebut hal itu terjadi bukan gara-gara vaksin kurang, tapi dipicu ada pihak yang diduga memperjualbelikan formulir.

"Jadi bukan kekurangan vaksin, jadi karena petugas kita juga sudah kita setting untuk jumlah vaksinnya. Nggak mungkin kita melebihi. Sekarang saja dari 4.000 sampai jam sekian. Nggak mungkin lagi kita tambah. Tenaganya kita terbatas, kemudian untuk vaksinnya hari ini kita juga persiapkan 4.000," sebut Riko.

"Warga masyarakat tadi protes karena mereka ini mendapatkan formulir, beli, dijual. Iya dijual di luar, dia merasa sudah membayar Rp 5.000 per lembar. Sementara tadi di Kabag sudah fotokopi sekitar 4.000 lebih untuk dibagikan," ujar Riko.

Kegiatan vaksinasi ini kemudian mendapatkan kritik dari anggota DPRD Sumut hingga Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Ombudsman menilai Polda Sumut kebobolan karena adanya peristiwa ini.

"Pak Kapolda kok bisa kebobolan seperti itu. Saya kira dengan apa pun itu alasannya, itu diatur. Ketika membuat acara harusnya sudah diperhitungkan," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar kepada wartawan, Kamis (5/8). (detikcom/a)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com