* Istana: Akan Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Indeks Persepsi Korupsi di RI Anjlok ke Peringkat 102

* KPK: Pemberantasan Korupsi Bukan Hanya Beban KPK

172 view
Foto Istimewa
Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020 Turun dari 40 Jadi 37 Poin. 
Jakarta (SIB)
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia untuk 2020 turun jauh dibanding tahun 2019. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun 3 poin dari tahun 2019 yang mendapatkan skor 40.

Melorotnya skor IPK itu membuat peringkat Indonesia juga turun drastis dari posisi 85 ke 102 dari 180 negara. Indonesia tercatat pada peringkat yang sama dengan Gambia.

"CPI Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan rangking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu. Jika tahun 2019 lalu kita berada pada skor 40 dan rangking 85, ini 2020 berada diskor 37 dan rangking 102," kata Peneliti TII Wawan Suyatmiko, dalam Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2020 yang disiarkan secara virtual, Kamis (28/1).

IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.

Wawan mengatakan interval pengambilan data dari sepanjang tahun 2020 sampai Oktober 2020. Wawan menyebutkan lima negara peringkat teratas indeks persepsi korupsi terbaik.

Peringkat pertama negara bebas korupsi ada Denmark dan Selandia Baru dengan skor 88, naik satu poin dari tahun 2019. Kedua yakni Finlandia, Singapura, Swedia dan Swis dengan skor 85.

Peringkat ketiga ada Norwegia dengan skor 84. Keempat Belanda dengan skor 82, dan kelima ada Jerman dan Luxembourg dengan skor 80.

Sedangkan negara dengan skor CPI paling rendah juga tidak berubah dari tahun sebelumnya. Di antaranya Somalia, Sudan Selatan, Syiria, Yaman dan Venezuela.

"Yang masing-masing skornya 12, 14 dan 15," pungkasnya.

Sudah menduga
Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut dirinya telah menduga bahwa indeks persepsi korupsi RI akan turun pada 2020.

"Saya juga memang sudah merasakan, nampaknya kalau dari sudut persepsi, sudut persepsi itu kan, persepsi itu artinya ya pandangan-pandangan publik, pandangan orang, pandangan ilmu tentang korupsi, itu memang di tahun 2020, itu akan sekurang-kurangnya stagnan kalau tidak turun, sejak awal saya sudah berpikir begitu," kata Mahfud dalam Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2020 yang disiarkan secara virtual, Kamis (28/1).

Mahfud menjelaskan alasan mengapa dirinya telah merasa indeks persepsi korupsi tahun 2020 akan turun. Pertama dia menyinggung terkait kontroversi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Secara umum dianggap itu sebagai sebuah produk hukum yang akan melemahkan pemberantasan korupsi, itu bisa menimbulkan persepsi apapun itu. Meskipun faktanya bisa iya bisa tidak menurunkan atau melemahkan gitu, tinggal tergantung sudut apa yang mau dilihat," ujar Mahfud.

"Tetapi saya sudah menduga bahwa oh ini akan menimbulkan persepsi buruk di dunia internasional, dunia hukum mengenai pemberantasan korupsi, melemahnya pemberantasan korupsi," tambahnya.
Namun, Mahfud tak mempermasalahkan indeks persepsi korupsi 2020 yang anjlok. Sebab, kata dia, itu hanya sebuah persepsi publik.

"Data apa yang dilakukan, berapa uang yang diselamatkan pada tahun pertama itu, tentu kita bisa menyimpulkan dengan lebih hati-hati, tidak seperti persepsi itu tadi. Tapi tidak apa-apa, itu penting persepsi itu," katanya.

Mahfud menyebut, alasan kedua yang membuat indeks persepsi korupsi RI 2020 turun adalah soal korting atau potongan hukuman bagi terpidana korupsi yang marak di tahun 2020. Menurutnya, pengurangan hukuman kerap terjadi mulai dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

"Karena justru di tahun 2020 itu marak sekali korting hukuman pembebasan oleh Mahkamah Agung atau pengurangan hukuman oleh Mahkamah Agung terhadap orang-orang yang divonis oleh pengadilan di bawahnya bahkan di Mahkamah Agung sendiri pada tingkat kasasi sebagai sebuah korupsi, kalau tidak bebas di kasasi kadang kala juga dikurangi di PK-nya dan sebagainya. Itu saya sudah menduga ini akan terjadi sesuatu," pungkasnya.

Bicara Strategi
Sementara itu, Pihak Istana Kepresidenan menegaskan komitmen pemerintah dalam pencegahan korupsi, merespons turunnya indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2020. Istana menyinggung strategi nasional pencegahan korupsi dari hulu hingga hilir.

"Sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir bernama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bisa membentuk sistem yang menutup celah korupsi," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dalam keterangan tertulis dari Kantor Staf Presiden, Kamis (28/1).

Istana menyampaikan arahan Presiden Jokowi soal sikap antikorupsi. Para jajarannya diminta tidak sekali-kali memotong hak rakyat.
"Bapak Presiden berulang kali meminta jangan sekali pun korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan memotong apa pun hak rakyat. Jangan korupsi dana kesehatan, jangan memburu rente pengadaan barang jasa," ujar Moeldoko.

Pada kesempatan yang sama, Moeldoko juga merespons penerbitan Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII). Menurutnya, indeks tersebut akan menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Bukan Hanya Beban KPK
Demikian halnya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron angkat bicara Ghufron menyebut pemberantasan korupsi di Tanah Air bukan hanya beban KPK.

"KPK menggambarkan bahwa korupsi itu bukan hanya beban KPK, bukan hanya beban penegak hukum lainnya. Tetapi sesungguhnya beban bangsa kita semua," kata Ghufron dalam Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2020, yang disiarkan secara virtual.

Ghufron berbicara tiga klaster besar dalam pemberantasan korupsi yakni penegakan hukum, ekonomi-investasi, dan politik-demokrasi. Menurut Ghufron, dalam sektor penegakan hukum memberantas korupsi nilainya sudah naik.

Dia mengatakan, korupsi itu melanggar dua aspek hak asasi manusia (HAM). Pertama hak akses terhadap keuangan publik, uang-uang rakyat yang dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan.

Ghufron menilai indeks persepsi korupsi turun karena faktor pandemi Covid-19. Sebab, segala aturan ketat dalam pengadaan barang dan jasa sejak pandemi menjadi dilonggarkan karena membutuhkan penanganan yang cepat demi kemanusiaan dan kesehatan.
"Tapi faktanya memang kelonggaran-kelonggaran itu selalu ternyata dijadikan kesempatan untuk kemudian melakukan korupsi," katanya.

Ghufron menyebut, korupsi di sektor ekonomi dan investasi terjadi lantaran tak sadarnya pemerintah pusat serta daerah bahwa investasi bertujuan menyejahterakan rakyat.

Ia mencontohkan ketika investor hendak berinvestasi di daerah, kepala daerah kerap meminta 'jatah' di awal sebagai syarat pemberian izin.

"Kebanyakan kepala daerah, mau masuk investor kadang sudah minta (jatah) lebih dulu di awal," ujar Ghufron.
Sedangkan di sektor politik dan demokrasi, kata Ghufron, merebaknya korupsi lantaran proses demokrasi seperti Pilkada masih banyak ditemukan politik uang. Ia menyebut masyarakat menganggap politik uang sesuatu yang biasa.

"Sektor politik dan demokrasi itu stakeholder-nya mulai dari parpol sebagai peserta, KPU, dan masyarakat. Pada saat kontestasi Pemilu, Pilkada, masyarakat seakan-akan masih menerima serangan fajar, sembako, amplop, dianggap biasa," jelasnya.
Untuk itu, Ghufron berpendapat pembenahan IPK tak bisa hanya dibebankan kepada KPK, melainkan perlu keterlibatan berbagai sektor.

"KPK menyadari ini momentum (pemberantasan) korupsi bukan hanya tanggung jawab dan beban KPK, tapi beban kita semua. Mulai sektor demokrasi dan politik, penegakan hukum, dan sektor ekonomi," tutup Ghufron. (detikcom/kumparan/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com