Arab Saudi Belum Buka Akses

Indonesia Resmi Tidak Berangkatkan Haji 2021

* Menag: Keputusan Pahit Tapi Terbaik

249 view
Indonesia Resmi Tidak Berangkatkan Haji 2021
(Foto: Liputan6/Faizal Fanani)
KONFERENSI PERS: Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan konferensi pers di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (3/6). Keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji, salah satunya karena pemerintah Arab Saudi belum memberikan kuota haji kepada pemerintah Indonesia.
Jakarta (SIB)
Pemerintah Indonesia mengumumkan nasib pemberangkatan Haji 2021. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan Indonesia tidak memberangkatkan haji 2021.

"Pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menag RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H 2021 M," kata Menag Yaqut dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di akun Instagram Kementerian Agama, Kamis (3/6).

Hadir dalam pengumuman soal haji 2021 tersebut pimpinan Komisi VIII DPR, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sekjen Majelis Ulama Indonesia, dan Kepala BPKH.

Per Senin (31/5), dilihat di Twitter resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, @MOISaudiArabia, 11 negara diizinkan masuk, dari Amerika Serikat, Jepang, hingga Uni Emirat Arab. Tak ada Indonesia dalam daftar tersebut.
Yaqut mengatakan, keputusan ini memang pahit.

"Kami menyadari atas keputusan ini, pasti ini dirasakan sebagai keputusan yang pahit," kata Yaqut.
Kendati demikian, dia menyatakan pembatalan haji ini merupakan keputusan yang terbaik. Sebab, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam.

"Tapi kami yakini inilah keputusan yang terbaik karena sudah melalui kajian yang sangat mendalam," tuturnya.
Salah satu pertimbangan pemerintah tidak memberangkatkan haji adalah Kerajaan Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Selain itu, akibat pandemi Covid-19, Arab Saudi juga belum mengundang Indonesia untuk menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji.

Heran
Sebelumnya Yaqut Cholil Qoumas mengaku heran Indonesia belum diizinkan masuk ke wilayah Arab Saudi. Padahal, kata Yaqut, penanganan Covid-19 di Indonesia sudah relatif baik.

"Penanganan Covid saya kira menjadi isu penting. Penanganan Covid di Indonesia termasuk relatif bagus. Saya belum tahu kenapa warga Indonesia masih belum diizinkan masuk ke Saudi," kata Yaqut dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/6).

Yaqut menyebut jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih lebih rendah dibanding sejumlah negara yang diizinkan masuk. Amerika Serikat (AS) bahkan menjadi negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di dunia.

"Kalau diurutkan, USA tertinggi jumlah kasus Covid-19 di dunia. Prancis di urutan 8, Italia urutan 9, Jerman urutan 17, sementara Indonesia di urutan 19 jumlah kasus Covid-nya," terangnya.

"Jadi saya belum tahu kriteria yang digunakan Saudi," sambungnya.

Ambil Hikmahnya
Sementara itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) buka suara soal keputusan pemerintah RI tak berangkatkan haji tahun 2021 di tengah pandemi Corona. PBNU meminta seluruh masyarakat untuk mengambil hikmahnya.

"Mari kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan dengan ditundanya ini (haji) tidak mengurangi sama sekali makna niat kita, nawaitu, kita untuk ibadah haji kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala yang berlimpah atas kesabaran dan ketabahan kita untuk menerima berbagai macam ujian dan cobaan," ujar Sekjen PBNU Ahmad Helmy Faishal Zaini dalam konferensi pers, Kamis (3/6).

Helmy meyakini keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan yang terbaik bagi masyarakat. Ia mengapresiasi pemerintah, khususnya Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait keputusan tak berangkatkan haji 2021.

Sekretaris Jenderal MUI Pusat Buya Amirsyah Tambunan juga berpendapat serupa. Amirsyah meminta masyarakat mengambil hikmah dari keputusan RI tak berangkatkan haji 2021.

Amirsyah juga menambahkan bahwa ibadah haji adalah wajib hukumnya bagi yang mampu. Namun, jamaah juga harus mengutamakan keselamatan jiwa.

Aman
Terpisah, terkait keputusan itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan dana jemaah haji aman.
Mulanya, Kepala BPKH Anggito Abimanyu memaparkan rincian jumlah dana yang terkumpul dari jemaah haji. Dana ini termasuk dari jemaah haji reguler dan khusus.

"Tahun 2020 sebanyak 196.865 jemaah haji reguler yang sudah melakukan pelunasan dana yang terkumpul semuanya, baik itu setoran awal dan setoran lunas itu adalah Rp 7,05 triliun. Kemudian haji khusus telah melakukan pelunasan sebesar 15.084 jemaah, terkumpul dana baik itu setoran awal maupun setoran lunas sebesar USD 120,67 juta," kata Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam jumpa pers virtual, Kamis (3/6).

Selain itu, dia menjelaskan ada jemaah yang juga membatalkan keberangkatannya. Pembatalan ini dilakukan oleh jemaah di tahun yang sama.

"Tahun itu pula ada 569 jemaah yang membatalkan. Jadi hanya 0,29 persen. Kemudian yang haji khusus 162 yang membatalkan," ujarnya.

Kendati demikian, Anggito menegaskan dana para jemaah haji aman. Dana tersebut diinvestasikan pada bank syariah. (detikcom/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com