Inggris Ingatkan Putin Bisa Diadili Atas Kejahatan Perang

* Biden Tanggapi Tenang Perintah Siaga Nuklir Rusia

416 view
Inggris Ingatkan Putin Bisa Diadili Atas Kejahatan Perang
Foto: dok. Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Presiden Rusia, Vladimir Putin.

London (SIB)

Pemerintah Inggris mengingatkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dan para komandannya bisa diadili atas kejahatan perang. Invasi yang dilancarkan Rusia ke Ukraina dilaporkan juga menargetkan infrastruktur sipil, termasuk gedung permukiman dan sekolah.


Seperti dilansir AFP, Selasa (1/3), gempuran militer Rusia di kota Kharkiv dilaporkan menghancurkan satu sekolah, dan menurut Wali Kota Kharkiv, sedikitnya 11 warga sipil tewas dalam serangan itu.


Halaman depan surat kabar Inggris menampilkan foto dua bocah perempuan yang tewas akibat serangan Rusia di Ukraina, juga kata-kata dokter Ukraina saat berupaya keras menyelamatkan salah satu dari mereka. "Tunjukkan ini kepada Putin," ucap dokter Ukraina itu merujuk pada kondisi bocah yang luka parah akibat serangan Rusia.


Menteri Kehakiman Inggris Dominic Raab, yang mantan jaksa untuk kasus kejahatan perang, menyatakan Inggris dan sekutu-sekutunya akan menunggu selama yang diperlukan untuk bisa menindak para pelanggar hukum, dengan menyinggung perang tahun 1990-an di bekas Yugoslavia. "Itulah mengapa kita memperjelas baik kepada Putin maupun para komandannya di Moskow, di lapangan di Ukraina, bahwa mereka akan bertanggung jawab atas segala pelanggaran hukum perang," tegas Raab kepada media Sky News.


Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag menyatakan pada Senin (28/2) waktu setempat, bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan setelah menemukan 'dasar yang beralasan' untuk mencurigai dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Ukraina sejak Rusia mencaplok Crimea tahun 2014.


Dalam pernyataan kepada televisi BBC, Raab menegaskan bahwa Putin bersama para jenderal dan tentara Rusia bisa saja diadili oleh ICC. "Ada risiko sangat nyata bahwa mereka akan berakhir di pengadilan di Den Haag," cetusnya. "Jika dan ketika ICC memutuskan untuk mengambil tindakan, saya yakin Inggris dan sekutu-sekutunya ingin mendukungnya secara praktis, secara logistik," sebut Raab.


Amnesty International sebelumnya menyebut bom cluster yang digunakan Rusia mengenai satu gedung sekolah di Ukraina bagian timur laut pada Jumat (25/2) lalu, saat sekolah itu menjadi tempat berlindung warga sipil. Sedikitnya tiga orang, termasuk seorang anak, tewas akibat serangan itu. Kepala Amnesty, Agnes Callamard, menyebut serangan di kota Okhtyrka itu 'harus diselidiki sebagai kejahatan perang'.


Tanggapi Tenang

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa rakyat Amerika tidak perlu khawatir tentang perang nuklir, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan militernya menyiagakan secara penuh kekuatan nuklirnya. Dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (1/3), menanggapi pertanyaan wartawan tentang apakah warga AS harus khawatir akan pecahnya perang nuklir, Biden dengan tenang menjawab "tidak." Dia menanggapi pertanyaan yang diteriakkan di akhir satu acara di Gedung Putih pada Senin (28/2) waktu setempat.


Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price mengatakan Washington melihat "tidak ada alasan" untuk mengubah tingkat siaga kekuatan nuklir AS. Seorang pejabat senior pertahanan AS juga mengatakan Pentagon atau Departemen Pertahanan AS tidak melihat adanya perubahan yang nyata dari Rusia meskipun ada pengumuman Putin pada Minggu (27/2) soal siaga nuklir tersebut.


Juru bicara Pentagon, John Kirby mengatakan bahwa Pentagon terus meninjau dan menganalisis serta memantau sikap Rusia. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki dalam pengarahannya dengan wartawan juga mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak melihat alasan untuk mengubah tingkat siaga nuklirnya saat in. "Kami menilai arahan Presiden Putin dan saat ini kami tidak melihat alasan untuk mengubah tingkat kewaspadaan kita sendiri," kata Psaki.


Psaki mengatakan Amerika Serikat dan 30 anggota aliansi NATO tidak memiliki "nafsu atau keinginan" untuk konflik dengan Rusia. "Retorika provokatif seperti ini mengenai senjata nuklir adalah berbahaya, menambah risiko salah perhitungan, harus dihindari dan kami tidak akan terbawa olehnya," cetusnya.


Dilansir dari Reuters, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa Rusia dan Amerika Serikat telah lama sepakat bahwa penggunaan senjata nuklir akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan. "Perang nuklir tidak bisa dimenangkan, dan tidak boleh diperjuangkan," kata pejabat Gedung Putih itu.


Gedung Putih juga menekankan bahwa Rusia telah menandatangani pernyataan bersama yang menegaskan perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh diperjuangkan.


Ajukan Permohonan

Sementara itu, presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah secara resmi menandatangani dokumen pengajuan keanggotaan Uni Eropa untuk negaranya. Hal itu dilakukan setelah Zelensky meminta Uni Eropa untuk 'secara mendesak' menerima Ukraina bergabung dengan blok negara-negara Eropa tersebut.


Seperti dilansir NPR dan Reuters, Selasa (1/3), akun Facebook resmi Zelensky menampilkan foto-foto saat Presiden Ukraina itu menandatangani dokumen pengajuan keanggotaan Uni Eropa dengan didampingi Perdana Menteri Ukraina dan ketua parlemen Ukraina.


"Zelensky baru saja menandatangani dokumen bersejarah -- aplikasi Ukraina untuk keanggotaan Uni Eropa," sebut wakil kepala kantor kepresidenan Ukraina, Andrii Sybiha, dalam pernyataan via Twitter.


Langkah itu diumumkan beberapa jam setelah Zelenksy dalam pesan videonya menyerukan Uni Eropa agar mengizinkan Ukraina bergabung segera di bawah prosedur khusus, saat mempertahankan diri dari invasi militer Rusia. Tidak dijelaskan lebih lanjut soal prosedur khusus yang dimaksud.


"Kami memohon kepada Uni Eropa untuk secara mendesak menerima Ukraina dengan menggunakan prosedur baru," ucap Zelensky dalam pesan videonya seperti dilansir CNN. "Kami berterima kasih kepada para mitra karena mendukung kami.


Tapi tujuan kami adalah bersama semua orang Eropa dan, untuk menjadi setara dengan mereka. Saya yakin kami pantas mendapatkannya. Saya yakin itu mungkin," ujarnya.


Ukraina, seperti dilansir Politico, saat ini tidak diakui sebagai kandidat resmi untuk keanggotaan Uni Eropa, meskipun telah menjadi bagian dari perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa -- di mana kedua pihak sepakat menyelaraskan perekonomian di bidang tertentu dan memperdalam hubungan politik -- sejak tahun 2017. (AFP/Rtr/detikcom/CNNI/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com